Tak Bayar Sewa, Petani Jeruk Dau Malang Ngotot Kelola Lahan TKD

  • Whatsapp
Tanah Kas Desa (TKD) Selorejo Dau Kabupaten Malang yang kini ditanami jeruk
banner 468x60

NUSADAILY.COM – KABUPATEN MALANG – Konflik pengelolaan tanah kas desa (TKD) memicu perseteruan antara sejumlah petani penyewa lahan dan BUMdes Dewarejo Desa Selorejo, Dau, Kabupaten Malang. Beberapa petani penggarap di lahan TKD Desa Selorejo yang diakomodir oleh Purwanti menuding BUMdes melanggar hasil mediasi. 

Menurut Purwanti, hasil mediasi berisi kesepakatan tidak boleh ada aktivitas memanen buah jeruk yang ditanam di TKD karena masih berpolemik.

"
"

Baca Juga

"
"

Menanggapi keluhan petani penggarap tersebut, saat diklarifikasi, Sekretaris BUMDes Edi Sumarno mengatakan, perselisihan itu bermula karena petani penggarap berjumlah 10 orang tersebut masih tetap ingin menggarap kebun jeruk di lahan TKD. Padahal mereka belum memperpanjang sewa yang dilakukan setiap tahun.

Edi menjelaskan, TKD seluas 25 hektar yang berada di Dusun Selokerto dibagi menjadi dua area. Dimana, 12 hektar dikelola BUMDes Dewarejo dan 13 hektar dikelola petani penyewa lahan. Di lahan tersebut, Pemdes Selorejo menanam bibit jeruk sebanyak 75 ribu bibit jeruk sejak 2007 lalu. Bibit jeruk yang ditanam berasal dari bantuan Dispertan Kabupaten Malang.

Pemdes Selorejo kemudian melibatkan masyarakat untuk mengelola tanaman jeruk yang dibudidayakan di TKD dengan sistem sewa per tahun. Hanya saja tidak ada perjanjian tertulis dalam sewa menyewa. Sewa menyewa hanya berdasarkan pada kuitansi bukti pembayaran sewa. Per tahunnya harga sewa dipatok 12 juta per hektar.

Edi menceritakan, awalnya ada 98 petani penggarap lahan. Kemudian 45 petani tak memperpanjang sewa. Sedangkan 53 lainnya ingin meneruskan garapan di lahan TKD. Namun 10 orang dari 53 petani itu, belum membayar sewa namun tetap ngotot ingin melanjutkan garapan di lahan TKD itu.

Masa sewa habis pada 31 Desember 2019 lalu, namun BUMdes memberi toleransi perpanjangan waktu bayar sewa hingga 31 Januari 2020. Meski begitu 10 petani penggarap yang diakomodir Purwanti tak kunjung membayar sewa. Tapi kelompok petani itu tetap bersikukuh untuk bisa menggarap di lahan TKD itu.


 “Padahal sudah habis sewanya dan kami juga memberi kelonggaran perpanjangan waktu untuk membayar sewa. Tapi mereka tak menggubris. Terus mereka maunya apa,” keluh Edi (Senin, 10/8) dilansir Nusadaily.com.

Mediasi juga sempat dilakukan di Kecamatan Dau, tapi tak memuaskan. Hingga akhirnya Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto turun tangan menengahi perselisihan itu. Didik meminta BPD Selorejo untuk mengumpulkan bukti-bukti pembayaran perpanjangan sewa.

“Bukannya ditunjukkan, malah BPD dicaci maki oleh kelompok mereka saat diminta bukti pembayaran perpanjangan sewa,” imbuh Edi.

Peristiwa ini membuat Edi pesimis. BUMDes yang diamanahkan Pemdes selaku pengelola TKD tak bisa optimal merealisasikan target PADes senilai Rp. 750 juta. 
“Pasti menghambat juga untuk perolehan PADes. Pegawai BUMDes juga terganggu karena mendapat intimidasi,” ungkap Edi.

Sementara itu, Kades Selorejo Bambang Soponyono menambahkan, gejolak yang muncul karena sebagian kecil petani penggarap merasa keberatan jika TKD itu dialihkan pengelolaanya pada BUMDes. Mengingat di tahun sebelumnya TKD itu langsung dikelola langsung oleh warga. BUMDes mulai mengelola TKD itu pada 2019 lalu.

Bambang mengatakan pengalihan kepada BUMDes sesuai dengan amanat undang-undang. Pihaknya juga telah bermusyawarah dengan BPD terkait pengalihan pengelolaan TKD ke tangan BUMDes. Dengan maksud untuk peningkatan dan pemerataan ekonomi masyarakat. 

Ia berkeyakinan jika TKD tersebut dikelola secara tepat, paling tidak 3 hingga empat tahun mendatang mampu berkontribusi pada PADes senilai Rp 10 miliar. 
  “Sehingga bisa menjadikan Desa Selorejo ini sebagai desa mandiri. Malah sekarang ini justru warga mempermasalahkannya. Padahal sebelumnya sudah disosialisasikan  kepada semua pihak, termasuk kelompok yang saat ini menentang,” ungkap Bambang. (wok/wan)

Post Terkait

banner 468x60