KPK Sorot Anggaran Jember, Bupati Diam Tanpa Tanggapan

  • Whatsapp
Bupati Jember Faida saat berpose di depan patung raksasa yang disebut dengan istilah "Tha' bhuta an". (dok. Humas Pemkab Jember)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Anggaran COVID-19 Pemerintah Kabupaten Jember sebanyak Rp 479 miliar sedang dalam perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga

Bahkan, dinyatakan terang-terangan oleh Ketua KPK Firli Bahuri kala pidato dalam acara ‘Rapat Evaluasi Program Pemberantasan Terintegrasi dan Penandatanganan Kesepakatan Pemanfaatan Aset’ di Ruang Bina Praja, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kamis 9 Juli 2020.

Sedangkan, sikap Bupati Jember Faida justru terdiam. Ia enggan berkomentar kendati nusadaily.com memberinya ruang klarifikasi dan tanggapan.

Diberitakan sebelumnya, Firli menengarai sejumlah kepala daerah yang akan mencalonkan lagi sengaja memanfaatkan kondisi wabah COVID-19 untuk kepentingan politik Pilkada.

Jember disebut langsung oleh Firli sebagai daerah yang tengah disoroti lembaga anti rasuah.

“Ada daerah yang kecil, tapi ada daerah yang justru sangat besar seperti Jember sampai Rp 570 miliar. Usut punya usut ternyata mau Pilkada. Ini jadi perhatian KPK, bukan tidak kami perhatikan ini,” ucapnya, dikutip nusadaily.com seperti dilansir Antara.

Menurut Firli, pos dana jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai ke masyarakat tergolong sarana paling empuk yang bisa dimanfaatkan para oknum kepala daerah.

Selain itu, ada juga modus bupati/walikota petahana menyiasati penyaluran bantuan asal sumber keuangan negara, namun dikemas seolah seperti dari kantong pribadi.

“Disini lah, peran dari berbagai pihak untuk mengedukasi masyarakat dan sekaligus mengawasinya. KPK sendiri tidak akan tinggal diam jika ada kepala daerah yang bertindak melawan hukum,” ucapnya menegaskan,” tegasnya.

KPK secara khusus telah menempatkan lima anggotanya untuk mendampingi setiap Gugus Tugas dalam proyek pembelian Alat Pelindung Diri supaya terus termonitor realisasi anggaran COVID-19.

KPK bekerjasama dengan BPK dan BPKP untuk pengawasan dalam bidang pengadaan barang dan jasa, membuat 15 Satuan Tugas yang tersebar di setiap Gugus Tugas COVID-19 dan lima kementerian serta lima koordinator wilayah. (sut/aka)

Post Terkait

banner 468x60