Elemen Masyarakat Desak KPU dan Pemerintah Tunda Pilkada 2020, Berpotensi Melanggar HAM

  • Whatsapp
pilkada 2020
Ilustrasi, Pilkada serentak 2020. (Foto: Net)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – NUSADAILY.COM – JAKARTA – Banyaknya elemen masyarakat yang mendesak agar KPU dan Pemerintah menunda Pilkada serentak 9 Desember 2020, seharusnya menjadi opsi bagi penyelenggara. Sebab walau bagaimanapun, jika Pilkada tetap digelar, berpotensi melanggar Hak untuk hidup, kesehatan dan rasa aman bagi warga negara.

Baca Juga

Pilkada serentak pada 9 Desember 2020, banyak sekali tuai kritik dari sejumlah koalisi masyarakat sipil. Karena mereka menganggap terlalu berisiko terhadap kesehatan penyelenggara, peserta, dan pemilih di tengah pandemi COVID-19.

BACA JUGA: JK Juga Minta Pilkada 2020 Ditunda hingga Vaksin Corona Ditemukan

Beberapa persoalan yang disorot koalisi masyarakat sipil, di antaranya mengenai jaminan kesehatan dalam penyelenggaraan, politisasi bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan calon petahana, dan anggaran.

Kendati demikian, pemerintah berkukuh pelaksanaan pilkada pada Desember 2020 sebagaimana tertuang dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada.

DPR pun menyetujui keinginan pemerintah dengan alasan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tak mempersoalkan rencana tersebut.

Berikut pernyataan pendapat pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pilkada dikutip nusadaily.com Jumat 29 Mei 2020.

Tak Realistis

Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaedi mengatakan, tidak realistis jika pemerintah memaksakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada Desember 2020.

Menurut Veri, tidak ada anggaran yang cukup memadai untuk menjamin kesehatan penyelenggara, peserta, dan pemilih di tengah pandemi COVID-19 saat ini.

“Kalau terkait dengan anggaran saja tidak tersedia cukup memadai, maka menurut kami pilkada ini tidak bisa dijalankan. Tidak realistis untuk memaksakan pilkada berjalan di 9 Desember,” kata Veri dalam diskusi daring ‘ Pilkada 2020 Bertaruh Nyawa’, Kamis 28 Mei 2020.

BACA JUGA: Pilkada 9 Desember Tidak Urgen di Tengah Pandemi Covid-19, Koalisi Masyarakat Sipil: Sebaiknya Ditunda

Ia menyarankan KPU dan Bawaslu melakukan asesmen terhadap kesiapan penyelenggaraan Pilkada 2020.

Veri mengatakan, KPU semestinya dapat memilih opsi untuk menunda pilkada hingga tahun berikutnya.

Deputi Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati, juga mendorong pemerintah menunda penyelenggaraan pilkada hingga 2021.

Sedangkan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Dr. Fahri Bachmid, S.H.,M.H. meminta pemerintah, DPR dan KPU RI menghentikan dan menunda seluruh tahapan Pilkada Serentak 9 Desember 2020. 

Menurut Fahri Bachmid, tidak tepat dan kondusif jika gelaran pesta demokrasi lokal itu dipaksakan di tengah pendemi virus corona atau Covid-19. Meskipun Perppu Pilkada sudah dikeluarkan. Fahri Bachmid mengatakan Pilkada Serentak sebaiknya dilakanakan pada 2021 mendatang. 

Post Terkait

banner 468x60