Ketika PDIP Mulai ‘Gemar’ Kritik Kebijakan Pemerintahan Jokowi, Ada Apa?
"Intervensi pemerintah jangan hanya pada (insentif atau subsidi) mobil listrik saja, akan tetapi pada sektor-sektor ekonomi kerakyatan lainnya," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/8).
NUSADAILY.COM – JAKARTA – Partai besutan Megawati Soekarnoputri PDIP, mulai ‘gemar’ mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Teranyar menyoroti subsidi kendaraan listrik (EV)
Partai berlogo kepala banteng itu meminta Jokowi juga memikirkan sektor ekonomi kerakyatan lain dan tak hanya berfokus ke satu sektor saja.
Kritikan ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Sihar Sitorus dalam Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN 2024 beserta Nota Keuangannya.
Ia menegaskan pemerintah memang perlu intervensi, tetapi tidak hanya fokus di satu sisi.
"Intervensi pemerintah jangan hanya pada (insentif atau subsidi) mobil listrik saja, akan tetapi pada sektor-sektor ekonomi kerakyatan lainnya," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/8), lalu.
PDIP berharap kebijakan pemerintah di 2024 mendatang fokus untuk menjaga tingkat inflasi yang rendah. Selain itu, Sihar ingin Jokowi melakukan upaya mitigasi transmisi inflasi global ke domestik.
Oleh karena itu, ia berharap kebijakan di tahun terakhir kepemimpinan Jokowi bisa diarahkan kepada kedaulatan pangan. Sihar juga berharap kebijakan dan upaya pemerintah ke depan bisa membangun iklim investasi yang kondusif dengan target capaian terukur.
"Pemerintah harus dapat menuntaskan pada tahun terakhir pemerintahan berbagai permasalahan yang masih menghambat urusan-urusan rakyat dalam mendapat pendidikan, kesehatan, bantuan sosial (bansos), bantuan usaha, bantuan pupuk, listrik rakyat, dan lainnya," tutup Sihar.
Sejatinya, kritikan soal gelontoran dana subsidi kendaraan listrik juga datang dari Fraksi NasDem.
Anggota Komisi XI Fraksi NasDem Fauzi Amro meminta anggaran subsidi kendaraan listrik sebesar Rp4,2 triliun di 2024 bisa dipangkas, bahkan dialihkan.
Menurutnya, gelontoran duit sebesar itu bertentangan dengan upaya Presiden Jokowi memangkas angka kemiskinan.
"Fraksi NasDem menganggap bahwa peningkatan anggaran tersebut lebih baik dialihkan untuk anggaran ketahanan pangan," tegas Fauzi.
Memang, berdasarkan data Kementerian Perindustrian, subsidi motor listrik pada 2023 senilai Rp1,4 triliun akan naik tajam di tahun depan menjadi Rp4,2 triliun. Harapannya, ada 600 ribu unit motor listrik terjual berkat subsidi sebanyak itu.
Bahkan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membocorkan besaran insentif konversi motor listrik direncanakan naik dari Rp7 juta menjadi Rp10 juta.
Emil, sapaan akrabnya, menyebut rencana kenaikan insentif ini bertujuan agar masyarakat beralih dari motor berbahan bakar bensin ke motor listrik.
"Penguatan kendaraan listrik, ada wacana insentif dari Rp7 juta ke Rp10 juta untuk motor listrik konversi, mempermudah urusan," katanya usai rapat di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat (18/8), lalu.(han)
