Prancis Tantang Jerman di Final Piala Dunia U-17
NUSADAILY.COM – JAKARTA - Benny Rhamdani memastikan, pekerjaannya sebagai Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tidak akan terbengkalai, meski dirinya menjadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Pencalonannya sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat (Jabar) II, dan posisi Wakil Ketua Umum Partai Hanura, juga tak membuat dirinya menomorduakan BP2MI.
Benny mengatakan, dirinya mendapat banyak tugas politik di Pemilu 2024. Namun, dia memastikan, akan tetap mengutamakan tugas dan amanah sebagai Kepala BP2MI. Utamanya, memberikan pelayanan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan memberantas para sindikat penempatan PMI ilegal ke luar negeri.
"Ini sudah masuk musim politik, saya juga akan menjalankan agenda dan tugas-tugas dari partai. Tapi, saya yakinkan dan tegaskan, tugas kenegaraan, tugas melindungi PMI, akan tetap saya dahulukan," ujar Benny usai melepas sebanyak 285 PMI dalam skema Government to Government (G to G), untuk sektor manufaktur dan fishing ke Korea Selatan (Korsel) di Hotel El-Royal, Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Benny mengatakan, dirinya tak akan menomorduakan pekerjaannya sebagai Kepala BP2MI dan perlindungan kepada PMI. Sebab, hal tersebut merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo, melindungi para 'Pahlawan Devisa' dari ujung rambut sampai ujung kaki.
"Ini tugas negara. Perlindungan kepada PMI, pemberangkatan ke negara penempatan tidak boleh terganggu. Tidak mungkin saya nomor duakan, saya pastikan tidak akan ada ganjalan dan pemberangkatan PMI," tegasnya.
Lebih lanjut, Benny menyatakan, sepanjang tahun 2023, pihaknya sudah memberangkatkan sebanyak 9.700 PMI ke Korsel. Selain itu, lanjut dia, masih ada 2.700 PMI yang akan diberangkatkan ke Korsel.
"Artinya, sudah ada sepuluh ribu lebih PMI yang dilepaskan di tahun 2023 ini. Itu menjadi jumlah terbesar, saat saya menahkodai BP2MI. Saya berharap, jumlah tersebut terus bertambah setiap tahun," ucap dia.
Mantan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini mengungkapkan, dirinya sudah mengusulkan untuk menambah kuota dan skema G to G kepada pihak Korsel. Misalnya, sebut dia, membuka skema baru di sektor pertanian.
"Saat saya melakukan kunjungan ke tempat PMI di tiga negara, Taiwan, Jepang, dan Korea, saya bertemu dengan para PMI dan menyerap keluhan mereka. Kami juga bertemu dengan pihak HRD Korea, mengusulkan penambahan kuota dan skema penempatan. Mudah-mudahan, itu berjalan di tahun 2024," tandasnya. (wan)
