Tim Reformasi Hukum Bantah Tudingan Amin Rais untuk Amankan Jokowi
"Kalau disebut mengamankan Presiden Jokowi, saya rasa teman-teman lihat nama-namanya rasanya Mas Uceng, Feri, Bivitri, orang-orang amat kritis terhadap kebijakan negara," Kata Najwa dalam konferensi persnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (9/6).
NUSADAILY.COM – JAKARTA – Najwa Shihab, Anggota Tim Percepatan Reformasi Hukum membalas kritik mantan Ketua MPR Amien Rais.
Sebelumnya, Amin Rais menyebut, pembentukan tim tersebut akan menghina presiden terpilih selanjutnya di 2024.
Najwa membantah tim tersebut bertujuan untuk mengamankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena para anggotanya merupakan sosok-sosok yang kritis terhadap pemerintah.
"Kalau disebut mengamankan Presiden Jokowi, saya rasa teman-teman lihat nama-namanya rasanya Mas Uceng, Feri, Bivitri, orang-orang amat kritis terhadap kebijakan negara," Kata Najwa dalam konferensi persnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (9/6).
Najwa menegaskan tugas Tim Percepatan Reformasi Hukum sama seperti tugas yang kerap dilakukan para anggotanya selama ini. Seperti mengidentifikasi masalah, menentukan strategi dan agenda prioritas hingga implementasi.
Ia juga menegaskan tim ini tetap bekerja secara independen karena mayoritas diisi oleh kalangan masyarakat sipil.
"Yang beda sekarang lebih terlembagakan dan sedikit lebih formal. Tetap independen karena tak digaji oleh uang Pak Mahfud," ujarnya.
Di tempat yang sama, Menko Polhukam Mahfud MD enggan menanggapi kritik Amien tersebut. Menurutnya, pernyataan Amien tak perlu ditanggapi.
"Enggak perlu dikomentari lah kalau Pak Amien Rais," ujar Mahfud.
Mahfud mengatakan Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dibentuk ini bertujuan untuk merumuskan konsep reformasi dunia hukum, bukan menangani kasus per kasus.
"Masyarakat nuntut, 'kok pemerintah diam aja?' Maka kita ketemu membentuk tim, minta tolong kepada tim ini 'bagaimana caranya, konstitusinya mengatakan begitu tapi kami tidak boleh?'. 'Apa yang harus dibuat?' ya nanti terserah rekomendasinya pasti ketemu lah, apakah undang-undang atau apa," katanya.
Sebelumnya, Amien Rais sempat mengkritik pembentukan tim ini kanal YouTube Amien Rais Official. Amien menuding hasil kerja tim ini sama saja dengan menghina presiden selanjutnya karena dinilai ada arahan untuk dilakukan oleh pejabat negara yang akan terpilih pada 2024.
"Jadi Tim Percepatan Reformasi Hukum ini sesungguhnya menurut saya menghina Presiden terpilih nanti, karena Presiden pilihan rakyat pada 2024 nanti diminta melanjutkan sebuah Indonesia yang menginjak-injak dan mengacak-acak dunia hukum," ujar Amien.
"Jadi dengan kata lain supaya lawless Indonesia, Indonesia tanpa hukum di zaman jokowi terus dilangsungkan oleh presiden pilihan rakyat nanti," tambahnya.(sir)
