Emak-emak dan Anak-anak Demo DPRD Jambi soal Kriminalisasi & Agraria

Massa aksi juga mengeluhkan kriminalisasi yang dialami petani. Sadiwi (55), petani yang berasal dari Kabupaten Tebo, Jambi mengatakan para petani terus menerus terjebak dalam konflik agraria.

Emak-emak dan Anak-anak Demo DPRD Jambi soal Kriminalisasi & Agraria

NUSADAILY.COM – JAMBI – Para petani yang terdiri dari emak-emak hingga anak-anak menggelar aksi demonstrasi dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional di Simpang BI dan Kantor DPRD Provinsi Jambi, Selasa (26/9).

Mereka melancarkan protes karena saat ini Jambi berada di posisi ke-3 dengan konflik agraria tertinggi di Republik Indonesia.

Massa aksi juga membentangkan spanduk bertuliskan 'Situasi Agraria di Jambi Dalam Bahaya'.

Selain itu, massa aksi juga mengeluhkan kriminalisasi yang dialami petani. Sadiwi (55), petani yang berasal dari Kabupaten Tebo, Jambi mengatakan para petani terus menerus terjebak dalam konflik agraria.

Bahkan lanjutnya, terdapat sejumlah petani yang mengalami kriminalisasi.

"Bebaskan petani yang dikriminalisasi. Wujudkan reforma agraria sejati," katanya saat berorasi.

"Tidak ada keseriusan dari pemerintah dalam menjalankan reforma agraria," tambahnya.

Koordinator Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Jambi, Frans Dodi mengatakan ada 14 konflik agraria yang 'meletus' di Jambi tahun ini.

Walau Kementerian ATR/BPN menyematkan Jambi berada di posisi ke-3 konflik agraria terbanyak, menurut KPA bahwa provinsi ini masih berada posisi ke-2.

"Kalau menteri itu bilang konflik agraria berkurang, kalau analisis kita malah bertambah (konflik agraria). Artinya, tetap nomor dua konflik agraria. Proses konflik agraria ini kan tidak terlepasnya dari kebijakan dan pemerintah yang menerbitkan izin dan HGU," katanya.

Ia pun mengungkapkan terdapat 28 petani yang dikriminalisasi. Sebanyak 12 orang di antaranya sudah ditahan.

"Kami meminta bebaskan mereka. Sesungguhnya mereka memperjuangkan hak. Secara konstitusi jelas. Proses hukumnya juga harus jelas dan transparan. Kemudian ketika kami membuat laporan, tidak terima," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jambi Abdul Hamid tidak menafikan bahwa Jambi berada di posisi ke-3 konflik agraria terbanyak.

Ia mengatakan terdapat benturan antara masyarakat, ketetapan adat, dan perusahaan.

"Itulah salah satu penyebab adanya pansus. Harus kita luruskan. Kita senang investasi bisa masuk ke Jambi. Namun, jangan sampai masyarakat kena imbas yang kurang positif," katanya.

Ia pun mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan mengadakan rapat untuk menangani konflik agraria yang berlanjut.(han)