Nalar Membaca “Perayaan (Jumlah)” Kenaikan Pangkat PNS di Jember

  • Whatsapp
Hermanto Rohman
banner 468x60

Oleh: Hermanto Rohman*

"
"

Baca Juga

"
"

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara (PNS). Serta sebagai dorongan untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya.

Dalam Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN disebutkan bahwa PNS yang telah menunjukkan kesetiaan. Kemudian pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan
penghargaan.

Salah satu penghargaan yang patut diberikan pada PNS sebagaimana yang dimaksud diatas adalah pemberian kenaikan pangkat. Oleh karena itu, kenaikan pangkat dapat dirasakan sebagai penghargaan, bila diberikan tepat pada waktunya dan tepat kepada orangnya.

Ketentuan Tepat Waktu?

Periodesasi kenaikan pangkat PNS biasanya ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun. Kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian.

Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama PNS dihitung sejak pengangkatan sebagai CPNS. Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem reguler dan sistem pilihan.

Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu dan tidak melampaui pangkat atasan langsungnya. Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir dan pangkat tertingginya ditentukan oleh pendidikan tertinggi yang dimiliki.

Artinya, dalam kenaikan pangkat reguler sepanjang tidak terjadinya masalah dalam unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 atau pelanggaran disiplin. Semestinya tiap tahun suatu instansi usulkan kenaikan pangkat sekaligus diterbitkan SK.

Kenaikan pangkat pilihan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu. Atau jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden, diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

Berbeda dengan kenaikan pangkat reguler, bagi yang menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional diberikan kenaikan pangkat pilihan. Ketentuannya adalah telah 4 tahun dalam pangkat terakhir.

Penilaian pelaksanaan pekerjaan setiap unsurnya sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Serta lulus ujian dinas bagi kenaikan pangkat yang akan pindah golongan.

Terkecuali telah dibebaskan karena pendidikan/pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti dan tidak melampaui pangkat atasannya.

Sedangkan kenaikan pangkat jabatan fungsional tertentu dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir; memenuhi angka kredit yang ditentukan; dan setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik.

Jika mengikuti ketentuan tersebut, maka sistem pembinaan PNS berjalan dengan baik yang berimplikasi pada prestasi kerja dan pengabdian. Tidak terjadi pelanggaran disiplin pegawai serta ditunjang dengan manajemen PNS yang baik setiap tahun terdapat pengusulan dan juga SK kenaikan pangkat di suatu instansi termasuk pemerintahan daerah.

Justru menjadi tanda tanya jika ada suatu daerah yang dalam satu atau beberapa tahun tidak terdapat usulan dan SK kenaikan pangkat. Bahkan, dalam satu tahun tertentu ada usulan dan kenaikan pangkat yang fantastik sampai mencapai ribuan orang yang lewat reguler, struktural maupun fungsional.

Mengapa demikian?

Ada dua kemungkinan. Yakni, pertama tidak adanya usulan karena PNS tidak memenuhi persyaratan. Namun ini menjadi aneh kalau dari kurang lebih 14.000 PNS Jember setiap tahunnya semua prestasi kerjanya tidak bagus dan kalau iya bagaimana pembinaan PNS yang berjalan selama ini?

Kedua, kendala dalam administrasi pengusulan. Menurut ketentuan maka pemberkasan pengusulan dilakukan oleh PNS yang bersangkutan dan akan di evaluasi oleh Badan kepegawaian daerah untuk diusulkan ke BKN melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) online.

Biasanya, kalau dari pengusul PNS terlambat masuk maka akan masuk dalam tahun berikutnya. Lain halnya, pemerintah daerah yang terlambat masuk atau ada yang kurang maka akan diumumkan dalam sistem tersebut.

Ini menjadi aneh bahwa ada daerah yang selama beberapa tahun tiada usulan maupun SK minimal kenaikan pangkat reguler. Bisa jadi ada penumpukan SK kenaikan pangkat di tahun tertentu karena ada masalah di tahun sebelumnya, dan kemungkinan terbesar pada masalah administrasi pengusulan yang dilakukan pemerintah daerah.

Masalahnya dimana?

Adanya SAPK Online, semua pengusulan dan verifikasi berkas berbasiskan online dengan mengacu pada data base kepegawaian di dalamnya mencantumkan unit kerja organisasi dan jabatan (kenaikan pangkat struktural/ fungsional) PNS yang mengajukan usulan.

Surat Mendagri kepada Gubernur Jawa Timur tertanggal 11 November 2019 pada point 2c angka 2 disebutkan bahwa ada problem perubahan Perbup SOTK OPD di Kabupaten Jember yang berdampak pada terhambatnya rencana kenaikan pangkat 711 PNS. Karena tidak terintegrasi ya nomenklatur jabatan dengan SAPK dan kehandalan sistem E Formasi.

Ketentuan BKN mengenai pengusulan kenaikan pangkat adalah menggunakan SAPK yang harus mencantumkan data PNS termasuk unit dan satuan kerja organisasinya. Data tersebut harus terintegrasi dan terupdate dengan data nomenklatur pusat.

Penelusuran faktor penyebabnya adalah Perbup SOTK Jember yang diterbitkan tahun 2019 tidak sesuai dengan nomenklatur pusat. Sehingga menjadi salah satu kendala tidak ada usulan dan SK kenaikan pangkat. Bisa jadi, juga pada tahun sebelumnya 2018, 2017 kendati perlu penelusuran mendalam.

Bagaimana dengan SK kenaikan pangkat saat ini?

Kenaikan pangkat adalah bentuk penghargaan dan harus diberikan pada waktu yang tepat dan orang yang tepat. Selain itu juga bagian dari manajemen PNS terutama dalam pembinaan prestasi dan idealnya rutin dilakukan.

Kenaikan pangkat merupakan hak PNS dan terkait langsung dengan pendapatan yang bersangkutan. Keterlambatan dalam administrasi kenaikan pangkat PNS di daerah merupakan problem pembinaan prestasi. Bisa terjadi pelanggaran hak apabila berimplikasi pada hajat hidup PNS di daerah tersebut.

Dengan mengacu pada uraian penjelasan tersebut, pembaca bisa menafsirkan sendiri bagaimana dengan kasus di Jember.

*Dosen Pengembangan SDM Aparatur Prodi Administrasi Negara-FISIP Universitas Jember

Post Terkait

banner 468x60