Mantan Sekjen Golkar Idrus Marham Minta Pengurus Daerah Tak Takut Ganti Airlangga

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham meminta Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat I atau Provinsi Golkar tak takut untuk mengganti ketua umum partai berlambang pohon beringin Airlangga Hartarto.

Menurut mantan Menteri Sosial (Mensos) itu, para kader partai Golkar harus menyadari ada banyaknya kasus yang diduga melibatkan Airlangga beberapa waktu terakhir.

"Enggak usah takut DPD I itu kalau ketua umumnya diganti, yang penting ada tidak kesadaran besar untuk melihat ada kasus-kasus yang mengaitkan ketum," ujar Idrus di Hotel Sultan, Kamis (27/7).

Idrus mengatakan kasus yang diduga melibatkan Airlangga harus dipikirkan para anggota DPD I Partai Golkar dengan seksama.

"Ini apakah memberatkan partai atau tidak. Harus ada kesadaran bersama untuk menjawab. Iya memberatkan? Kalau memberatkan mari sama-sama menentukan langkah," tuturnya.

Ia menjelaskan langkah yang dimaksud yakni membebaskan partai dari hal-hal yang memberatkan seperti kasus-kasus yang diduga melibatkan Airlangga.

"Kan mestinya itu cara berpikirnya, jangan terpaksa. Masa sih kader? Kami ini kan tidak pernah takut untuk memperjuangkan kebenaran," kata dia.

Ia mengingatkan kepada para kader Golkar untuk tak takut dipecat jika memiliki dasarnya ideologi dan konsep.

"Kita tidak perlu takut dipecat. Kenapa susah-susah? Ini kan persoalan ini. Kan kasihan Golkar kalau DPD 1 dan 2 ada semacam informasi yang tidak benar," ucapnya.

Idrus juga mengaku khawatir Partai Golkar akan ditolak berbagai pihak jika Airlangga diproses oleh lembaga hukum.

"Kalau ini diproses, ini kan sudah tahu tahun politik ini tolak menolak. Kan susah, kalau ini sudah terjadi implikasinya terhadap Golkar sangat naratif," ujar Idrus.

"Kalau tidak ada kesadaran ini, kita jangan berpikir Golkar akan lebih maju ke depan, jangan bermimpi mau menang," demikian Idrus.

Idrus Marham menghirup udara bebas setelah menjalani 2 tahun divonis penjara terkait kasus korupsi proyek PLTU Riau-1 pada akhir tahun 2020 lalu.

Kasus ini yang sebelumnya membuat Idrus mengundurkan diri dari Mensos Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla (JK).

Idrus disebut terbukti secara sah dan meyakinkan menerima hadiah senilai Rp2,25 miliar pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. 

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin belum memberikan keterangan terkait tudingan Idrus soal kasus hukum yang menimpa Airlangga.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan tidak ada musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) yang akan digelar partainya.

"Golkar tidak ada Munaslub," kata Airlangga di Hotel Grand Sheraton, Jakarta Selatan, Rabu (26/7).

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Dave Laksono angkat suara merespons pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyatakan kesiapan menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Dave menegaskan pencalonan ketua umum partainya hanya bisa lewat Munas yang akan digelar pada akhir 2024.

Dia menegaskan bahwa Golkar tak akan menggelar Munaslub seiring wacananya yang berkembang beberapa waktu terakhir.

"Silakan ikut Munas yang akan datang pada penghujung 2024. Tidak ada Munaslub," kata Dave saat dihubungi, Selasa (25/7). 

Sebelumnya, sejumlah kader senior mendorong pergantian ketua umum melalui Munaslub.

Salah satu pertimbangannya yakni elektabilitas Airlangga yang rendah. Selain itu, Airlangga juga dinilai tak mampu menggenjot suara Golkar menjelang Pemilu 2024.

Dewan Pakar Golkar juga telah memberikan tiga rekomendasi kepada Airlangga pada 10 Juli lalu.

Pertama Airlangga harus menggelar deklarasi capres sekaligus cawapres paling lambat Agustus 2023.

Kedua Airlangga segera membentuk poros baru di Pilpres 2024 di luar poros KIB yang ada saat ini.

Ketiga Airlangga segera menggelar program Airlangga Menyapa Rakyat ke seluruh wilayah Indonesia.

Sejumlah nama kader Golkar seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Bahlil Lahadalia, dan Bambang Soesatyo didorong menjadi ketua umum menggantikan Airlangga jika benar-benar terjadi munaslub. 

Luhut mengaku siap menjadi ketua umum jika banyak kader Golkar yang mendukungnya. 

Desakan Munaslub Golkar

Diberitakan sebelumnya, Mencuatnya isu munaslub tak terlepas dari sikap Airlangga yang tak kunjung menentukan arah Golkar hingga jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Tak ayal, internal Partai Golkar memanas.

Isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Golkar untuk mengganti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berembus kencang beberapa waktu terakhir.

Ce;lakanya, pada saat yang sama, Kejaksaan Agung memanggil Airlangga untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi penerbitan izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada 17 Juli lalu.

Apalagi, kondisi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar, PAN, dan PPP tidak jelas lagi.

Sebab, PPP belakangan menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo yang merupakan calon presiden dari PDIP.

PAN punya kecenderungan mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Mereka juga telah menyodorkan nama Menteri BUMN Erick Thohir untuk jadi cawapres.

Sementara itu, Golkar hingga kini belum menentukan arah. Di bawah kepemimpinan Airlangga, Golkar sempat bermanuver mendekati Ganjar, tetapi juga tampak mendekat dengan Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan.

Sejumlah elite Golkar hadir dalam acara Apel Siaga NasDem yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pertengahan Juli lalu.

Pengamat Politik Universitas Padjadjaran (UNPAD) Dadang Rahmat Hidayat menilai dengan kondisi KIB saat ini, koalisi tersebut secara implisit sudah bubar.

Dia pun mengatakan Golkar tak bisa bertahan sendirian dan harus segera menentukan arah koalisi karena pemilu tinggal sebentar lagi.

Selain itu, Dadang menyebut Golkar tak mungkin menggaet partai lain untuk ikut mengusung Airlangga jadi calon presiden.

Menurut dia, Airlangga harus realistis. Elektabilitas Airlangga sebagai calon presiden atau calon wakil presiden yang terekam dalam berbagai hasil survei rendah.

"Kenapa KIB terbentuk kan harapannya presiden itu Airlangga," kata Dadang kepada, Rabu (26/7) malam.

Dia pun berpendapat Golkar kemungkinan besar bisa ikut merapat ke koalisi yang diikuti PAN atau PPP.

Pengamat Politik Universitas Andalas Asrinaldi menilai wacana munaslub memperlihatkan wajah internal Golkar yang saat ini terpecah.

Ia menyebut ada kelompok atau faksi yang mempunyai pilihan berbeda terkait dukungan capres dengan Airlangga.

Menurut Asrinaldi, kehadiran sejumlah elite Golkar, di antaranya Ketua DPP Christina Aryani, Rizal Mallarangeng, dan Supriansa di acara NasDem membuat isu munaslub makin kencang.

Menurut dia, banyak faksi di Golkar yang tak setuju dengan pilihan Airlangga.

"Waktu 2014 arah dukungan juga terpecah, 2019 juga gitu walaupun solid ke Pak Jokowi juga ada reaksi reaksi," kata Asrinaldi mengutip CNNIndonesia.com.

"Apa yang bisa kita gambarkan? Bahwa di tubuh Golkar itu juga banyak faksi, dan tiap faksi itu punya pendukung. Munaslub itu kan menggambarkan apa yang dilakukan Airlangga tentang dukungan itu membuat beberapa faksi gerah," imbuhnya.

Asrinaldi berpendapat tarik menarik kepentingan ketua umum dan semua faksi ini cukup rumit. Pasalnya, dia menilai hampir semua faksi di Golkar juga memiliki nilai tawar yang kuat.

Menurut dia, posisi Airlangga saat ini sulit. Jika Airlangga ingin aman di posisinya, maka harus mengikuti keinginan banyak faksi.

"Beberapa partai dominan ketua umumnya. Di Golkar sendiri saya lihat setelah reformasi semua faksi punya peranan. Selama faksi-faksi tersebut bisa diakomodir ketum saya pikir aman-aman saja," tuturnya.

Pengamat Politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo juga berpandangan wacana munaslub Golkar menunjukkan adanya faksi yang realistis jika Airlangga tak bisa menjadi capres.

Karyono meyakini hingga saat ini Airlangga masih mencoba bertahan untuk memegang kendali Golkar.

Airlangga masih terlihat menampakkan ambisinya untuk menjadi capres atau minimal cawapres, meskipun peluangnya semakin kecil.

"Wacana munaslub yang mengemuka saat ini menunjukkan ada kelompok di internal Golkar yang berseberangan dengan Airlangga. Wacana munaslub bisa jadi ada korelasinya dengan kepentingan pilpres 2024," kata dia.

Karyono pun menilai munaslub boleh jadi sebagai upaya untuk menekan Airlangga agar mengendurkan nafsu politiknya.

Di lain sisi, banyaknya 'goyangan' di tubuh partai Golkar dinilai digunakan pihak eksternal untuk menggaet partai tersebut masuk ke dalam koalisi tertentu.

Sebagai partai besar yang berdiri sejak lama, Golkar dinilai masih signifikan untuk menyukseskan Pilpres 2024. Menurut Karyono, arah koalisi Golkar pun ditunggu-tunggu.

"Partai beringin ini masih menjadi partai terbesar nomor dua dalam pemilu 2019 lalu. Oleh karena itu, Partai Golkar sangat penting untuk diperhitungkan," kata Karyono.

Bertalian dengan itu, pengamat politik Universitas Paramadina Khoirul Umam menilai kelanjutan kasus hukum yang saat ini menyeret Airlangga bergantung pada sikap Golkar untuk Pilpres 2024. Ia menyebut ada 'tangan gaib' yang memainkan instrumen penegak hukum.

"Lanjut atau tidaknya kasus hukum yang diduga melibatkan Airlangga, konon akan bergantung pada seberapa nurut Airlangga pada instruksi 'tangan-tangan gaib' (the invisible hand) yang memainkan instrumen penegak hukum untuk baku atur kekuasaan tersebut," ucapnya.(han)