Ridwan Hisjam ‘Dikeroyok’ Tokoh dan 38 DPD 1 Golkar Se-Indonesia Seusai Berkoar Munaslub, Emang Siapa Dia

NUSADAILY.COM - MALANG – Partai Golkar tengah diguncang isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk menggeser Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum.

Hadirnya isu tersebut salah satunya imbas dari sikap Airlangga yang belum juga menentukan arah partai berlambang pohon beringin itu di Pilpres 2024.

Ditambah lagi beberapa waktu lalu Airlangga diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penerbitan izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) selama 12 jam oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Sehingga tak heran jika beberapa tokoh senior Golkar yang terhimpun di Dewan Pakar mendesak agar segera dilakukan Munaslub guna menyelamatkan suara Golkar di Pemilu 2024 mendatang.

Adalah Ridwan Hisjam, Anggota Dewan Pakar yang kencang berkoar menyuarakan Munaslub sehari setelah Airlangga diperiksa Kejagung.

Alasan Ridwan, nama besar Golkar akan hancur jika Ketumnya, tiap minggu atau bulan selalu dipanggil oleh aparat penegak hukum (APH).

“Ya Golkar akan terus menjadi bahan bullying masyarakat jika Ketum kita selalu dipanggil APH, entah itu sebagai saksi, apalagi jika diujung nanti saat mendekati Pemilu tiba-tiba naik jadi tersangka. Maka habis kita,” kata Ridwan kepada Nusadaily.com di RM Batavia Kota Malang Senin (1/7) malam.

Tak ayal Ridwan di ‘keroyok’ para tokoh Golkar lain semisal, Aburizal Bakri (Ical), Jusuf Kalla (JK) Agung Laksosno (AL), agar berhenti menyuarakan munaslub.

Kabar teranyar, Ketua DPD Golkar se-Indonesia menggelar pertemuan di Bali. Hasilnya adalah Ketua DPD Golkar se-Indonesia sepakat menolak isu munaslub.

Karier Ridwan di Golkar

Ridwan Hisjam, pertama kali melantai di Senayan pada Pemilu tahun 1997 sebagai utusan daerah. Ridwan memang dikenal sebagai politisi yang selalu dinaungi dewi fortuna.

Kariernya selalu moncer ditengah prahara apapun, bahkan issu bahwa Ridwan adalah anak emas Akbar Tanjung, juga tak membuatnya terpuruk. Sehingga Ridwan terhitung sudah 5 periode menjadi anggota legistalatif.

Di era reformasi, terjadi prahara besar ditubuh Golkar nasional. Bahkan, kantor DPD 1 Golkar Jatim dibakar massa. Berseiring dengan prahara itu, Ridwan didapuk menjadi Ketua DPD 1 Golkar Jatim.

Hasilnya, pada Pemilu 2004, kursi Golkar melejit menjadi 15 kursi dan masih belum terlampaui hingga kini. “Itu kebanggaan yang tak akan pernah saya lupakan,” kata Ridwan.

Tak Cuma itu dewi fortuna menaungi Ridwan, pada tahun 2003, Ridwan maju dalam laga Pilgub Jatim, ia maju sebagai Cawagub berpasangan dengan M. Kahfi diusung oleh PKB, meski kalah.

Pada tahun 2008, Ridwan kembali maju sebagai Cawagub diusung oleh PDIP berpasangan dengan Alm Sucipto sebagai Cagubnya.

Golkar Terseok Diantara Koalisi Lain  

Sejatinya, Golkar sudah menggagas koalisi bernama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PAN dan PPP di Pilpres 2024. Namun belakangan, PPP telah menyatakan mendukung bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo.

Sementara PAN memiliki kecenderungan ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan menyodorkan nama Erick Thohir sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Namun pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai posisi Golkar saat ini belum aman karena masih ada kelompok yang menginginkan Munaslub.

Ujang turut menyinggung kasus dugaan korupsi CPO di Kejagung yang dia sebut sebagai alat sandera pihak lain kepada Golkar dan jadi pintu masuk Munaslub kalau Airlangga akhirnya terjerat kasus hukum. Namun jika Airlangga aman di kasus hukum maka isu Munaslub bisa mereda.

Potensi berlabuh ke PDIP-Ganjar

Atas kasus yang menyandera Menko Perekonomian itu, Ujang menduga dukungan Golkar bakal berlabuh pada PDIP. 

"Karena diduga ya partai merah (PDIP) itu menjaga mengawal Airlangga agar tidak terkena kasus. Agar tidak lanjut ke proses penyidikan. Kan seperti itu. Makanya Airlangga dan Golkar itu akan berkoalisi dengan PDIP atau mengusung Ganjar sebagai capres," ujar Ujang, dikutip Nusadaily.com dari CNNIndonesia.com, Selasa (1/8).

Menurut ujang, Airlangga dan Golkar tinggal menunggu waktu saja untuk menyatakan diri berkoalisi dengan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri di Pemilu 2024.

"Jadi itu yang sudah jadi desain dari Airlangga mendukung Ganjar dan berkoalisi dengan PDIP. Karena kepentingan sandera politik itulah, maka Golkar tersandera, Airlangga tersandera, maka suka tidak suka mendukung Ganjar dan PDIP. Konstruksi politik belakang layar seperti itu," kata dia.

Ujang kemudian menduga hukum masih dapat diintervensi oleh kekuatan politik. 

"Bukan yang aneh di republik ini. Sudah terjadi sejak lama. Dari setiap kekuasaan itu terjadi, cuma skalanya saja. Lebih masif atau tidak, terang-terangan atau tidak. Memang tidak boleh, tapi itu bisa terjadi. Saling menyandera politik," tuturnya.

Kejagung Bantah Intervensi

Terkait tudingan Ujang itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana membantah bahwa ada kepentingan politik di balik pemanggilan Airlangga.

"Belakangan ini setiap penanganan perkara besar selalu dikaitkan dengan politisasi, yang kebetulan tahunnya lagi tahun politik," kata Ketut melalui pesan singkat, Minggu (30/7).

Menurutnya ini menjadi bagian dari penegakan hukum. Selain itu Ketut mengatakan pemanggilan terhadap para pembantu Presiden Joko Widodo tersebut juga sudah melalui beragam proses dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Pemanggilan AH (Airlangga) itu bukan tiba-tiba dipanggil tanpa alasan dan tanpa proses, tetapi dengan adanya Putusan MA yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap terhadap 5 terpidana yang sudah dihukum rata-rata oleh MA 5-8 Tahun pidana penjara," ungkapnya.

DNA Golkar tak mungkin oposisi 

Dihubungi terpisah, analis politik Adib Miftahul mengatakan Golkar merupakan partai besar dan senior. Adib mengatakan bahwa DNA Golkar itu tidak bisa berada di kubu oposisi dan selalu berada di internal kekuasaan.

"DNA Golkar itu ada di kekuasaan, tidak bisa jadi oposisi," kata Adib, Selasa (1/8).

Ia menyebut Golkar dapat dikatakan juga 'mengatur' komposisi-komposisi pembagian kekuasaan. Ia pun menduga isu munaslub ini hanyalah sebuah gimik yang diciptakan internal partai. Adib menilai gimik politik internal ini sengaja diciptakan demi soliditas Golkar.

Lebih lanjut, Adib mengatakan suka tidak suka, Airlangga ini tidak laku dibanding tokoh lain yang disebut sebagai capres dan cawapres dalam pelbagai hasil jajak pendapat atau survei.

"Tetapi jangan lupa, mungkin secara logistik, manajerial komposisi kontestasi peta politik, Golkar mengatur. Kita bisa lihat mereka punya Menko, ada dua kan, Luhut sama Airlangga. Belum Menteri seperti Menteri Investasi. Posisi-posisi kunci di kekuasaan itu saya kira keberhasilan Airlangga," katanya.

"Namun Airlangga tidak laku. Inilah yang saya kira mungkin membuat pihak-pihak lain menggoyang kursi Ketum Airlangga," tambahnya,

Kendati demikian ia yakin Airlangga masih bisa mengatasi manuver elite soal Munaslub. Hal itu terlihat dari pertemuan DPD Golkar se-Indonesia.

Meski pada akhirnya tidak mengajukan kader internal sebagai capres dan cawapres, namun ia yakin Golkar bisa berperan di orkestrasi koalisi Pilpres 2024.

"Yang belum bisa diprediksi adalah dia berlabuh ke mana, misalnya ke KKIR, Koalisi PDIP, Koalisi Perubahan. Itu yang menurut saya tidak bisa diprediksi. Tapi Golkar akan berlabuh kepada yang berpeluang besar menang. Dia punya komposisi yang banyak, itu yang bisa diprediksi," kata Adib.(han)