Prabowo Pasang Badan untuk Gibran Tangkis Kekecewaaan PDIP

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Prabowo Subianto, bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) 'pasang badan' dengan merespons kekecewaan PDI Perjuangan (PDIP) terkait putra Presiden RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang melenggang menjadi cawapresnya.

Menurut Prabowo, hal tersebut merupakan dinamika demokrasi. Ia menyinggung banyak kader Partai Gerindra yang juga pindah ke partai politik lain.

"Ini kan proses demokrasi, saya juga banyak kader saya yang diambil pihak lain. Ya kita baik-baik saja. Kan kita satu bangsa satu negara," ujar Prabowo di Jakarta Selatan, Senin (30/10).

Prabowo menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat menyoal penilaian negatif PDIP perihal pencalonan Gibran sebagai bakal calon wakil presiden kubu KIM.

"Ya yang penting rakyat yang menilai ya, kita jangan ambil negatifnya kalau menurut saya," kata Prabowo.

"Kok nanya PDIP ke saya, nanya PDIP ke PDIP, jangan tanya ke saya," pungkasnya.

Sebelumnya, pencalonan Gibran sebagai bakal calon wakil presiden untuk kubu KIM menuai kritik tajam dari PDIP.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku menerima pengakuan sejumlah ketua umum partai politik perihal kartu truf yang dipegang saat menyinggung pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.

Menurut Hasto, kondisi yang membuat Gibran menjadi calon wakil presiden di kubu lawan merupakan pembangkangan politik atau political disobidience terhadap konstitusi.

"Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan. Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran sebenarnya adalah political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia," ujar Hasto melalui keterangan tertulis, Minggu (29/10).

"Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK. Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," imbuhnya.

Sementara itu, politikus PDIP Masinton Pasaribu menegaskan putusan MK tentang syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden yang memberi karpet merah terhadap Gibran tidak berdiri sendiri.

Menurut dia, putusan itu mengonfirmasi tiga skenario politik yang sempat disampaikannya pada bulan Juni 2022 lalu seperti perpanjangan masa jabatan jadi tiga periode, penundaan pemilu dan penciptaan calon pemimpin yang bisa diatur oleh kaum oligarki kapital.

"Artinya, bahwa putusan MK ini bukan putusan yang berdiri sendiri, ini by design besar untuk melanggengkan politik kekuasaan tadi," ujar Masinton dalam agenda diskusi yang digelar di Jakarta Selatan, Minggu (29/10).(han)