Melihat Warga Wadas Desak Ganjar Setop Proyek Tambang Batu Andesit Hingga ke Jakarta
Aksi yang dilakukan warga Wadas dan sejumlah aktivis itu sempat terhambat karena sejumlah relawan Ganjar keberatan aksi dilakukan di lokasi tersebut. Massa aksi akhirnya bergeser ke seberang Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo dan tetap menggelar aksi protes.
NUSADAILY.COM – JAKARTA - Sejumlah warga Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, datang ke Jakarta pada Rabu (26/7) ini. Mereka menyampaikan protes soal aktivitas penambangan kuari batuan andesit untuk proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bener.
Sebab, penambangan tetap berjalan meskipun Izin Penetapan Lokasi (IPL) sudah habis sejak 7 Juni 2023.
Aksi awalnya digelar di dekat Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo di kawasan Jakarta Pusat yang juga bersebelahan dengan kantor YLBHI.
Aksi yang dilakukan warga Wadas dan sejumlah aktivis itu sempat terhambat karena sejumlah relawan Ganjar keberatan aksi dilakukan di lokasi tersebut.
Massa aksi akhirnya bergeser ke seberang Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo dan tetap menggelar aksi protes.
Salah satu warga Wadas, Siswanto, mengatakan aksi itu dilakukan agar pemerintah pusat mengetahui pelanggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Saat ini, aktivitas yang dilakukan yakni pembukaan jalan untuk akses tambang kuari.
"Tujuan warga Wadas hari ini ke Jakarta yang pasti kita mau menyampaikan kepada pusat, setelah perizinan itu habis, proses proyek itu tetap berjalan," kata Siswanto saat ditemui di lokasi.
Selain itu, Siswanto menegaskan warga Wadas tetap menolak penambangan batuan di sekitar tanah mereka. Menurutnya, tanah yang dimiliki warga Wadas saat ini merupakan warisan leluhur.
"Bagi warga Wadas tanah itu bukan barang dagangan yang bisa diperjualbelikan, karena itu tanah warisan dari nenek moyang, leluhur. Prinsip warga itu yang harus dipertahankan," ujarnya.
Sebagai warga yang juga terdampak, Siswanto mengaku khawatir jika tambang kuari itu tetap dipaksakan maka akan terjadi bencana longsor.
"Rumah saya berdekatan dengan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh Gubernur Jateng dan jaraknya dekat. Posisinya lereng ya. Maka jika di atasnya ada galian, mungkin enggak itu akan melongsori pemukiman di bawah?" kata dia.
"Warga enggak mau itu terjadi, makanya bertahan nolak sampai saat ini," imbuhnya.
Salah satu pendamping warga sekaligus pengabdi Masyarakat LBH Yogyakarta Raudatul Jannah mengungkapkan Pemprov Jateng telah melanggar aturan untuk kesekian kalinya.
Hal itu diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 388/G/2022/PTUN.JKT dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor:168/B/2023/PY.TUN.JKT.
Pertimbangan hakim dalam putusannya pada pokoknya menyampaikan bahwa Rekomendasi pertambangan di Desa Wadas yang diterbitkan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
"Hal ini semakin memperjelas bahwa pertambangan di Desa Wadas dilakukan secara ilegal dan melawan hukum," kata Jannah.
Pelanggaran kedua, Jannah mengatakan aktivitas yang berkaitan dengan tambang, termasuk pembukaan akses jalan juga tak boleh dilakukan. Sebab, masa berlaku IPL sudah habis.
"IPL itu keluar 7 Juni 2021, maka dia sudah habis di tanggal 7 Juni 2023 ini. Dia kan dua tahun berlakunya," tuturnya.
Penolakan warga wadas terkait tambang kuari untuk PSN Bendungan Bener sudah berlangsung lama. Mereka juga beberapa kali mendapat intimidasi. Pada Februari 2022, warga dikepung oleh ratusan polisi. Aksi itu dikecam oleh banyak pihak, terutama organisasi HAM.
PR Besar Ganjar Pranowo di Jateng
Selama menjabat sebagai gubernur, ternyata masih banyak pekerjaan yang harus diberesi Ganjar. Selain sebagai bentuk tanggung jawab, hal itu bisa menjadi poin positif untuk dirinya dalam rangka menyongsong Pemilu 2024.
Konflik Wadas
Kehidupan warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, masih dibayang-bayangi ketakutan lantaran operasional penambangan batuan andesit untuk proyek bendungan bener.
Sempat terjadi konflik panas antara warga dengan aparat kepolisian pada Februari tahun lalu. Sejumlah warga pun sempat ditangkap polisi.
Hingga saat ini warga Desa Wadas masih teguh memperjuangkan tanahnya dari operasional penambangan. Mereka terus mendesak Ganjar untuk mencabut Izin Penetapan Lokasi (IPL) proyek tersebut.
Dalam perjalanannya, Warga Desa Wadas pernah menolak penghargaan yang diterima Ganjar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai Green Leadership Nirwasita Tantra 2021.
Mereka menilai pemberian penghargaan itu tidak tepat, karena Ganjar memiliki rekam jejak terkait perusakan lingkungan di Jawa Tengah.
Polemik ini pun dibawa ke meja hijau. Warga Desa Wadas melayangkan gugatan terhadap Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM terkait izin penambangan ke pengadilan pada Senin, 31 Oktober 2021.
Konflik lahan Kendeng
Selain Wadas, kepemimpinan Ganjar juga diwarnai konflik agraria terkait penambangan di kawasan Kendeng. Warga lokal menentang keras perusahaan tambang termasuk pabrik semen di wilayahnya.
Mereka merasa kehadiran perusahaan tambang merusak alam dan mengganggu kehidupan. Hingga kini izin operasional perusahaan belum kunjung dicabut.
Kelompok Kartini Kendeng datang ke Jakarta untuk mengadukan Ganjar. Mereka menyerahkan surat kepada Presiden Jokowi pada Senin 11 Janurai 2022.
Sukinah, salah seorang Kartini Kendeng, menjelaskan surat yang dikirim ke Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) itu berisi permintaan agar puluhan izin tambang di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, dicabut.
Sukinah berujar surat itu dikirim merespons sikap Jokowi yang akan mencabut ribuan izin perusahaan pertambangan.
"Maka, melalui komitmen Presiden untuk mencabut izin pertambangan sebagai bentuk keadilan, Kartini Kendeng datang untuk menagih komitmen tersebut sebagai upaya pelestarian alam Pegunungan Kendeng dari segala bentuk perusakan," kata Sukinah.
Banjir Rob Semarang
Ganjar pernah ditegur Megawati soal ancaman banjir rob atau air pasang di pesisir Semarang, Jawa Tengah, pada awal Agustus 2021.
Teguran itu diutarakan Megawati dalam acara Pelatihan Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami yang digelar DPP PDIP secara virtual melalui aplikasi zoom.
Polisi menyebut setidaknya 8.000 ribu kepala keluarga terdampak banjir rob yang menerjang sekitar Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, pada Mei 2022 lalu.
Kemiskinan
Kemiskinan menjadi sektor yang perlu disoroti saat kepemimpinan Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. Pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021, angka kemiskinan di Jawa Tengah mengalami kenaikan.
Pada 2020 angka kemiskinan berada di angka 3,98 juta jiwa dan 2021 sebanyak 4,10 juta jiwa. Meskipun pada 2022, angka itu berhasil turun kembali menjadi 3,83 juta jiwa.
Berikut rincian angka kemiskinan di Jawa Tengah sejak 2013-2022, termasuk saat Ganjar menjadi pemimpin dua periode di sana.
2013: 4,86 juta orang atau 14,44 persen
2014: 4,56 juta orang atau 13,58 persen
2015: 4,57 juta orang atau 13,58 persen
2016: 4,50 juta orang atau 13,27 persen
2017: 4,45 juta orang atau 13,01 persen
2018: 3,89 juta orang atau 11,32 persen
2019: 3,74 juta orang atau 10,80 persen
2020: 3,98 juta orang atau 11,41 persen
2021: 4,10 juta orang atau 11,79 persen
2022: 3,83 juta orang atau 10,93 persen.(CNN/han)
