Hasto Sebut Beragam Tekanan: Ke Yunarto, Ulin hingga Adian

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengakui banyaknya tekanan dari pihak lain, mulai dari kader partainya Adian Napitupulu hingga Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.

Namun Hasto tak secara gamblang menjelaskan siapa pihak lain yang ia maksud. Dia juga tak mengungkap detil jenis tekanan seperti apa yang didapatkan oleh ketiganya.

"Ya tekanan ada, ya apalagi ini juga berkaitan kalau kita lihat ya Mahkamah Konstitusi aja bisa diintervensi padahal lembaga yudikatif. Apalagi yang lain bahkan kita lihat kan sebelumnya Yunarto Wijaya, kemudian ada Saudara Ulin, kemudian Adian, saya, jadi berbagai signal-signal itu sudah ada," kata dia di Jakarta, Sabtu (18/11).

Kendati demikian Hasto mengklaim sederet tekanan itu tak melonggarkan semangat partai untuk bertarung di 2024.

"Buktinya rakyat memberikan dukungan. Ketika ada tekanan pencopotan baliho Pak Ganjar, Prof Mahfud, rakyat menyediakan rumahnya," tuturnya.

Di samping itu Hasto juga mengungkapkan jenis-jenis tekanan yang ia temukan, di antaranya dengan pemanfaatan instrumen hukum dan kekuasaan.

Sebelumnya, Yunarto Wijaya pamit untuk tidak menggunakan media sosialnya alias nonaktif sementara. Ia terbilang cukup aktif berkomentar di media sosial, termasuk terkait perpolitikan Indonesia jelang Pilpres2024.

"Saya izin pamit tidak bermain socmed (social media) dulu sementara waktu. Semoga pemilu betul-betul bisa berjalan sesuai dengan cita-cita demokrasi yang kita gaungkan bersama saat reformasi. Maaf kalau kemarin-kemarin ada twit saya yang membuat sebagian tidak berkenan," ujar Yunartodalam unggahanmedia sosialnya, Senin (13/11).

Selain itu, petugas Satpol PP Bali melakukan pencabutan sejumlah bendera PDIP dan baliho Ganjar-Mahfud jelang Kunjungan Kerja (Kunker) Presiden Jokowi di Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar Bali pada 31 Oktober lalu.

Petugas Satpol PP awalnya mencopot sejumlah bendera Partai PDIP dan baliho Ganjar-Pranowo yang memang banyak diletakkan sekitar Balai Desa Batu Bulan, yang menjadi tempat kunjungan Jokowi.

Di samping itu kelompok yang menamai diri Aliansi Relawan Ganjar Yogyakarta juga memprotes pencopotan poster dan spanduk bergambar Ganjar di wilayah Kota Yogyakarta oleh jajaran Satpol PP.

"Kita sebagai pendukung Pak Ganjar Pranowo tidak terima ketika Pak Ganjar datang ke sini, gambarnyadicopoti," kata anggota DPRD Kota Yogyakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Antonius Fokki Ardiyanto yang menjadi orator aksi.

Jalin Komunikasi dengan Tim AMIN

Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristiyanto mengaku menjalin komunikasi dengan tim pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Cak Imin (AMIN) mengenai tekanan kekuasaan menjelang Pilpres 2024.

Hasto menilai AMIN merasakan hal yang sama terkait tekanan kekuasaan tersebut.  Ia juga mengatakan banyak jenis tekanan telah ditemukan hingga ke daerah.

"Penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan, dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama," kata Hasto di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11).

Hasto mengatakan kondisi penuh tekanan tersebut harus diluruskan agar demokrasi berada pada koridornya. Dalam demokrasi, lanjutnya, rakyat lah yang harus mengambil keputusan, bukan para elite.

"Itu dibangun satu narasi bagi masa depan kita mendapatkan tekanan yang begitu kuat dari luar negeri karena Indonesia yang sebelumnya dipuji dengan track record demokrasi yang baik tetapi kemudian mundur ke belakang, bahkan terjadi The darkness of Indonesian democracy. Ini yang kami sangat prihatin," katanya.

Sebelumnya, Hasto mengklaim menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa adanya tekanan kuat dari kekuasaan.

Pernyataan itu disampaikan Hasto terkait dengan manuver politik Gibran yang menjadi cawapres usai keluar putusan MK.

"Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan lifetime saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (29/10).

Hasto tidak merinci soal siapa ketua umum partai yang mendapat tekanan. Ia juga tak menjabarkan tekanan yang dialami oleh para ketua umum partai.

Namun Hasto menyebut manuver politik Gibran maju jadi cawapres sebagai sebuah rangkaian pembangkangan terhadap konstitusi yang dibantu dengan rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi.

"Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan. Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran sebenarnya adalah political disobedience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia," tegas Hasto.(sir)