Heboh Kisruh Dualisme Camat dalam Satu Kecamatan di Jember, Begini Kronologisnya

  • Whatsapp
camat jember
Dua orang PNS yang menjabat di pos jabatan sama, yakni Camat Mumbulsari berbicara tentang legalitas posisi masing-masing. (nusadaily.com/ Sutrisno)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember tengah dilanda polemik akibat satu pos jabatan dijabat oleh lebih dari dua orang. Kondisi ini terjadi di berbagai pos jabatan, kendati yang sedang heboh mencuat ke permukaan adalah peristiwa di Kecamatan Mumbulsari.

Menjadi ramai, karena PNS yang terlibat dualisme posisi Camat, yakni Haidori dan Joko Soponyono sama-sama hadir dalam rapat dengan 20 orang staf kecamatan pada Rabu, 13 Januari 2021 pagi.

Baca Juga

Kepada peserta rapat, kedua orang itu sama-sama menyampaikan bahwa memiliki dasar masing-masing untuk menjalankan tugas sebagai camat. Informasi yang terhimpun menyebut, staf mengajukan usul agar dilakukan voting guna menengahi dualisme.

BACA JUGA: Kocak Bener di Jember, Dualisme Camat Sampai Ditengahi Lewat Voting Staf dan Kades

Haidori menyampaikan klarifikasi dengan menjelaskan, usulan cara gokil yang sejatinya tidak berlaku untuk pos jabatan camat semacam itu tidak sampai terjadi.

“Tidak sampai ada voting, kami kan camat ditunjuk atasan bukan seperti pilihan kepala desa,” ucapnya sembari terkekeh.

Lantas Haidori bercerita, ditengah dirinya memimpin rapat tiba-tiba datanglah Joko Soponyono dengan memberitahu bahwa telah mendapat tugas dari Bupati Jember, Faida untuk menjadi camat.

Alih-alih membantah dengan munculnya orang lain yang sama menduduki pos jabatan dengannya, Haidori justru memilih bersikap kalem mempersilakan Joko untuk memberi kesempatan menyapa dan mengutarakan maksud kedatangannya secara terbuka.

“Beliau datang sekitar jam 09.00 pagi. Selayaknya ada tamu, ya saya terima dengan baik. Kepada staf, beliau itu menyampaikan mendapat amanah dari Bupati menjadi Plt Camat disini,” tutur Haidori.

Setelahnya, Haidori pun menimpalinya dengan menegaskan dirinya juga masih menjabat camat secara sah berdasarkan SK (Surat Keputusan) Plt Bupati Jember, KH Abdul Muqit Arief sejak tanggal 13 November 2020 lalu.

Hingga kini, menurut Haidori belum pernah ada keputusan dari atasan yang menyatakan tentang pemberhentiannya. “Saya tetap berpegang pada SK itu,” ungkapnya.

Mengenai siapa yang sah, baik Haidori maupun Joko tidak berani menyimpulkan. Mereka sepakat menunggu perkembangan dari Pemkab Jember berikutnya.

“Saya tetap ngantor seperti biasa melayani masyarakat yang membutuhkan, misalkan ada yang minta surat keterangan, maka saya tandatangani,” tegas Haidori.

“Kalau saya yang penting, masyarakat terlayani. Siapapun yang menjabat camatnya,” sahut Joko melalui sambungan telepon.

Peristiwa di Kecamatan Mumbulsari itu merupakan imbas dari kisruh di internal Pemkab Jember. Akhir-akhir ini Bupati Jember, Faida melakukan pemecatan sepihak terhadap banyak pejabat mulai sekretaris daerah, kepala dinas, kepala bagian, dan bahkan sejumlah camat.

Alasan pemecatan juga simpang siur dan cenderung aneh. Misalkan, pemecatan yang menimpa Sekda Jember, Mirfano hanya gara-gara berkomentar ke media massa soal surat edaran Mendagri yang melarang mutasi jabatan selama 6 bulan pasca Pilkada serentak 2020.

Pejabat-pejabat yang dipecat Bupati Faida tanpa diberi tugas baru alias nonjob. Kemudian ditunjuk pejabat lain selaku Plt. Tak ayal, muncul gerakan mosi tidak percaya dari sekitar 350 orang ASN yang ditujukan kepada Bupati Faida.

Kemendagri, Komisi ASN, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur turun tangan membentuk Tim Gabungan untuk memeriksa dugaan penyalahgunaan dan wewenang Bupati Faida. Pemeriksaan berlangsung di Kantor Inspektorat Kemendagri, Jakarta Pusat sejak Selasa, 12 Januari 2021.

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap pejabat-pejabat yang dianggap turut serta terlibat dalam kebijakan Bupati Faida yang berujung kegaduhan. Diantaranya seperti Kepala Bappeda, Achmad Imam Fauzi; Kepala BPKAD, Yuliana Harimurti; dan Plt Kepala Dinas Cipta Karya, Yessiana Arifa.

BACA JUGA: Bejibun Tumpang Tindih Penggunaan Dana COVID-19 Jember Terbongkar Usai Audit

Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi menganggap Bupati Faida bertingkah konyol, sehingga mengakibatkan berbagai kesemrawutan termasuk sampai terjadi insiden di kantor kecamatan Mumbulsari.

“Kita anggap hal ini bukan sebagai kebijakan, karena malah cocok disebut tindakan lelucon. Coba dicari se-Indonesia tidak akan kita temukan hal seperti ini terjadi,” tuturnya sembari tertawa kecil. (sut)