Soal Tekanan Kekuasaan dan Hukum, Hasto Jalin Komunikasi dengan Tim AMIN
"Penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan, dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama," kata Hasto di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11).
NUSADAILY.COM – JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku menjalin komunikasi dengan tim pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Cak Imin (AMIN) mengenai tekanan kekuasaan menjelang Pilpres 2024.
Hasto menilai AMIN merasakan hal yang sama terkait tekanan kekuasaan tersebut. Ia juga mengatakan banyak jenis tekanan telah ditemukan hingga ke daerah.
"Penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan, dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama," kata Hasto di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11).
Hasto mengatakan kondisi penuh tekanan tersebut harus diluruskan agar demokrasi berada pada koridornya. Dalam demokrasi, lanjutnya, rakyat lah yang harus mengambil keputusan, bukan para elite.
"Itu dibangun satu narasi bagi masa depan kita mendapatkan tekanan yang begitu kuat dari luar negeri karena Indonesia yang sebelumnya dipuji dengan track record demokrasi yang baik tetapi kemudian mundur ke belakang, bahkan terjadi The darkness of Indonesian democracy. Ini yang kami sangat prihatin," katanya.
Sebelumnya, Hasto mengklaim menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa adanya tekanan kuat dari kekuasaan.
Pernyataan itu disampaikan Hasto terkait dengan manuver politik Gibran yang menjadi cawapres usai keluar putusan MK.
"Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan lifetime saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (29/10).
Hasto tidak merinci soal siapa ketua umum partai yang mendapat tekanan. Ia juga tak menjabarkan tekanan yang dialami oleh para ketua umum partai.
Namun Hasto menyebut manuver politik Gibran maju jadi cawapres sebagai sebuah rangkaian pembangkangan terhadap konstitusi yang dibantu dengan rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi.
"Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan. Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran sebenarnya adalah political disobedience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia," tegas Hasto.(sir)
