Nova Paloh NasDem: Sodetan Ciliwung Mangkraknya di Mana, Apa dan Siapa Penyebabnya

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem Nova Harivan Paloh mencecar Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Yusmada Faizal soal pembangunan sodetan Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT).

Nova mencecar siapa pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan proyek itu lantaran disebut mangkrak selama enam tahun.

"Pak Yusmada saya minta keterangan sedikit aja mengenai Sodetan Ciliwung. Ini kan digembor-gemborkan katanya mangkrak nih di SDA. Nah, sodetan itu gimana, tanggung jawab pusat atau kita (daerah)? Mangkraknya di mana?" tanya Nova dalam rapat di Komisi D, Rabu (1/2).

Yusmada pun menjawab, pembebasan lahan maupun pembangunan sodetan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Berarti bukan kita, ya?" tanya Nova lagi.

Yusmada mengatakan Pemprov DKI hanya berperan dalam proses pra-perencanaan hingga penentuan lokasi (penlok) pengadaan tanah.

"Pembebasan lahannya ada proses namanya pra-perencanaan, ujungnya adalah penlok. Di situlah peran dari kita... Nah, penlok itulah gubernur membentuk panitia persiapan pengadaan lahan, ujungnya adalah penlok. Penloknya itulah yang ditandatangani oleh gubernur," kata Yusmada.

Soal Sodetan yang Disebut Mangkrak oleh Jokowi

Terpisah, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara soal pembangunan sodetan dari Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) yang disebut Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mangkrak selama enam tahun ini.

Heru mengatakan pembangunan sodetan itu berjalan sejak 2013 hingga 2016. Adapun sodetan terdiri dari inlet Kali Ciliwung di Jalan Otista, titik pertemuan (arriving shaft) di Jalan Otista III, dan titik outlet di Kanal Banjir Timur (KBT).

"Terus kata Pak Menteri kan ada beberapa hal kendala, terus yang di outlet-nya sejak berapa kurun waktu itu memang berhenti karena salurannya harus dilebarkan, di sana ada beberapa kendala, ada rumah warga, terus ada yang harus didetailkan data dengan BPN, dengan Trisakti," kata Heru di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (26/1).

Heru mengatakan dalam kurun waktu enam tahun itu, sebenarnya ada pengerjaan fisik, namun tidak optimal karena kendala tersebut.

"Secara fisik yang di inlet iya (pengerjaan), tapi secara keseluruhan kan ada beberapa kendala sehingga enggak optimal juga, enggak bisa juga, kira-kira gitu," katanya.

Ia mengatakan kendala itu kini telah selesai dan pembangunan sodetan ditarget selesai pada April mendatang.

"Udah selesai enggak ada lagi (pembebasan lahan). Jadi untuk lahan semua selesai, fisik juga sekarang sedang menyelesaikan," katanya.

Diketahui, Presiden Jokowi sebelumnya memuji Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang dinilai mampu membebaskan lahan pembangunan sodetan dari Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT).

Jokowi kaget Heru bisa melakukan pembebasan lahan, padahal proyek itu menurutnya sempat terkendala selama enam tahun.

"Pembebasan (kendala), tadi saya sampaikan. Saya juga kaget, dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru, saya enggak tahu pendekatannya apa, tapi selesai. Makanya saya ke sini tadi karena sudah selesai," kata Jokowi usai meninjau sodetan, Selasa (24/1).

Jika melihat waktunya, selama enam tahun yang disebut mangkrak itu, masuk periode kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.(sir)