Ketika Izin Safari Politik Anies Baswedan ‘Dipersulit’ Penguasa, Pengamat: Berpotensi Dongkrak Suara

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Safari politik Anies Baswedan, Calon Presiden (Capres) yang dideklarasikan oleh Partai NasDem, mendapat hambatan atau dihambat dengan adanya pembatalan sepihak oleh pihak Pemda di sejumlah daerah.

Beberapa daerah disebut telah mencabut izin safari Anies Baswedan dengan beragam alasan.

Daerah yang disebut NasDem melakukan pembatalan sepihak di Aceh dan dua daerah di Jawa Barat, yakni Tasikmalaya dan Ciamis. Baru-baru ini NasDem mengatakan kondisi serupa terjadi di Riau.

NasDem mengklaim ada pihak yang meminta agar izin penggunaan lokasi di Jawa Barat dicabut, namun mereka enggan mengungkap pihak yang meminta pencabutan izin.

Sedangkan di Aceh, Pemprov Aceh telah menjelaskan bahwa agenda Anies bertepatan dengan renovasi sehingga Taman Ratu Safiatuddin tak bisa dipakai. NasDem mendapat kabar bahwa pemerintah Riau juga menolak acara Anies karena menggelar acara di waktu dan tempat yang sama.

Kelompok relawan Anies yang tergabung dalam Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn) mencurigai ada upaya penjegalan eks Gubernur DKI Jakarta itu sebagai capres 2024. Padahal jika belajar dari sejarah, upaya penjegalan itu justru memberi keuntungan bagi Anies.

KoReAn kemudian menyinggung Anies yang saat ini banyak menerima undangan silaturahmi di berbagai daerah. Padahal, sejumlah pihak sebelumnya yakin Anies akan kesulitan mencari panggung usai berhenti sebagai kepala daerah di ibu kota.

Pengamat Politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo mengaku masih belum bisa meyakini apakah pembatalan izin safari politik Anies murni masalah administrasi atau memang ada upaya penjegalan politik.

Namun apabila memang benar bahwa kejadian ini ulah dari lawan politik untuk menjegal langkah Anies, maka Kunto menilai kondisi itu malah memberikan sejumlah keuntungan kepada Anies. Salah satunya adalah kemungkinan munculnya simpati sejumlah warga atas kejadian ini.

"Kejadian ini bisa menambah militansi pendukung Pak Anies. Sementara bagi mereka yang ada di tengah-tengah mungkin akan timbul simpati, karena mereka yang jadi korban selalu akan diberikan simpati bagi pemilih di Indonesia," kata Kunto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (1/12) malam.

Kunto belum bisa menyimpulkan kejadian ini masuk dalam strategi partai NasDem demi memberikan 'endorse' kepada Anies yang akan lebih sering didengar dan diperbincangkan publik.

Namun demikian, Kunto juga menilai bahwa opini publik akan liar dan bisa dengan mudah digiring bahwa Anies memang menjadi korban. Apabila memang benar ada upaya penjegalan, maka ia mengecam hal tersebut karena menodai iklim demokrasi di Indonesia.

"Terus terang saya tidak tahu ya entah itu murni administrasi atau memang ada penjegalan. Tetapi ini kan opini publik akan digiring bahwa ada sesuatu di balik pembatalan izin ini. Selain itu, menurut saya ini tidak bagus dalam event demokrasi apalagi ini menjelang pemilu 2024," kata dia.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI kemudian berkesimpulan bahwa apabila kondisi ini dimainkan secara apik, maka hal itu dapat menjadi seolah 'blessing in disguise' kepada elektabilitas Anies jelang Pilpres 2024.

Sebab sebagaimana diketahui, Anies merupakan sosok yang mayoritas menduduki posisi tiga teratas dalam berbagai lembaga survei terkait capres 2024. Nama Anies berjejer dengan calon rival lain seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Jadi ketika kartu ini dimainkan secara benar, dukungan terhadap Pak Anies akan semakin besar, karena di sini narasinya Pak Anies menjadi korban konspirasi elite politik yang tidak mau Anies berkampanye atau tidak mau Anies mendekatkan diri dengan warga," ujar Kunto.

NasDem Harus Buka-bukaan Soal Informasi Penjegalan
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno berpendapat bahwa temuan kondisi ini akan atau bahkan sudah menciptakan terbelahnya opini publik.

Namun publik pun tidak tahu mana kebenarannya, apakah benar terkait masalah teknis atau upaya penjegalan yang dilakukan lawan politik Anies.

Misalnya NasDem yang mengklaim ada pihak yang meminta agar izin penggunaan lokasi safari Anies dicabut. Namun Pemprov Aceh yang telah menjelaskan bahwa agenda Anies bertepatan dengan renovasi sehingga Taman Ratu Safiatuddin tak bisa dipakai.

"Melihat persoalan ini dari jauh, jadi bingung siapa yang akan dipercaya, apakah pernyataan elite NasDem atau Pemprov," kata Adi, mengutip CNNIndonesia.com, Kamis (1/12) malam.

Adi menilai kondisi ini malah seolah menjadi permainan politik atau peran opini antara dua kubu. Tentu saja hal itu menurutnya kurang sehat terjadi pada iklim demokrasi di Indonesia khususnya mendekati kontestasi politik 2024 mendatang.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) ini menambahkan bahwa Anies merupakan nama yang cukup besar sebagai capres di 2024 mendatang. Apalagi Anies merupakan figur politik yang sedang berada di kubu oposisi. Modal Anies tersebut menurut Adi lumayan 'menjual'.

Dengan demikian, Adi menilai sudah seharusnya NasDem terus terang kepada publik apabila memang benar mereka menemukan bukti ada upaya penjegalan Anies. Sebab narasi penjegalan Anies cukup menguntungkan. Warga, lanjut Adi, jadi lebih mengenal nama Anies.

"Jadi yang lebih arif, teman-teman NasDem itu menyebut nama kira-kira siapa yang meminta acara Anies itu dibatalkan, itu menarik menurut saya. Karena ini kan era terbuka, tidak usah pakai inisial atau sindir-sindir segala, toh Nasdem adalah partai pendukung pak Jokowi saat ini, partai yang relatif besar," kata dia.

Dengan demikian, Adi berpendapat bahwa informasi penjegalan Anies ini masih buram dan masih belum masuk di akal baginya. Sebab menurutnya Anies baru-baru ini melakukan aktivitas silaturahmi dengan datang ke berbagai tempat, namun tidak ada penolakan.

Adi mencatat, kunjungan Anies ke Jawa Barat, kemudian di Palu, Sulawesi Tengah hingga Medan, Sumatera Utara berjalan kondusif. Padahal menurutnya Medan merupakan markas pendukung Joko Widodo yang berasal dari PDIP.

"Jadi semestinya kalau memang ada upaya-upaya penjegalan, seharusnya semua kunjungan Anies di berbagai tempat dijegal dong, tapi kan tidak. Memang rumit ya mengurai mana yang sebenarnya objektif, karena pasti narasi yang berkembang ini dikaitkan dengan upaya penjegalan Anies," jelas Adi.

"Dan masalah lainnya, kan calon yang dijagokan sebagai capres 2024 lainnya ini kan belum ngapa-ngapain. Baru Anies yang keliling-keliling ke berbagai tempat, jadi dugaan penjegalan itu mungkin itu efek sampingnya," imbuhnya.(han)