Inilah Daftar Instansi Jember yang Terlibat Temuan Belanja COVID-19 Tidak Sah Rp107 Miliar

  • Whatsapp
covid jember
Rapat dengar pendapatan membahas belanja anggaran COVID-19 sepanjang tahun 2020 silam. (nusadaily.com/ Sutrisno)

NUSADAILY.COM – JEMBER – Liputan investigasi nusadaily.com untuk menelusuri jejak penggunaan dana COVID-19 Kabupaten Jember ternyata menghasilkan data dari internal Pemkab Jember yang memuat transaksi belanja sebesar Rp107 miliar tanpa disertai pengesahan laporan pertanggung jawaban (SPJ).

Angka Rp107 miliar itu persis dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kemudian dinyatakan sebagai temuan dan berimplikasi besar bagi Jember yang menuai predikat audit anggaran tidak wajar.

Bacaan Lainnya

BACA JUGA: Bekas Sekretaris Satgas COVID-19 Jember Buka Suara Soal Temuan Belanja Janggal Rp107 Miliar

Justru, melalui data ini kian jelas detail aliran uangnya. Sebab, termuat nama 11 instansi sebagai pihak terkait yang membelanjakan anggaran COVID-19 secara tidak sah berdasarkan penilaian audit BPK.

Berikut adalah nama-nama instansi berikut pengeluaran yang dibelanjakan tanpa pengesahan SPJ diurut berdasarkan rincian besaran nominal transaksinya:

  1. Bagian Umum, 4 kali pencairan dengan belanja Rp47.828.158.200 atau Rp47,8 miliar.
  2. Dinas Kesehatan, 2 kali pencairan dengan belanja Rp23.654.180.394 atau Rp23,6 miliar.
  3. BPBD, 6 kali pencairan dengan belanja Rp17.667.255.999 atau Rp17,6 miliar.
  4. Dinas Sosial, 2 kali pencairan dengan belanja Rp5.114.299.452 atau Rp5,1 miliar.
  5. Dinas TPHP, 1 kali pencairan dengan belanja Rp4.785.430.500 atau Rp4,7 miliar.
  6. Dinas Pendidikan, 2 kali pencairan dengan belanja Rp 3.844.371.880 atau Rp3,8 miliar.
  7. Dinas Perdagangan, 3 kali pencairan dengan belanja Rp2.104.627.874 atau Rp2,1 miliar.
  8. Bagian Kesra, 2 kali pencairan dengan belanja Rp1.122.096.720 atau Rp1,1 miliar.
  9. Dinas Tenaga Kerja, 1 kali pencairan dengan belanja Rp628.200.000 atau Rp628 juta.
  10. Dinas Kominfo, 2 kali pencairan dengan belanja Rp316.981.150 atau Rp316 juta.
  11. Dinas Peternakan, 1 kali pencairan dengan belanja Rp31.610.000 atau Rp31 juta.

Belanja yang terakumulasi sebanyak Rp107 miliar tersebut mulanya berasal dari pencairan anggaran sebesar Rp127 miliar. Tercatat transaksi pencairan keuangan berlangsung masing-masing pada bulan Maret (9 kali), April (3 kali), Mei (7 kali), Juli (8 kali), Agustus (1 kali), dan Desember (1 kali).

Sebenarnya juga terdapat pencairan yang mengalir ke KPU Jember senilai Rp1.210.830.000 atau Rp1,2 miliar, Satpol PP senilai Rp87.975.000 atau Rp87 juta; dan sekali untuk Dinas Pendidikan senilai Rp5.879.760.000 atau Rp5,8 miliar. Tapi, semuanya dikembalikan ke Kasda karena tidak terpakai.

Mantan Sekretaris Satgas COVID-19 Jember, Mat Satuki berharap temuan Rp107 miliar dapat diselesaikan dengan cara BPKAD bersedia mengesahkan SPJ. Alasannya, dana tersebut telah habis digunakan membayar berbagai kegiatan maupun untuk pengadaan barang dan jasa.

“Sudah habis, tidak ada lagi uangnya di rekening bendahara,” kata pria yang kini dialihtugaskan menjadi Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan oleh Bupati Jember, Hendy Siswanto sejak Maret 2021 lalu itu.

Di lain pihak, DPRD bersikeras menghadang upaya yang disebut sebagai keinginan dari para mantan pejabat Satgas COVID-19 meloloskan diri seenaknya. Sikap parlemen ditunjukkan melalui pembentukan Pansus yang kemudian melakukan pemanggilan pihak-pihak terkait.

BACA JUGA: Bekas Pejabat Satgas COVID-19 Era Bupati Faida Kompak Mangkir dari Rapat Konfrontasi Temuan Audit

Satuki mengaku sedang sakit. Ia tidak pernah hadir selama dua kali kesempatan diundang untuk rapat dengar pendapat bersama Pansus di Gedung Dewan. Selain Satuki, ada lagi pejabat yang tidak pernah hadir dalam hearing, yakni mantan Bendahara Satgas COVID-19 Fitria Ningsih dengan dalih ada kegiatan penting.

“Kami akan terus berusaha agar kedua orang itu menghadiri rapat untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya,” kata Ketua Pansus David Handoko Seto, Kamis, 17 Juni 2021.

Dia menegaskan, keyakinan Pansus akan masalah krusial atas belanja Rp107 miliar berdasarkan laporan audit BPK yang menyatakan, tanpa pengesahan SPJ seharusnya dana itu masih dalam wujud uang tunai atau saldo rekening simpanan di bank.

“Secara hukum dan administrasi keuangan negara sangat tidak dibenarkan pemakaian dana jika tidak disertai dengan pengesahan SPJ. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa klaim belanja Rp107 miliar patut diragukan kebenarannya, dan patut diduga terjadi penyelewengan,” pungkas David.

Data nusadaily.com saat dicocokkan dengan dokumen yang diperoleh Pansus sangat identik mengenai aliran belanja tidak sah Rp107 miliar. Kesamannya juga perihal muatan soal dana penanggulangan COVID-19 Rp479,4 miliar dengan pemakaian sebanyak Rp230,4 miliar.

BACA JUGA: Bongkar-bongkar Rp107 Miliar Dana COVID-19 Jember yang Nyelonong Tanpa SPJ

Pengeluaran berjenis belanja tidak terduga (BTT) yang berupa penanganan dampak ekonomi Rp1,2 miliar; jaring pengaman sosial Rp46,1 miliar; kesehatan Rp134.4 miliar; dan belanja dari APBD untuk kesehatan Rp48,5 miliar.

Tercantum juga pembatalan pencairan senilai Rp8,8 miliar serta pengembalian yang berasal dari selisih penghematan belanja maupun anggaran yang tidak dipakai dengan total sebesar Rp29,7 miliar. (sut/lna)