Warga Kecewa, Sumur Bor Belanda di Dagangan Madiun Ditutup Desa
Nusadaily.com - Madiun - Sumur Bor di Desa Dagangan, Kabupaten Madiun Jawa Timur, yang selama ini menjadi sumber penghidupan terutama kebutuhan air bagi warga, mendadaak ditutup oleh pemerintah desa setempat. Sontak saja penutupan ini tentu menimbulkan kekecewaan masyarakat.
Budi Utomo, salah satu warga setempat, mengaku tidak mengetahui alasan pasti penutupan sumur bor tersebut.
"Sumur ini kan sumber air alami yang sering digunakan masyarakat, baik dari sekitar sini maupun dari luar wilayah," kata Budi, Jumat (09/02/2024).
Penutupan sumur bor ini, lanjutnya, mengganggu kebutuhan air sehari-hari dan berdampak terhadapperekonomian warga.
"Banyak yang bergantung pada aktivitas sumur bor ini. Kalau ditutup, ya, perekonomian terganggu juga," keluh Budi.
Kesulitan yang sama dikeluhkan oleh warga lain Budi dan Sutikno, mereka mengatakan bahwa meskipun warga tidak perlu lagi membayar untuk mengambil air, namun prosesnya kini menjadi lebih sulit.
"Dulu, air bisa langsung ditampung ke galon, sekarang jadi lebih ribet," ungkapnya.
Selain akses air yang lebih sulit, Sutikno juga menyoroti penonaktifan fasilitas operasional sumur bor.
"Warga jadi kesulitan mengambil air di malam hari karena tidak ada lampu penerangan," pungkasnya.
Warga berharap penutupan sumur bor Desa Dagangan ini diharapkan dapat segera diatasi oleh pemerintah desa agar kebutuhan air dan perekonomian warga tidak terganggu.
Ini alasan penutupan sumur bor oleh pihak desa:
Terpisah, Kepala Desa Dagangan, Rudi Panca Widadi membeberkan, penutupan sejumlah kran pada sumur bor sejak 4 Februari kemeren.
Menurutnya, penutupan tersebut dikarenakan ada oknum warga, yang mempermasalahkan pengelolaan fasilitas operasional.
"Oknum warga ini menyurati kami, menanyakan status Bumdes Sido Makmur, yang selama ini mengelola sumur bor," ujar Rudi.
Surat itu, lanjut Rudi, dikirim sebanyak 6 kali secara bertahap ke mejanya, sejak September 2022 lalu.
Rudi juga menambahkan, hal yang ditanyakan bukan hanya status bumdes, tapi juga soal struktur kepengurusan bumdes tersebut.
"Isi surat juga menanyakan penetapan tarif pengambilan air terhadap warga desa setempat, maupun daerah lain," ungkapnya.
Pihaknya mengaku, sebenarnya telah menjawab pertanyaan dan memberikan penjelasan kepada pengirim surat. Tetapi kami masih terus disurati.
"Hingga Januari kemarin minta mediasi tanpa menyebutkan permasalah apa yang akan dibahas. Bahkan, Rudi juga mengeluhkan, oknum tersebut sempat menyurati langsung ke DPRD Kabupaten Madiun," tuturnya.
Rudi mengaku juga sudah memenuhi permintaan pergantian kepengurusan Bumdes bulan lalu, namun tetap saja dilayangkan surat persoalan lain.
Kemudian soal tarif, Rudi menceritakan, per tanggal 31 Januari diputuskan tidak dipungut biaya operasional kepada warga yang mengambil air.
Namun ternyata esok harinya, Rudi menyebut, ada oknum yang menyalahgunakan dengan menempatkan kotak sebagai tempat menadahi uang dari warga.
"Hingga akhirnya kami putuskan tutup kran air dari lima menjadi dua kran. Padahal hasil pendapatan sumur bor selama ini telah dikelola dengan baik, dan dikembalikan kepada masyarakat dengan wujud pembangunan maupun layanan,” jelasnya.
Dalam hal ini Rudi juga tidak membantah, sejak ditutup, banyak keluhan dan aduan masyarakat yang diterima, lantaran kecewa dengan keputusan tersebut
"Mudahan dengan ditutupnya sumur bor, maka upaya-upaya dari oknum tersebut bisa berhenti. Sehingga harapannya oknum maupun warga bisa menilai bahwa sejatinya banyak yang menggantungkan hidup serta manfaat dari layanan sumur bor itu," pungkasnya. (nto).
