Wabah COVID-19 Tidak Membuat Pejabat Pengelola Anggaran Darurat Kebal Hukum

  • Whatsapp
kejaksaan jember
TAATI HUKUM: Kejaksaan Jember menegaskan pengelolaan dana darurat COVID-19 tak membuat pejabat kebal hukum. sutrisno/nusadaily.com
banner 468x60

NUSADAILY.COM-JEMBER-Anggapan pemakaian belanja tak terduga (BTT) untuk penanganan wabah COVID-19 bakal membuat pejabat pemerintah terlepas dari tanggung jawab hukum, salah kaprah.

Kepala Kejaksaan Negeri Jember Prima Idwan Mariza menegaskan, bahwa penegakan hukum tidak bergantung pada situasi apapun.

Baca Juga

“Hukum tetap bekerja, tidak berhenti dalam kondisi normal atau tidak normal,” jelasnya kepada wartawan disela-sela pelimpahan tahap II berkas kasus korupsi pasar Manggisan.

Menurutnya, hukum tetap mengikat penuh termasuk pada anggaran COVID-19 yang dialokasikan secara darurat dengan tujuan pemerintah mempercepat penanganan wabah corona.

Apabila terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat pemerintah, maka berlaku proses hukum.

“Jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan,” tandas Prima mengingatkan agar anggaran COVID-19 Jember yang direncanakan senilai Rp479 miliar dipergunakan sesuai aturan hukum.

Kepala Seksi Intelijen Agus Budiarto menambahkan, secara spesifik menolak jika sampai muncul anggapan kejaksaan tidak berani menjerat pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

“Indonesia negara hukum, tidak ada yang kebal hukum termasuk di Jember. Kalau ada yang menyimpang dari rule-nya kita tangani secara hukum,” urainya dilansir nusadaily.com.

Kepala Seksi Pidana Khusus Setyo Adhi Wicaksono menyampaikan Kejaksaan Agung secara khusus mengintruksikan penegakan hukum pada anggaran COVID-19.

Setyo meminta kepada masyarakat Jember turut terlibat aktif melaporkan ke kejaksaan apabila mendapati tindakan pejabat yang menyimpang. “Ayo kita awasi bersama-sama,” harapnya dilansir induk imperiumdaily.com ini.

Senin, 20 April 2020 Pemerintah Kabupaten Jember merilis kerjasama dengan kejaksaan setempat hanya dalam hal administrasi dan tata usaha negara untuk rencana anggaran COVID-19.

Namun, posisi anggaran tersebut juga masih menjadi kontroversi, akibat gagalnya pembahasan Peraturan Daerah tentang APBD 2020.

Hingga kini belum pernah dijelaskan secara terbuka kepada publik mengenai asal-usul sumber anggaran Rp479 miliar untuk penanganan corona.(sut)

Post Terkait

banner 468x60