Impor Senjata RI: Jokowi Direm Dulu, Willy Komisi 1 DPR Perlu Bentuk Komite Audit Sistem Pertahanan

  • Whatsapp
(ANTARA/Abriawan Abhe)
banner 468x60

Salah satu indikasi korupsi pengadaan senjata di Indonesia adalah kombinasi antara (1) keragaman pemasok senjata dengan (2) kelaziman pembelian secara terpisah dalam partai kecil untuk jenis alutsista yang sama.

Seorang mantan pejabat di lingkaran industri pertahanan RI mengatakan, pengadaan alutsista secara prinsip dilakukan melalui tender, namun ada kewenangan untuk menunjuk langsung pemasok karena faktor kerahasiaan negara.

"
"

Baca Juga

"
"

Penunjukan langsung itu, ujarnya, dilandasi analisis dan argumen kuat. “Misalnya mau beli artileri pertahanan udara A karena dapat mendukung interoperabilitas antarangkatan, sehingga dukungan logistiknya tak terlalu susah.”

Anggota Komisi I Bidang Pertahanan DPR Willy Aditya menyatakan, ada dua hal yang perlu dijaga dalam proses pengadaan alutsista, yakni: (1) kesesuaian antara penggunaan anggaran dengan aturan pengadaan barang-jasa pemerintah; serta (2) kesesuaian antara jenis alutsista dengan desain pertahanan yang akan dibangun.

Untuk poin nomor satu, menurut lulusan magister Defense Studies ITB itu, ada audit penggunaan anggaran oleh BPK dan auditor internal Kemhan. “Jadi yang diaudit adalah kesesuaian anggaran dengan pembelanjaan.”

Namun, belum ada audit untuk poin nomor dua. “Kita tidak tahu kesesuaian antara alutsista dan teknologinya dengan potensi ancaman dan sistem pertahanan yang hendak dibangun. Jadi publik hanya bisa mereka-reka apakah alutsista yang dipakai sudah sesuai dengan kebutuhan negara atau tidak,” ujar Willy.

“Komisi I enggak pernah tahu Kemhan belanja (alutsista) apa, karena DPR (berdasarkan aturan) cuma bahas satuan dua, enggak sampai satuan tiga (yang rinci),” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari.

Pembentukan Komite Audit Sistem Pertahanan

Willy berpendapat perlu dibentuk Komite Audit Sistem Pertahanan untuk memastikan alutsista yang dibeli memang sesuai dengan potensi ancaman dan sistem pertahanan negara.

Komite tersebut, lanjutnya, diisi oleh orang-orang profesional, secara struktural tidak berada di bawah Kemhan, dan idealnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden agar dapat bekerja dengan leluasa dan mendalam.

Kini, setelah Jokowi menginstruksikan pengereman impor senjata di masa pandemi, apakah risiko korupsi di sektor pertahanan bakal berkurang?

Hmm, belum tentu… sebab broker alutsista juga gentayangan di dalam negeri. Selain itu, faktor “rahasia negara” yang melingkupi pembelian alutsista mempersulit proses pengawasan.(A.Hanan Jalil. Sumber Kumparan.com)

Post Terkait

banner 468x60