Pemerintah Pusat Turun ke Daerah Sosialisasi UU Cipta Kerja

  • Whatsapp
sosialisasi UU Cipta Kerja
Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi dalam acara di Kota Palembang
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Setelah Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Pusat menyusun aturan pelaksanaan berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres). Dalam proses penyusunan ini, Pemerintah membentuk tim independen dan berkunjung ke beberapa kota untuk menyerap masukan dan tanggapan dari masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan.

“Kami ingin menyeimbangkan antara menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan mendapat masukan yang seluas-luasnya dari masyarakat,” ujar Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi, Kamis 26 November 2020, di Palembang dilansir Nusadaily.com.

Dikatakan, tanpa tata ruang yang mudah diakses, maka masyarakat akan kesulitan untuk memulai kegiatan usaha. ‘’Misalkan dalam proses bisnis UMKM yang selama ini mengharuskan adanya izin lokasi,” terang Elen Setiadi dalam forum yang juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini.

Selain itu, lanjut Elen, tata ruang ini diperlukan untuk bisa mengakomodir program pemerintah seperti Proyek Strategis Nasional.

“Ada sebagian wilayah yang masuk kawasan hutan misalnya, ini kan harus ada jembatan antara UU Pertanahan dengan UU yang mengatur kawasan hutan. UU Cipta Kerja beserta aturan pelaksanaannya yang akan bridging,” sambung Elen.

Ia pun menegaskan bahwa Pemerintah berkomitmen memberikan kemudahan serta kepastian kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk mendapat hak atas tanah mereka.

Senada, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengungkapkan mengenai pentingnya penataan ruang agar bisa semaksimal mungkin mendukung kegiatan ekonomi.

“Semua kegiatan ekonomi itu membutuhkan ruang, misalnya dalam pembangunan infrastruktur. Masalahnya ruang itu terbatas. Untuk itu, perlu diatur penataannya dengan memperhatikan daya dukung alam, lingkungan, dan lain-lain,” kata Wahyu Utomo dari pihah pemerintah pusat.  (sir/wan)

Post Terkait

banner 468x60