Tak Berpantun: ICW Meradang, KPK pun Berang

  • Whatsapp
pasemon kpk
Ilustrasi. (ark/nusadaily.com)
banner 468x60

Oleh: Awan Abdullah

Tak ada yang kalis dari pamrih. Kita bicara tentu ada maksud dan tujuan. Kadang tersampaikan jelas, kadang juga tertirai: pasemon. Ya, melalui pasemon terasa menohok pada jantung tapi tak menyakitkan. Kita mengenal kritik melalui lelucon di masa rezim Orde Baru berkembang begitu marak. Itu lantaran kritik yang disampaikan secara terbuka bisa berhadapan dengan bedil.

Sejak lelucon dan kritik melalui humor tak lagi marak, sepi pula pasemon dan kritik halus berkembang di tengah masyarakat. Masyarakat tak sabar dengan pasemon, tak betah dengan reaksi yang begitu lama dengan lelucon. Tapi, justru di situlah fungsi suatu peradaban. Di sinilah, bentuk lelucon dan pasemon, bisa tersampaikan lewat tradisi berbalas pantun. Kita bersyukur, tahun 2020 tradisi pantun menjadi Warisan Budaya Tak Benda yang diakui UNESCO.

Baca Juga

Nominasi Pantun diajukan secara bersama Indonesia dan Malaysia, dan bagi Indonesia ini menjadi tradisi budaya ke-11 yang diakui — badan PBB untuk Pendidikan, Sains, dan Kebudayaan itu. Penetapan dilakukan dalam sesi ke-15 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage di Kantor Pusat UNESCO di Paris, Prancis, Kamis 17 Desember 2020.

Pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Pantun bukan hanya alat komunikasi sosial namun juga kaya akan nilai-nilai yang mejadi panduan moral. Pesan yang disampaikan melalui Pantun umumnya menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia. Bagi Indonesia, keberhasilan penetapan Pantun sebagai Warisan Budaya Tak Benda mempunyai arti penting.

Pantun telah berurat-berakar dalam masyarakat kita secara luas. Di Jawa Timur, dalam tradisi kidungan Ludruk kita mengenal parikan dan kidungan yang menggunakan larik-lari jenis pantun itu. Hal ini membuktikan, masyarakt Melayu dalam pengertian ini tidak sebatas pada pemakai bahasa Melayu atau Bahasa Indonesia — sebagai akar bahasa Indonesia — melainkan juga di masyarakat Jawa dan daerah-daerah lain di Indonesia.

Soal Pantun, sekadar catatan di pengunjung tahun. Suatu pengakuan dunia internasional akan kekayaan ekspresi kebudayaan di masyarakat kita.

Barangkali karena tak berpantun, atau tidak dengan pasemon, itulah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespon kritik Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan wajah memerah. ICW meradang dengan sikap kritisnya, KPK akhirnya meradang. Barangkali, karena kerja KPK kurang diapresiasi secara baik.

Di mata ICW, kinerja penindakan KPK sepanjang tahun 2020 dinilai merosot bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Suatu simpulan diambil dari jumlah penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan yang dilakukan KPK.

Inilah dalil yang disampaikan peneliti ICW Kurnia Ramadhana. Berdasarkan data ICW, KPK hanya melakukan 91 penyidikan, 75 penuntutan, dan 108 eksekusi selama 2020. Sementara itu, pada 2019, KPK melakukan 145 penyidikan, 153 penuntutan, dan 136 eksekusi putusan. Jadi seluruh tren penindakan ini memang menurun tajam.

Kurnia tak hendak berpantun. Ia menerjang ke jantung persoalan dengan data: angka operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan KPK pada 2020 merupakan yang terendah sejak 2015. Pada 2020, KPK melakukan 7 OTT dibandingkan 17 OTT pada 2016, 19 OTT pada 2017, 30 OTT pada 2018, dan 21 OTT pada 2019.

Tanpa tedeng aling-aling, ICW menyebut nama pada eks caleg PDIP, Harun Masiku yang tak kunjung ditangkap. Dialah seorang yang dalam operasi tangkap tangan yang masih menjadi problem hingga di ujung tahun ini.

Ada apa dengan penguasa, kok pelakunya tak kunjung dapat diringkus oleh KPK? Begitulah kira-kira pertanyaan publik pun muncul menyertainya. Selain Harun, KPK pun gagal meringkus empat buron lainnya.

Demikianlah indikasi menurunnya kinerja penindakan KPK. Bukankah selama ini KPK dikenal mampu menangkap buron dalam waktu cepat. Kita ingat, KPK berhasil menangkap M Nazaruddin di Kolombia dalam waktu 77 hari.

ICW menawarkan solusi: Dewan Pengawas KPK mesti segera mengavaluasi kinerja pimpinan dan orang-orang yang bertanggung jawab dalam bidang penindakan. Disertai usulan agar satuan tugas yang bertugas mencari para buron diganti oleh satuan tugas yang memiliki kinerja lebih baik.

Mari Berpantun Anti-Korupsi

Karena tak menyampaikan kritik dengan pantun, ICW dibalas kritik pedas. Tapi, apakah selalu kritik mempan bila disampaikan dengan pantun atau pasemon? Coba kita cermati ini:

Kue Talam menggoda tersaji
Wak Bujang sang perayu hati
Hidup nista gadai nurani
Hidup bermartabat tanpa korupsi

Dendang melayu penuh arti
Merdu irama petikan kecapi
Toleransi adalah genetika Anak negeri
Tuan Korupsi merusak keadaban negeri

Kue timpan manis tersaji
Dara manis pergi mengaji
Ingatlah selalu Pesan Nabi
Tak diterima Amal dari uang korupsi

Tuan berpantun tanda melayu
Jangan takut terdengar kaku
Mari Kita jaga diri selalu
Dari korupsi yang datang Merayu

Ah, terlalu berbeliku dengan kritik model penuturan pantun. Tentu, kritik dengan konteks yang berbeda. Merasa tertohok, KPK akhirnya berang: ICW seperti orang mengidap hipertensi. Benarkah KPK adalah Komisi Penangkap Koruptor? Ia bergerak ketika menangkap saja KPK dianggap bekerja dan berprestasi. Kenapa ketika KPK mencegah apalagi mengedukasi masyarakat untuk sadar dan tidak berperilaku korup bukan dianggap kerja KPK?

Tentu Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron tidak sedang meracau dengan sanggahan itu. Meski mengaku mengapresiasi dan berterima kasih atas kritik itu, bagi KPK ICW, karena dinilai mengidap hipertensi akhirnya selera yang muncul tak bisa komprehensif. “ICW tidak bisa menerima yang berasin-asin, maunya yang manis-manis saja karena kalau asin naik tensi darahnya”, kata Nurul Ghufron.

Memang, kita sepakat adanya sikap masyarakat yang lebih komprehensif dalam menyikapi korupsi dan pelbagai ikhtiar untuk memberantasnya. Tapi, tentu kita tak berharap, yang disampaikan ICW bertentangan dengan kesadaran antikorupsi rakyat.

KPK adalah lembaga yang didanai negara untuk mencegah dan menindak tegas bila ada tindak pidana korupsi (tipikor). Di sisi lain, KPK pun bergerak mengingatkan dan menyadarkan masyarakat untuk tidak korupsi. Di sinilah, kita patut mengapresiasi KPK yang juga ikut mengawal dana penanganan COVID-19 dan telah menyelamatkan potensi kerugian negara Rp592 triliun selama satu tahun pimpinan KPK periode 2019-2023 bekerja.

Agaknya, kerja KPK di masa pandemi ini yang tak dilihat ICW secara jernih. Jauh melebihi lima tahun kinerja periode sebelumnya yang mencapai Rp63,4 triliun.

Kritik terbuka adalah panorama di alam demokrasi. Ada yang perlu disampaikan secara terbuka dan terus terang. Ada pula yang, dengan kearifan kultural kita, dituturkan dengan pasemon atau larik-larik kata dalam Pantun.

Barangkali seolah “berbalas pantun” ketika Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan Ketua KPK, Firly Bahuri, bahwa Edhy Prabowo, orang baik. Ketika itu, Menteri Kelautan dan Perikanan yang kader Partai Gerindra itu, tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Bandar Soekarno-Hatta. Sepulang mereka dari pelesiran di Hawai, Amerika Serikat — itu pun mampir dulu ke Jepang — bersama isteri dan rombongan kementerian yang dipimpinnya.

Seorang pertapa sunyi akan bijak bertutur. Ia hidup jauh dari keramaian manusia. Berbeda dengan kita, di keramaian dan gemuruh persoalan dan problematika kehidupan itu, kita berada. Di tengah-tengahnya, ada tugas-tugas yang harus ditunaikan sesuai dengan peran yang kita ambil. Kritik yang diarahkan pada hasil kerja tentu tak bisa dihindari.

Bila sekadar menjadi orang baik, sesungguhnya mudah dijalani. Cukup diam bila ada sesuau masalah. Tapi, justru di situlah, tantangan kehidupan. Ada yang bekerja sesuai jalurnya, ada yang mengingatkan dengan sikap kritisnya.

Sikap kritis disertai niat untuk kebaikan bersama tetaplah dibutuhkan. Juga dalam kehidupan kita yang terbuka, di alam demokraasi ini. (*)

*) Penulis adalah salah satu pengisi tetap Selamat Pagi Nusaku, rubrik khusus berisi tulisan Dewan Redaksi Nusadaily.com.