Sentilan SBY di Buku 'Pilpres 2024 & Cawe-cawe Jokowi'

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menulis buku berjudul "The President Can Do No Wrong: Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi". Buku itu berisi pandangan pribadinya.

Dalam bukunya, Presiden ke-6 RI itu menyinggung banyak hal yang berkaitan dengan dugaan keikutsertaan Jokowi di Pilpres 2024.

Mulai dari isu penjegalan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres), dukungan atau endorsement ke capres tertentu, hingga upaya peninjauan kembali (PK) KSP Moeldoko di Mahkamah Agung (MA) soal hasil Kongres Luar Biasa Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Isu penjegalan Anies Baswedan

SBY menilai Jokowi bisa saja melakukan penjegalan agar Anies Baswedan gagal tampil sebagai capres pada Pemilu 2024. Ia menekankan langkah politik itu sah-sah saja asalkan tak melanggar hukum.

Namun, SBY menyoroti etika Jokowi jika benar-benar melakukan hal tersebut dengan penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya, dengan mencari-cari kesalahan Anies hingga ditetapkan sebagai tersangka dalam sebuah kasus pidana.

"Kalau memang secara hukum Anies terbukti bersalah, rakyat bagaimanapun mesti menerimanya. Tetapi, kalau sebenarnya tidak bisa dibuktikan secara hukum bahwa ia bersalah, maka hal ini akan menjadi kasus yang serius," kata SBY.

Endorsement Jokowi pada capres jagoan

SBY mengingatkan Jokowi agar tak menggunakan fasilitas negara hanya untuk mendukung capres tertentu. Menurutnya, Jokowi boleh saja mendukung capres manapun, tapi tidak dengan fasilitas negara

"Jika untuk menyukseskan 'jago' yang didukungnya Presiden Jokowi melakukan kerja politik, menurut pendapat saya itu juga tidak keliru. Tentu dengan catatan beliau tidak menggunakan sumber daya negara untuk menyukseskan kandidat yang dijagokannya itu," tulis SBY.

SBY menilai penggunaan fasilitas termasuk keuangan negara dalam pertarungan politik tak hanya bertentangan dengan etika politik, tapi juga aturan hukum.

Misalnya menggunakan BIN, Polri, TNI, dan alat penegak hukum serta perangkat negara lainnya demi memenangkan capres jagoan di 2024.

"Jelas merupakan pelanggaran undang-undang yang serius karena bakal membuat Pilpres mendatang tidak lagi jujur dan adil," katanya.

Perebutan Demokrat oleh Moeldoko

Di bukunya, SBY membahas soal upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang diajukan Moeldoko terhadap putusan MA terkait KLB di Deli Serdang. Ia menilai PK Moeldoko itu mestinya tak dapat dimenangkan.

"Tidak ada jalan bagi Moeldoko untuk dibenarkan dan dimenangkan dalam pengadilan yang benar dan adil," tulis SBY

SBY juga menyinggung soal kabar adanya tekanan terhadap MA untuk memenangkan PK Moeldoko. Ia pun mewanti-wanti agar MA tak serta-merta mempercayai hal itu.

"Memang tidak sedikit informasi yang saya dapatkan, dan saya belum bisa melakukan konfirmasi terhadap kebenaran informasi itu, bahwa katanya ada tekanan terhadap MA untuk memenangkan KSP Moeldoko. Jika benar memang ada tekanan dari 'pihak-pihak tertentu atau dari orang kuat' saya berharap MA tidak serta merta mempercayainya," kata SBY.

Adapun buku SBY setebal 24 halaman itu tak akan dijual untuk umum. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan buku hanya untuk para kader.

PPP Khawatir SBY Ketularan Denny Indrayana

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek khawatir Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tertular pola pikir mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.

Awiek pun menantang SBY membuktikan sejumlah poin sentilan yang ditulis dalam buku berjudul

"Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi".

Awiek mempertanyakan sejumlah hal yang disorot SBY ke Jokowi seperti isu penjegalan Anies Baswedan sebagai capres, dukungan atau endorsement ke capres tertentu, hingga upaya peninjauan kembali (PK) KSP Moeldoko di MA soal hasil KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Ya kalau ada bukti-bukti silakan saja disampaikan. Ini kan jangan sampai karena satu rumpun dengan Denny Indrayana, terus sama pola pikirnya, ketularan, kan sayang gitu," kata Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/6).

Awiek meminta para politikus di Indonesia tidak gemar menyuguhi informasi yang masih sumir kepada masyarakat lantaran menurutnya mampu merusak demokrasi.

"Kalau semuanya berdasarkan rumor, bahaya negara ini, pak," ujarnya.

Di sisi lain, Awiek tetap menghargai karya kontemplasi atau hasil pemikiran SBY yang telah dituangkan dalam sebuah buku itu. Namun, ia juga menilai tidak ada yang terlalu istimewa dari buku SBY kali ini. Menurutnya, buku itu diasumsikan memiliki tendensi ke politik karena ditulis oleh seorang politikus dan mendekati tahun pemilu.

SBY sebelumnya menuliskan pandangan yang dijadikan buku berjudul "Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi". Cover buku itu didominasi warna merah dan hitam.

Dalam bukunya, Presiden ke-6 RI itu menyinggung banyak hal yang berkaitan dengan dugaan keikutsertaan Jokowi di Pilpres 2024.

Mulai dari isu penjegalan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres), dukungan atau endorsement ke capres tertentu, hingga upaya peninjauan kembali (PK) KSP Moeldoko di Mahkamah Agung (MA) soal hasil Kongres Luar Biasa Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan buku setebal 24 halaman itu hanya untuk konsumsi para kader sehingga tidak diperjualbelikan secara umum.(han)