Romo Magnis: “Kita Dalam Situasi yang Cukup Serius”
"Kita dalam situasi yang cukup serius," kata Magnis dalam diskusi bertajuk 'Menyelamatkan Demokrasi dari Cengkeraman Oligarki dan Dinasti Politik' di Jakarta, Selasa (14/11).
NUSADAILY.COM – JAKARTA - Guru Besar Filsafat Moral Romo Franz Magnis Suseno mengatakan Indonesia saat ini dalam kondisi yang cukup serius.
Ia menyoroti soal kemiskinan, korupsi yang merajalela, politik dinasti hingga pengadilan yang tidak independen.
"Kita dalam situasi yang cukup serius," kata Magnis dalam diskusi bertajuk 'Menyelamatkan Demokrasi dari Cengkeraman Oligarki dan Dinasti Politik' di Jakarta, Selasa (14/11).
Terkait kemiskinan, ia mengatakan 50 persen penduduk Indonesia belum sejahtera. Ia menyebut bahkan ada 9 persen berada dalam garis kemiskinan.
Menurutnya, jika ada anggapan di masyarakat bahwa Indonesia hanya milik kalangan atas, menjadi wajar jika masyarakat mencari ideologi lain selain Pancasila.
"Kita tentu jangan heran kalau mereka mencari orientasi ideologis lain daripada Pancasila. Jadi kita menghadapi ancaman perpecahan vertikal antara orang kecil yang masih menunggu sebetulnya di mana janji Indonesia ini dan mereka yang merasa di atas segala-galanya mungkin," katanya.
Ia menyinggung soal korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Magnis menyebut banyak pejabat di eksekutif hingga legislatif yang sibuk memperkaya diri dan melupakan rakyat.
"Kenyataan bahwa sekian banyak menteri, kepala daerah anggota DPR, DPRD, eselon 1 sampai 4 saya catat itu sudah dikena korupsi, sebetulnya mengejutkan. Kok bisa seperti itu? kok bisa melayani masyarakat dalam negara merosot menjadi melayani kepentingannya sendiri," katanya.
Ia kemudian menyoroti soal pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi Undang-Undang hingga perilaku penguasa yang membangun dinasti.
"Dan tahun-tahun terakhir dengan dukungan presiden mengebiri KPK. Penguasa tanpa malu mencoba membangun dinasti keluarga dan kekuasaan keluarga," katanya.
Selain itu, ia mengatakan saat ini ada ancaman terhadap independensi lembaga peradilan. Menurutnya, ancaman itu menunjukkan kondisi yang gawat.
"Masyarakat tidak akan kerasaan di negara ini, tidak akan percaya kalau tidak mendapat keadilan," katanya.(han)
