Tiga Oknum BPD Diduga Terlibat di Tim Pemenangan Paslon Pilkada Sumenep

  • Whatsapp
Ketua Panwascam Kecamatan Sapeken, Sunaryo (baju batik).
banner 468x60

NUSADAILY.COM – SUMENEP – Tiga Oknum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) wilayah Kecamatan Sapeken Sumenep Madura Jawa Timur diduga terlibat dalam politik praktis. Yakni tim pemenangan atau tim sukses tingkat kecamatan.

Baca Juga

Hal itu diungkapkan Ketua Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Sapeken, Sunaryo mengatakan, ada tiga oknum BPD yang diduga terlibat dalam struktur tim pemenangan.

“Masing-masing dari mereka berinisial ES, dan R, keduanya masuk dalam tim kampanye pasangan calon (Paslon) nomor urut 02. Sementara satu orang lainnya, yakni T ada di kubu nomor urut 01. Semuanya BPD Desa Sapeken”, katanya kepada nusadaily.com saat dikonfirmasi di Hotel Utami, Sumenep, Jumat 02 Oktober 2020.

Sebelum temuan dugaan keterlibatan tiga orang oknum BPD tersebut, jelas Sunaryo, pihaknya telah melayangkan surat tentang netralitas dalam Pilkada ke Instansi-instansi terkait, termasuk kepada BPD.

“Kami sudah meminta klarifikasi dari mereka, dari pengakuan ketiganya, mereka beralibi namanya telah dicatut,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan klarifikasi lebih lanjut, dimana proses selanjutnya akan melaporkan temuannya tersebut ke Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep.

“Dalam hal ini kita kaji dulu, yang jelas akan kami telusuri, karena dalam UU tersebut diatas netralitas aparat desa diatur secara tegas,” pungkasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan Pasal 280 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan, bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan aparatur sipil negara. Kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa.

Bahkan, apabila hal itu terjadi bisa diancam dengan pidana terhadap pelanggaran netralitas. Khususnya kepala desa atau sebutan lainnya, seperti terdapat dalam Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi:

Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukankan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00. (nam/aka)

Post Terkait

banner 468x60