Melihat Jokowi Pamer ‘Berkah’ Hilirisasi di 2 Acara Relawan

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Menghadiri dua acara relawan pada Sabtu (16/9), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggadang-gadang soal keuntungan yang didapatkan dari kebijakan hilirisasi terutama nikel.

Acara pertama yang dihadiri yaitu Rakernas Seknas Jokowi di Hotel Salak, Bogor.

Dalam acara tersebut, ia mengatakan kebijakan hiilirisasi nikel tidak hanya menguntungkan pengusaha tetapi juga negara.

Jokowi memaparkan sebelum hilirisasi, nilai ekspor hanya US$2,1 miliar atau Rp30 triliun per tahun.

Setelah kebijakan hilirisasi dimulai pada 2020, nilai ekspor melonjak ke US$33,8 miliar atau setara Rp510 triliun.

Lebih lanjut, Jokowi mengklaim dari nilai tambah Rp510 triliun tersebut, negara mendapat pendapatan dari pajak dan royalti.

"Kalau untuk perusahaan itu ya urusan perusahaan. Kita dapatnya penerimaan negara, ya dari itu PPN, PPh badan, PPh karyawan, royalti," kata Jokowi.

"Kalau ada yang bilang itu perusahaan yang dapat untung, iya dapat untung. Tapi kita juga dapat," tambah mantan Wali Kota Solo itu.

Atas dasar mendapatkan nilai tambah berkat hilirisasi, Jokowi menegaskan tetap akan menjalankan kebijakan meski Uni Eropa protes dan membawanya ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Kenapa Uni Eropa ngamuk-ngamuk dan bawa kita ke WTO, ya karena itu karena dulu nilai tambah di sana bukan di sini, dia enggak mau jadinya kita digugat. Tapi kita lawan," kata Jokowi.

Usai dari acara tersebut, Jokowi kembali menemui relawannya di Remuknas Solidaritas Merah Putih (Solmet) di Gedung Putih Tio Ma.

Dalam acara itu, ia mengatakan satu industri nikel mampu menyerap tenaga kerja hingga 70 ribu orang.

"Bayangkan kalau ratusan kita bisa memiliki industri seperti itu. Tidak hanya nikel, tembaga, timah, CPO," katanya.

Jokowi pun menyingung kritik berbagai pihak mengenai hilirisasi yang hanya dinikmati oleh perusahan, termasuk milik asing.

Ia mengatakan negara memang perlu bekerjasama baik dengan sektor swasta maupun BUMN.

"Ingat ya, negara ini tidak bisa langsung melakukan sendiri, ada yang lewat BUMN, ada yang lewat swasta. Tetapi negara akan mendapatkan penerimaan dari yang namanya pajak, pajak karyawan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), royalti. Negara dapatnya itu," katanya.(han)