Soal Program Makan Gratis Ala Capres Prabowo, Uangnya dari Mana?

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Data yang menjadi dasar program makan gratis yang dijanjikan bakal calon presiden Prabowo Subianto, mendapat tanggapan dari Kemnkes dan BPS.

Program itu diperuntukkan bagi pelajar, siswa pra sekolah, hingga ibu hamil agar mendapat gizi yang seimbang.

Dalam program itu Tim Prabowo mengasumsikan kelompok penerima program terdiri dari 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak pra sekolah. Jika ditotal dengan ibu hamil jumlahnya mencapai 77 juta jiwa.

Selain itu, juga ada program tunjangan Rp1 juta-Rp2 juta untuk guru mengingat ada sedikitnya 3,3 juta guru di luar Jakarta tidak dapat gaji layak.

Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS Ahmad Avenzora mengungkapkan pihaknya tidak memiliki dan tidak pernah mengeluarkan data absolut terkait jumlah anak sekolah dan pra sekolah, apalagi dikaitkan dengan kecukupan gizi.

"Untuk indikator pendidikan kami hanya mengeluarkan indikator-indikator makro seperti angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah, dan lain-lain. Jadi kami tidak punya perbandingan angka di atas dengan angka BPS karena BPS tidak punya indikator seperti yang dimaksud," ujar Ahmad melalui pesan singkat ke CNNIndonesia.com.

Sementara, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Nadia Tarmizi mengungkapkan jumlah ibu hamil di Indonesia diperkirakan 4,5 juta.

Namun, ia tak membantah data yang diungkap Tim Prabowo karena tidak ada angka spesifik terkait jumlah ibu hamil yang digunakan.

"Ibu hamil perkiraan kita sekitar 4,5 juta," ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Pembina Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan program itu akan memerlukan anggaran Rp400 triliun degan melibatkan UMKM, Badan Usaha Milik Desa, hingga koperasi.

"Kita sudah hitung untuk program satu kali makan setiap hari, 365 hari, kita perlu Rp400 triliun tambahan setiap tahun. Apakah ada uangnya? Tim ahli kita sudah hitung, bakal ada uang itu Rp400 triliun," kata Hashim di Rumah Pemenangan Relawan Prabowo, Jakarta Pusat, Rabu (6/9) lalu.

Janji Surga Para Kandidat Capres-Cawpres

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 hanya tinggal tak lebih dari 150 hari lagi. Demi memikat hati rakyat, para elite politik yang akan bertarung di Pilpres, mulai menyampaikan janji-janji mereka.

Janji-janji manis para kandidat capres-cawapres diharapkan tak hanya jadi gula-gula belaka.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut akan menggagas program makan gratis jika terpilih jadi presiden.

Program itu diperkirakan membutuhkan anggaran negara yang keluar dari APBN hingga ratusan triliun.

Ganjar Pranowo menjanjikan kenaikan gaji guru. Ia menyebut gaji guru ideal berkisar antara Rp10 hingga Rp30 juta.

Menurutnya, besaran angka itu sudah dihitung dengan cermat oleh pakar keuangan dan pendidikan.

Sementara itu, PKB menjanjikan BBM gratis bagi pemilik sepeda motor jika Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menang di Pilpres 2024.

Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati, meminta para elite politik itu menjabarkan secara komprehensif program yang mereka janjikan.

Menurutnya, tanpa pendalaman, pernyataan mereka menjadi janji dan retorika politik belaka.

"Karena kalau sekedar berhenti di situ ya, ini tidak lebih dari sekedar angin surga, janji-janji palsu sebagaimana banyak yang politisi lakukan," kata Mada mengutip CNNIndonesia.com, Minggu (10/9) malam.

Mada menilai gagasan yang disampaikan ketiga tokoh itu masih sangat populis dan sporadis.

Ia berpendapat janji-janji itu tak lepas dari kepentingan para bakal calon untuk merebut suara di pemilu nanti.

"Secara komprehensif itu apa program mereka itu kan itu yang perlu dikembangkan," ujar dia.

Mada pun mengkritisi gagasan masing-masing tokoh. Ia mempertanyakan tujuan program makan gratis yang digagas Gerindra dan Prabowo.

"Makan gratis ini dalam konteks apa? Apakah dalam konteks mengurangi angka kemiskinan, tapi bagaimana membuat program itu untuk mengurangi angka kemiskinan," ucapnya.

Lalu, janji Ganjar untuk menaikkan gaji guru hingga Rp30 juta juga dinilai perlu disertai tujuan objektif yang jelas.

Misalnya, apakah untuk meningkatkan standar pendidikan Indonesia hingga mampu bersaing dengan negara-negara lainnya atau tujuan lainnya.

"Apakah kita menyamai misalnya Singapura, sehingga kemudian muncul program itu dan tapi kaitannya bagaimana? Itu kan belum terjelaskan dengan baik ya," kata Mada.

Ia juga menyoroti soal subsidi BBM 100 persen yang dijanjikan elite PKB. Mada mengingatkan anggaran negara terbatas.

Selama ini kebijakan menaikkan atau menurunkan harga BBM bertalian dengan kemampuan keuangan negara.

Selain itu, Mada menjelaskan harga BBM juga turut ditentukan oleh pasar global, bukan hanya pasar dalam negeri.

"Itu kan penjelasannya belum ada padahal kan kita tahu pasti anggaran negara itu terbatas," ucapnya.

Di lain sisi, ia mengapresiasi para bakal calon yang memulai menyampaikan gagasan-gagasan mereka untuk Indonesia.

Ia berharap gagasan itu dikembangkan secara komprehensif dan diimplementasikan lewat visi misi para bakal calon.

"Jadi tidak hanya menyangkut sektor tertentu saja. Tetapi juga menyangkut seluruh sektor yang sangat strategis terkait persoalan-persoalan yang ada di Indonesia," ujar dia.

Senada, pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai gagasan-gagasan yang disampaikan para elite politik itu harus ditinjau kembali dengan mempertimbangkan postur APBN.

Wasisto menjelaskan untuk menjalani program yang akan menelan anggaran besar, maka harus sinkron dengan APBN.

"Jadi, konteksnya di sini adalah bagaimana mengalokasikan anggaran yang untuk program sedemikian besar nominalnya. Ini yang masih jadi pertanyaan dari janji-janji para capres itu," ujar dia.

Ia mengingatkan ada banyak proyek strategis nasional yang juga masih membutuhkan dana. Wasisto mengatakan mesti ada program lain yang dikorbankan.

"Karena pasti ada yang dikorbankan dan itu belum tentu yang dikorbankan itu menerima dengan lapang dada," ucapnya.(han)