Ketika Surya Paloh Sebut Aparat Negara Hanya Layani Golongan Tertentu

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyoroti aparat negara yang berupaya melayani kepentingan golongan tertentu.

Hal itu diungkapkan Paloh di hadapan para kader dalam perayaan HUT ke-12 Partai NasDem.

Paloh mengungkapkan saat ini dia melihat ada golongan tertentu yang berusaha memanfaatkan aparatur negara untuk kepentingan mereka sendiri.

Ia lantas menilai cara tersebut dapat memicu turunnya kepercayaan publik terhadap negara.

"Hari-hari ini kita menyaksikan betapa banyaknya upaya membawa negara dan aparaturnya melayani kepentingan pribadi dan golongan," ungkap Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11).

"Upaya membawa negara dan aparaturnya kepada kepentingan praktis semacam itu telah melahirkan social distrust, ketidakpercayaan sosial, ketidakpercayaan rakyat kepada negara." lanjutnya.

Rakyat Mengawasi

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono menuntut netralitas aparat jelang Pilpres 2024. 

Mardiono merespons pertanyaan tentang dugaan penurunan spanduk atau baliho bergambarkan Ganjar-Mahfud di beberapa daerah.

"Nanti kita banyak pengawasan. Ada Bawaslu, Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Kemudian, rakyat sendiri pasti akan menilai, rekan-rekan media juga akan berperan serta untuk mengawasi setiap kecurangan-kecurangan," katanya sebelum memberi Pembekalan Caleg PPP se-Indonesia di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (11/11).

Salah satu insiden dugaan pencopotan baliho pasangan Ganjar-Mahfud terjadi di Bali.

Aksi ini dilakukan bertepatan dengan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Pulau Dewata pada Selasa (30/10).

PDI Perjuangan sebelumnya sempat meradang dengan pencopotan baliho serta bendera partai mereka.

Mardiono menuturkan peran aparat pun harus tak memihak. 

"Aparat agar menjalankan tugasnya. Tentu karena aparatur negara adalah penyelenggara, maka dia harus netral."

Sebelumnya, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengklaim alasan pencopotan baliho Ganjar-Mahfud murni tak bermuatan politis.

Menurutnya, penertiban itu mengacu pada prosedur tetap (protap) kunjungan kenegaraan, baik itu presiden maupun wakil presiden.

"Salah satu kegiatan yang dilakukan Bapak Presiden (Jokowi) di Gianyar adalah penyerahan bantuan paket sembako kepada masyarakat. Hal ini merupakan implementasi kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi. Sehingga pembersihan alat sosialisasi politik itu penting agar acara yang dilaksanakan tak bernuansa politik," kata Mahendra dalam keterangan tertulis, Rabu (1/11).

Ganjar Pranowo dan Mahfud MD adalah pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang disusung koalisi PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo.

Pasangan ini sudah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis (19/10).(sir)