Polemik PBNU Diduga Beri Arahan Pilih 02 di Pilpres, Begini Kata Anies

"Bukankah instruksinya netral? Ya, biar diselesaikan secara internal," kata Anies acara kampanye akbar di Lapangan Jambidan, Bantul, DIY, Selasa (23/1).

Jan 24, 2024 - 07:21
Polemik PBNU Diduga Beri Arahan Pilih 02 di Pilpres, Begini Kata Anies

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyerahkan kepada internal PBNU untuk menyelesaikan polemik arahan mendukung paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di Pilpres 2024.

Anies sempat balik bertanya saat disinggung perihal isu tersebut. Ia lantas menyerahkan persoalan ini agar dirampungkan secara internal oleh PBNU.

"Bukankah instruksinya netral? Ya, biar diselesaikan secara internal," kata Anies acara kampanye akbar di Lapangan Jambidan, Bantul, DIY, Selasa (23/1).

Akan tetapi, dia menekankan jika memang ada instruksi netral maka harus ditegakkan atau dilakukan pendisiplinan manakala ditemukan pelanggaran.

"Tapi lagi-lagi yang namanya instruksi netral itu harus didisiplinkan. Kalau ada yang melanggar dan didiamkan berarti dibolehkan," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Rakyat kita sudah kritis, rakyat kita sudah sangat punya akses informasi. Janganlah rakyat itu diberikan pemandangan yang mengganggu akal sehat," katanya.

Sebelumnya, dalam video viral, petinggi NU menggunakan pengeras suara mengklaim telah mendapat arahan resmi dari PBNU untuk mendukung Prabowo-Gibran. Dia menyebut beberapa nama kiai NU yang telah menjadi tim sukses salah satu paslon.

"Itu tim sukses NU. Itu tandanya NU resmi berpolitik. Politik NU kebangsaan. Bagaimana NU harus menang. Jangan ikut yang kalah. Oleh sebab itu, kita perjuangkan semoga kita nanti 02 bisa satu putaran, dan jangan lupa nanti kalau kita pulang kerja di kampung masing-masing," kata dia.

Sementara itu, Rais Syuriyah PCNU Kota Semarang, Hanief Ismail mengatakan amanat dari PBNU yang disampaikan beberapa waktu lalu di Magelang, Jawa Tengah terkait Pilpres 2024.

Dia mengatakan amanat itu menyatakan petunjuk PBNU agar Pilpres 2024 berlangsung satu putaran, dan nominasi tinggi untuk adalah paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Alasannya, Prabowo-Gibran dalam sejumlah survei selalu paling unggul dibandingkan dua paslon lain yakni nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Tanggal 7 Januari yang lalu seluruh Jawa Tengah, pengurus NU, dan DIY, dikumpulkan di Magelang. Kemudian dari PBNU menyampaikan amanatnya, yaitu dalam rangka menyelamatkan bangsa Indonesia dari hal-hal yang tidak baik maka dalam pilpres yang akan datang menyuruh warga NU Sa'mina wa Athona, memenuhi, menaati, dan mengikuti petunjuk PBNU ketika pilpres yang akan datang," kata Hanief di sela acara Sarasehan Kyai Aswaja Kota Semarang bertajuk '2 Kata Sa'mina Wa Atha'na Untuk Indonesia Maju' di wilayah Semarang Utara, Minggu (21/1) malam.

Hanief mengatakan PBNU berharap Pilpres 2024 berlangsung dalam satu putaran saja agar tidak menghabiskan banyak anggaran negara.

"PBNU waktu itu mengatakan, satu, untuk mengamankan Pilpres bisa satu putaran saja. Jika dua putaran, negara akan menghabiskan anggaran Rp30 T. Uang yang segitu kalau digunakan untuk pembangunan bangsa dan kesejahteraan bangsa akan sangat bermanfaat. Dari situlah PBNU ambil sikap, harus membantu satu putaran sukses," ujar Hanief.

"Melihat perkembangan hasil survei ini, maka 02 memiliki nominasi tinggi. Maka warga NU diminta memilih 02 supaya betul-betul terjadi satu putaran. Tidak dua kali bahkan apalagi chaos nanti," imbuhnya.

Dia menambahkan, NU harus tetap mengemban misi yaitu menjaga negara dan agama. Hanief menambahkan, pilihan mendukung paslon nomor 02 bukan saja demi mengamankan capres, tapi demi mengamankan negara dan bangsa.

"Iya jadi instruksi untuk mengamankan negara dan bangsa. Semata-mata bukan amankan capres, amankan bangsa dan negara supaya Pilpres jangan jadi sarana terpecah belahnya. Satu putaran diharapkan bisa membuat suasana bangsa negara kondusif," ucapnya.

Soal dugaan arahan amanat atau dawuh dari PBNU itu sebelumnya sempat pula diungkap Nadirsyah Hosen (Gus Nadir) dalam wawancara yang disiarkan via Youtube beberapa waktu lalu.

Dalam potongan video wawancara Gus Nadir yang tersebar di media sosial mengatakan PBNU mengumpulkan seluruh pengurus mulai dari tingkat cabang dan wilayah seluruh Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Ia mengatakan Gus Yahya dan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar turut hadir pada pertemuan tersebut.

Pada pertemuan itu, Gus Nadir mengatakan ada 'dawuh' atau instruksi tak tertulis untuk memenangkan paslon Prabowo-Gibran. Ia pun mengaku sudah melakukan tabayun kepada para kiai yang hadir pada pertemuan tersebut.

Dihubungi terpisah, Gus Nadir menjelaskan pertemuan tersebut digelar di Hotel Bumi Surabaya sekitar 7 Januari 2024. Ia mengatakan informasi yang didapatkannya tak cuma dari satu orang saja.

Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan pernyataan Gus Nadir soal pengumpulan pengurus daerah untuk memenangkan paslon Prabowo-Gibran hanya prasangka semata dan tak ada bukti.

"Yang diutarakan Pak Nadirsyah itu saya kira prasangka saja, tidak ada kenyataannya dan tidak ada bukti apapun bahwa itu terjadi," kata pria yang akrab disapa Gus Yahya itu di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (18/1).

Gus Yahya menegaskan NU memiliki parameter secara keorganisasian tidak terlibat dalam kampanye dan proses dukung mendukung dalam Pilpres.

Meski begitu, ia mengatakan jika warga NU memiliki pendapat pribadi merupakan haknya masing-masing. Ia kembali menegaskan lagi, NU secara kelembagaan tak terlibat dalam Pilpres.

"Bagaimana keterkaitan antarpribadi masing-masing. Tapi NU secara kelembagaan jelas tidak terlibat ya," kata dia.

Senada, Ketua PBNU Ahmad Fahrur Razi membantah ada arahan resmi dari organisasinya untuk mendukung paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di Pilpres 2024.

Dia menegaskan hingga saat ini PBNU tak pernah mengeluarkan sikap resmi untuk mendukung salah satu paslon di Pilpres 2024. Menurut dia, dukungan oleh pengurus NU murni atas nama pribadi.

Sebab, kata Fahrur, PBNU saat ini juga telah menonaktifkan sejumlah pengurus mereka yang menjadi timses dan maju dalam pencalonan Pilpres 2024.(han)