Terkait Izin Galian C, Fraksi GPN: Blitar Jadi Korban Undang-Undang

  • Whatsapp
banner 468x60

NUSADAILY.COM – BLITAR – Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (GPN) DPRD Kabupaten Blitar mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik Pemda hingga polisi untuk menangani persoalan izin tambang galian c. Pasalnya, hingga saat ini dampak negatif yang ditimbulkan adanya kegiatan tambang adalah kerusakan jalan.

Sedangkan selama ini, izin tambang menjadi kewenangan Provinsi, sehingga tidak ada pendapatan yang diperoleh daerah dari aktifitas tambang.

Baca Juga

“Semua pihak harus terpanggil untuk menangani persoalan tambang. Baik Bupati sebagai kepala daerah maupun polisi sebagai penegak hukum. Kita tahu sendiri, izin menjadi kewenangan Provinsi, namun Kabupaten Blitar kan menjadi tempat atau obyeknya. Makanya kita harus bisa berbuat sesuatu,” kata Anshori Baidhowi, Anggota Fraksi GPN DPRD Kabupaten Blitar, Jumat 14 Februari 2020.

Politisi PPP itu menegaskan, Kabupaten Blitar menjadi korban adanya Undang-undang itu. Karena menurutnya, Undang-undang galian c itu cocok diterapkan diluar jawa, dimana lahannya sangat luas dan jauh dari permukiman. Sementara kalau di Kabupaten Blitar tidak cocok, dan mutlak harus direvisi.

“Kita harus melangkah bersama. Misalnya Polres tidak mempunyai kewenangan, ya lapor ke Polda. Kalau perlu hingga Polri. Nah kita juga akan menyampaikan melalui DPR RI agar membuat Undang-undang pro rakyat dan pro otonomi daerah. Sehingga bisa mengatur kewenangan,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Blitar, Marhaenis Urip Widodo mengatakan, terkait permasalahan kewenangan izin tambang galian c, pihaknya sudah melakukan upaya-upaya kepada masyarakat.

“Ini kaitannya dengan urusan perut, jadi sulit untuk mengehentikan. Tapi disisi lain memang harus ada izin. Dan izin itu tidak bisa diterbitkan sendiri oleh Pemda. Tetapi harus Provinsi, sehingga harus ada kerjasama yang baik antara Kabupaten dengan Provinsi,” jelasnya.

Wabup menambahkan, melalui instansi terkait Pemda sudah berupaya membantu bagi masyarakat yang akan mengurus izin ke Provinsi. Meski demikian, ia menghimbau agar masyarakat sabar dalam mengurus izin, karena perlu proses yang cukup panjang.(tan)

Post Terkait

banner 468x60