Jumat, Oktober 22, 2021
BerandaNewsMetropolitanPemerintah Kota Bekasi Segel SPBU Mini Ilegal

Pemerintah Kota Bekasi Segel SPBU Mini Ilegal

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – KOTA BEKASI – Dinas Tata Ruang Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat. Menyegel bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mini ilegal di Jalan Macem, RT 02/04 Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya.

“SPBU mini ini tidak memiliki izin namun mereka sudah melakukan kegiatan operasional,” kata Kepala seksi Insentif Disinsentif dan Pembongkaran Bangunan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tarmudji di Kota Bekasi, Jumat (24/9).

BACA JUGA:Pengelola SPBU di Pangkep Terancam Sanksi Berat

Dia menjelaskan penyegelan ini mengacu Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan izin pemanfaatan ruang dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan dan retribusi izin mendirikan bangunan.

Kemudian Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 650/Kep.588-Distaru/XII/2019 tentang tim penertiban dan pembongkaran bangunan yang melanggar perizinan di wilayah Kota Bekasi.

Kegiatan penyegelan kali ini terlaksanakan berlokasi di Jalan Macem, Rt 2 Rw 4, Padurenan Mustikajaya. Karena Bangunan tersebut, belum mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dia menyatakan penyegelan terpaksa melakukan lantaran menimbulkan potensi bahaya bagi warga sekitar. Terlebih pemilik bangunan tidak mengurus perizinan kepada pemerintah daerah.

Tarmudji memastikan pemerintah daerah tidak bermaksud menghalang-halangi siapa pun yang berniat membuka usaha ataupun berinvestasi di wilayahnya selama memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Perlu diperhatikan adalah aspek legal usaha. Itu menjadi bagian wajib yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha,” katanya.

BACA JUGA:Kota Bekasi Tidak Terapkan Sekat dan Pemeriksaan SIKM Pemudik

Dia juga memastikan prosedur penyegelan tersebut dilakukan sesuai ketentuan yakni telah melewati seluruh proses dan tahapan penyegelan mulai dari peringatan lisan hingga surat teguran namun tidak diindahkan pemilik usaha.

Tarmudji mengimbau segenap pelaku usaha dapat memahami serta menaatu peraturan daerah dengan tertib administrasi perizinan sebelum menjalankan usahanya.

“Penyegelan ini sebagai upaya pemerintah mengantisipasi kebocoran pendapatan asli daerah sekaligus menggali potensi-potensi pendapatan. Penyegelan ini bersifat sementara, jika pemilik sudah menempuh seluruh proses perizinan maka kami akan membuka segel, sesuai mekanisme peraturan yang berlaku,” katanya.(int5)

- Advertisement -spot_img
Nusa Magz Edisi 46

BERITA POPULAR

- Advertisement -spot_img

BERITA KHUSUS

@nusadaily.com

Akhir-akhir ini Kota Malang panas banget nih, ngadem dulu yuk🍦🍦 ##tiktoktaiment

♬ Happy Ukulele - VensAdamsAudio

LIFESTYLE

PCR

Aturan Terbaru Perjalanan Udara Jawa-Bali, Wajib Tes PCR!

0
NUSADAILY.COM - JAKARTA - Satuan Tugas COVID-19  menyampaikan pelaku perjalanan udara dari dan ke Pulau Jawa-Bali serta daerah PPKM level 3 dan 4 wajib menyertakan...