Cegah Klaster Pilkada, Bawaslu Banyuwangi Gelar Rapid Tes Massal

  • Whatsapp
rapid bawaslu
Bawaslu Banyuwangi Gelar Rapid Tes Massal. (istimewa)
banner 468x60

BANYUWANGI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi menggelar rapid tes massal untuk seluruh jajarannya, Sabtu 24 Oktober 2020. Rapid tes ini untuk memastikan tidak ada jajaran pengawas yang terinfeksi COVID-19 sekaligus mencegah adanya klaster Pilkada.

Ketua Bawaslu Banyuwangi Hamim menyampaikan, rapid tes hari ini merupakan yang kedua kalinya sejak Pilkada Lanjutan Tahun 2020. 

Baca Juga

BACA JUGA: KPUD Kabupaten Malang Ajukan Rp63 Miliar untuk Rapid Test dan APD

“Kegiatan rapid tes ke dua ini untuk tahapan kampanye sudah kita lakukan. Dari Bawaslu Kabupaten Ada 17 orang bersama staf. Kemudian 75 panwascam di 25 kecamatan beserta 217 pengawas desa/kelurahan ikut rapid tes hari ini,” kata Hamim.

Dalam pelaksanaan rapid tes massal ini, Bawaslu bekerjasama dengan tenaga kesehatan dari TNI AD. Untuk tempatnya dibagi menjadi 5 titik sesuai dengan daerah pilihan (dapil). 

“Ada lima titik sesuai Dapil. Dapil 1 kita pusatkan di Kantor Kecamatan Giri, Dapil 2 di Kecamatan Rogojampi, Dapil 3 di Kecamatan Srono, Dapil 4 di Kecamatan Gambiran, dan Dapil 5 di Genteng,” sebutnya.

Untuk hasil rapid tes sendiri, kata Hamim, akan diberikan kepada masing-masing individu. Jika kemudian ada yang hasilnya reaktif, maka Bawaslu akan segera berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Banyuwangi. 

“Biasanya prosedur penanganan bagi yang reaktif tapi tanpa gejala, cukup dengan isolasi mandiri di rumah. Namun jika ada gejala, seperti batuk, sesak nafas dan sebagainya, maka akan ditindaklanjuti oleh Satgas COVID untuk melakukan uji swab,” sebutnya.

Hamim menambahkan, selain melakukan rapid tes secara berkala, pihaknya juga menginstruksikan seluruh jajaran Bawaslu agar disiplin protokol kesehatan. 

“Baik di Kantor Bawaslu maupun di Kantor Panwascam harus dilaksanakan protokol kesehatan. Seperti mencuci tangan sebelum masuk kantor, menggunakan masker, pemeriksaan suhu badan dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Termasuk juga saat melakukan pengawasan di luar. Seperti pengawasan kegiatan kampanye, pleno dengan penyelenggara setingkat dan kegiatan pengawasan lainnya harus melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.

“Ini semata-mata ikhtiar kita agar tidak ada klaster Pilkada saat pesta demokrasi di Banyuwangi. Sudah menjadi tugas kita bersama untuk melindungi penyelenggara maupun masyarakat luas dari bahaya COVID-19,” tegasnya.

BACA JUGA: Khofifah Resmikan Layanan Rapid Test dan PCR RS Sheila Medika di Maspion Square

“Apalagi, oleh Undang-undang Bawaslu diberi tugas untuk memastikan setiap tahapan pilkada melaksanakan prokes ketat. Baik kegiatan pleno, bimtek, maupun kegiatan kampanye oleh paslon dan Tim kampanyenya,” tegasnya

Hamim berharap, melalui upaya yang dilakukan Bawaslu ini dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa Pilbup Banyuwangi 2020 bisa terselenggara secara adil, sehat dan bebas COVID-19. 

“Dengan ini kita berharap masyarakat percaya, bahwa pengawas kita ini sehat. Sehingga tidak khawatir terjadinya klaster Pilkada,” tutupnya. (ozi/lna)

Post Terkait

banner 468x60