Gagal Jabat Lagi Masih Buat Mutasi, DPRD: Hey Bupati…! Kejiwaanmu Perlu Periksa Kembali

  • Whatsapp
Giliran Komisi B DPRD Jember yang sidak ke Disperindag gara-gara mutasi pejabat. (nusadaily.com/ Sutrisno)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBERDPRD Jember menyebut Bupati Faida membuat kebijakan-kebijakan secara liar pasca kekalahan dalam Pilkada yang mengakibatkan politisi perempuan itu gagal merengkuh kekuasaan untuk kali kedua.

Baca Juga

Pasalnya, hingga kini terus saja terjadi rentetan kegaduhan internal birokrasi gara-gara Faida tanpa kejelasan masalah langsung memecat sekaligus membuat pejabat menganggur, serta menunjuk pelaksana tugas (Plt) pada pos jabatan yang masih ada pejabatnya.

Tampak DPRD berupaya keras menghadang kesemerawutan tersebut dengan kembali menggelar inspeksi mendadak (sidak) untuk mengetahui siapa saja PNS yang masih ‘ngotot’ menjalankan mutasi oleh Faida.

Setelah Komisi C mendatangi Bagian Ekonomi di Kantor Pemkab Jember kemarin, selanjutnya giliran Komisi B yang menyambangi Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) di Jalan Kalimantan pada Jum’at, 22 Januari 2021.

Para legislator mendapat informasi tentang Faida menunjuk PNS eselon IV untuk menjabat Plt Kadisperindag yang semestinya dari eselon II. Bahkan, ada kepala seksi yang dimutasi ke organisasi perangkat daerah (OPD) lain.

“Tidak hanya kepala dinas, tapi Plt sudah meluas ke bawah. Ini jelas-jelas sudah salah,” tutur anggota Komisi B, Nyoman Aribowo dengan alasan adanya larangan mutasi pejabat selama 6 bulan pasca Pilkada. Seperti yang termaktub dalam UU Pemilu serta dipertegas melalui surat edaran Mendagri.

Tindakan Faida Dinilai di Luar Nalar

Ketua Komisi C, David Handoko Seto menambahkan dengan penekanan lebih keras. “Apa yang dilakukan Bupati Faida pasca gagal menjabat lagi sudah tidak bisa dinalar dengan logika. Karena sangat bandel, kami mau sampaikan sindiran: hey Bupati…! Kejiwaanmu perlu diperiksa kembali,” teriaknya.

Perlawanan kepada Faida juga terus dilancarkan oleh pejabat-pejabat dari lingkungan Pemkab Jember. Faida kembali dilaporkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta kementerian terkait.

Berdasarkan data yang diterima nusadaily.com pengaduan berupa salinan dokumen surat yang ditandatangani oleh Mirfano selaku Sekretaris Daerah Jember. Mirfano melaporkan kondisi terkini bahwa Faida memutasi pejabat. Serta menunjuk banyak PNS menjadi Plt untuk posisi jabatan yang masih terdapat pejabatnya.

Surat tersebut dilampiri sekitar 13 lembar salinan SK Bupati tentang penunjukan Plt yang menugaskan PNS ke berbagai pos jabatan berbeda dari sebelumnya. Mirfano secara tertulis meminta agar Gubernur mencabut seluruh kebijakan Faida. Yang melanggar prosedur dan peraturan perundang-undangan.

Mirfano sendiri merupakan penggalang mosi tidak percaya bersama 350 orang ASN atas kasus pemecatan sejumlah pejabat oleh Faida yang dianggap secara sepihak. Sampai kemudian ditindaklanjuti Pemprov Jatim. Kemendagri berikut KASN dengan membentuk Tim Gabungan.

Disebut-sebut Tim Gabungan merekomendasikan agar Mendagri memecat Faida. Kendati belum keluar pasti keputusan dari Mendagri. Namun kini sudah muncul masalah tambahan dalam konteks yang sama kendati dengan objek berbeda. (sut/aka)