Puan Maharani Mengangkat Isu Upaya Pemenuhan Akses Air Bersih di Indonesia
Ia pun mendorong mobilisasi investasi dan pembiayaan terkait pembangunan berkelanjutan menjadi hal yang diprioritaskan
NUSADAILY.COM – JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengangkat isu akses terhadap air bersih dan sanitasi di hadapan perwakilan parlemen-parlemen dunia. Menurutnya, akses air bersih merupakan hak asasi manusia (HAM) mendasar yang dimiliki setiap orang.
"Akses ke air bersih dan sanitasi adalah hak asasi manusia (HAM) yang mendasar. Namun pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi membutuhkan investasi yang tidak sedikit," kata Puan dikutip dari laman Antara, Jumat (24/2/2023).
Dalam sidang bertema 'Pembiayaan Infrastruktur untuk Sanitasi dan Layanan Air: Tantangan Triliunan Dolar' di Markas Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Amerika Serikat pada Selasa (14/2), Puan mengatakan pembiayaan terkait pembangunan berkelanjutan masih jauh dari harapan. Salah satunya dalam upaya memastikan akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat.
BACA JUGA : Venna Melinda Berbalik Tagih Utang Ferry Irawan soal Uang...
"Secara global, pembiayaan terkait dengan pembangunan berkelanjutan masih jauh dari harapan dengan perkiraan kesenjangan tahunan lebih dari US$ 4 triliun," sebutnya.dilansir dari detik.com
Ia pun mendorong mobilisasi investasi dan pembiayaan terkait pembangunan berkelanjutan menjadi hal yang diprioritaskan. Terutama mengenai akses air bersih dan sanitasi dari negara maju kepada negara berkembang.
Upaya Pemenuhan Akses Air Bersih di Indonesia
Di hadapan parlemen dunia, Puan mengatakan parlemen memegang peran penting dalam memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses air bersih dan sanitasi. Baik dari fungsi legislatif, pengawasan, maupun anggaran. Untuk di Indonesia, akses fasilitas air bersih menjadi tanggung jawab negara kepada rakyat demi memastikan keterjangkauan layanan air bersih.
"Bagi kami, keterjangkauan sama pentingnya dengan ketersediaan dan aksesibilitas," ungkapnya.
Puan mengungkapkan anggaran Pemerintah Indonesia hanya mampu menutupi pembiayaan sebesar 30% dari total pembiayaan US$ 40 miliar untuk membangun infrastruktur air dan sanitasi. Diketahui, Indonesia memberikan prioritas kepada BUMN untuk membangun fasilitas air. Namun juga membuka kesempatan bagi swasta untuk berinvestasi dengan tetap menjaga keterjangkauan air bagi konsumen.
BACA JUGA : Lalin Tol Bekasi Arah Jakarta Macet Pagi Ini
"Di luar pembiayaan, kami juga membutuhkan lingkungan pendukung yang kuat. Hal ini membutuhkan kebijakan dan regulasi yang efektif bersama dengan institusi yang transparan dan akuntabel," tutur Puan.
Ia menambahkan Indonesia juga berupaya memperkuat kemitraan global terkait isu akses air bersih dan sanitasi dengan menjadi tuan rumah World Water Forum 2024 bertema 'Water for Shared Prosperity'.
"Kami menantikan partisipasi aktif Anda. Melalui pekerjaan ini, dapat membuat perbedaan untuk membantu memberikan air bersih dan sanitasi kepada rakyat yang dilayani," pungkasnya.(ris)
