Ngabalin Minta Hasto Tak Sinis ke Jokowi hingga Menuding Tinggalkan PDIP
"Kalau Hasto menilai Jokowi itu (meninggalkan) itu tak etis dan tak terlalu lazim memberikan penilaian yang vulgar itu," katanya.
NUSADAILY.COM – JAKARTA – Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, meminta Hasto tidak sinis kepada Presiden Jokowi.
Ali menyebut, dalam pemerintahan Jokowi periode ke dua, Jokowi membangun rekonsiliasi dengan menggandeng hampir semua partai politik. Termasuk Gerindra dan Prabowo Subianto, yang menjadi rival Jokowi selama dua kali Pilpres.
"Nggak usah marah-marah, sinisme, nggak usah ada kata-kata yang tak lazim keluar. Mari kita lihat dalam dunia politik, sebagai orang yang punya peradaban, punya kedewasaan berpikir dan bersikap," kata Ngabalin saat dihubungi Minggu (29/10/2023).
"Kalau Hasto menilai Jokowi itu (meninggalkan) itu tak etis dan tak terlalu lazim memberikan penilaian yang vulgar itu," katanya.
Menurut Ngabalin, Jokowi sering menyampaikan urusan pencalonan capres dan cawapres adalah urusan partai politik. Ngabalin menilai Hasto mengetahui pernyataan Jokowi tersebut.
"Hasto tahu bahwa uang mencalonkan presiden dan wapres adalah partai politik, atau gabungan partai politik. Ada masalah apa Hasto memberikan penilaian itu kepada Jokowi," katanya.
Kemudian, soal putra Jokowi, Gibran, jadi bacwapres dari Prabowo Subianto, Ngabalin menyebut Jokowi sudah menyampaikan pandangannya kepada publik. Jokowi menyebut Gibran sudah dewasa dan berhak menentukan jalan politiknya.
"Apakah karena Gibran anak Jokowi? Kan berkali-kali Presiden jelaskan. Dia (Gibran) sudah besar, dia sudah bisa ambil keputusan sendiri," katanya.
"Kalau koalisi Gerindra,Golkar memilih Gibran karena dia anak presiden, apa yang salah. Kenapa harus pernyataan itu keluar? Kenapa Jokowi yang harus jadi ukuran," katanya.
Diketahui, sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengatakan saat ini partainya dalam suasana sedih dan terluka hatinya.
PDIP mengatakan banyak kader hingga simpatisan tak percaya kondisi hubungan partai dengan keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/10).
Hasto mengatakan PDIP memberikan keistimewaan atau privilege kepada Jokowi dan keluarga. Namun, pemberian partai berlambang banteng itu ditinggalkan Jokowi dan keluarga.
"Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranatan kebaikan dan Konstitusi. Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi," ujar Hasto.(han)
