Perlu Penyempurnaan, Pengesahan Dua Ranperda Kota Malang Ditunda

  • Whatsapp
MINTA TAMBAHAN WAKTU: Panitia Khusus (Pansus) Dua Ranperda meminta tambahan waktu dalam Sidang Paripurna yang digelar, Kamis (22/10). Ist
banner 468x60

NUSADAILY.COM – MALANG – Dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Malang Tentang Jasa Usaha dan Ranperda Tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum harus ditunda pengesahannya. Sebab, panitia khusus (pansus) meminta tambahan waktu untuk melakukan pembahasan lebih lanjut.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengungkapkan, pengesahan ranperda tersebut sebelumnya dijadwalkan pada Senin, 26 Oktober 2020.

Baca Juga

“Karena perlu penyempurnaan terhadap dua ranperda tersebut, maka akan diberikan waktu tambahan agar ada sinkronisasi,” terang dia dalam sidang Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus Pembahasan Ranperda Tentang Jasa Usaha dan Ranperda Tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum, Kamis, 22 Oktober 2020.

BACA JUGA: Waspadai Cuaca Ekstrim di Magetan dan Jatim, Akibat Dampak La Nina

Sebab, sesuai kesepakatan, lanjut Made, agenda pembahasan untuk dua ranperda tersebut akan dilakukan sebanyak dua kali. Nantinya, pertemuan kedua akan dijadwalkan saat rapat koordinasi dengan perangkat daerah. Sehingga, hasilnya tidak saling bertentangan.

“Kami tidak mau keputusan Peraturan Daerah (Perda) yang memberatkan masyarakat. Karena ini kaitannya dengan retribusi,” papar dia.

Pria asal Pulau Dewata tersebut menjelaskan, kedua pansus retribusi tersebut harus menyesuaikan dengan objek yang dikenai tarif. Sebab, selama ini, masih ada satu objek yang kemudian dobel penarikan dan itu akan membebani masyarakat.

“Contoh seperti retribusi sampah dari rumah ke TPS itu ada tarikan, terus dari TPS ke TPA juga ada penarikan. Ini yang kami inginkan untuk jadi satu kesatuan,” imbuh dia.

Menurutnya, penetapan tarif melalui penarikan retribusi selama ini perlu penghitungan yang maksimal. Sehingga, tidak akan memberatkan kedua belah pihak, baik itu pemerintah sebagai pembuat kebijakan maupun masyarakat sebagai objek retribusi.

“Itu juga sebabnya kami selalu diskusikan dengan semua yang terlibat. Kami beberapa kali berkomunikasi dengan stakeholder dan tokoh terkait berkaitan dengan Ranperda yang disusun,” papar dia.

BACA JUGA: Anggota DPRD Kota Malang Lookh Mahfudz Kecelakaan Pulang Kunker, Ini Kondisinya

Melibatkan Kemenkumham Provinsi Jawa Timur

Tak hanya itu, pembahasan setiap Ranperda selalu melibatkan Kemenkumham Provinsi Jawa Timur. Termasuk dua Ranperda tersebut yang sebelumnya juga menghadirkan perwakilan Kemenkumham untuk melakukan pembahasan secara langsung.

“Harapannya supaya kami mendapatkan masukan langsung dan tidak banyak koreksi. Karena jika masih saja banyak koreksi itu menunjukkan jika kinerja dewan kurang maksimal,” lanjut Made..

Made menargetkan, dua Ranperda tersebut harus selesai dalam waktu dua minggu. Sehingga, awal November mendatang Ranperda tersebut dapat dikirim ke Provinsi Jawa Timur dan dilakukan evaluasi.

“Selanjutnya bisa ditetapkan sebagai Peraturan Daerah,” tegas dia.

Made menegaskan jika setiap pembahasan Ranperda harus dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Saat ini, legislatif juga harus bersiap dengan beberapa Ranperda yang akan menjadi prioritas di tahun depan.

“Saat ini juga sudah harus bersiap dengan beberapa aturan baru turunan dari Undang-Undang yang telah disahkan,” tandas dia.(nda/kal)

Post Terkait

banner 468x60