Kabinet Israel Adopsi Usulan Terbaru, Cegah Runtuhnya Palestina
Sebagai gantinya, rancangan terbaru Israel menuntut otoritas Palestina untuk "menghentikan aktivitas anti-Israel di area hukum diplomatik internasional", termasuk "hasutan" dan "pembangunan ilegal di Area C" di Tepi Barat.
NUSADAILY.COM – JAKARTA - Kabinet Israel mengadopsi sebuah deklarasi untuk "mencegah runtuhnya Otoritas Palestina (PA)", dan menuntut diakhirinya "aktivitas anti-Israel" dari pihak Palestina.
Diberitakan AFP, Kabinet Keamanan Israel pada Minggu (9/7) memberikan suara atau voting atas rancangan terbaru yang diajukan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Dalam pernyataan kantor PM Netanyahu, rancangan tersebut mengusulkan bahwa "Israel akan bertindak untuk mencegah runtuhnya Otoritas Palestina."
Sebagai gantinya, rancangan terbaru Israel menuntut otoritas Palestina untuk "menghentikan aktivitas anti-Israel di area hukum diplomatik internasional", termasuk "hasutan" dan "pembangunan ilegal di Area C" di Tepi Barat.
Area itu berada di bawah kendali penuh Israel. Sehingga hampir tidak mungkin bagi warga Palestina untuk mendapat izin konstruksi di Area C, yang mencakup sekitar 60 persen wilayah tersebut.
Tuntutan lainnya dalam rancangan itu adalah meminta otoritas Israel menghentikan pemberian tunjangan kepada keluarga warga Palestina yang dibunuh oleh pasukan Israel, keluarga dari tahanan yang ada di penjara Israel, atau tahanan itu sendiri termasuk warga Palestina yang dihukum karena membunuh orang Israel.
Pemerintah Israel juga memerintahkan moratorium rencana pembangunan Palestina di beberapa bagian di Tepi Barat, yang telah diduduki Israel sejak 1967.
Selain itu disebutkan bahwa PM Netanyahu dam Menteri Pertahanan Yoav Gallant, akan memberikan "langkah-langkah untuk menstabilkan" otoritas Palestina yang diperangi.
Menurut media Israel, langkah-langkah yang diusulkan mungkin termasuk pembentukan zona industri untuk warga Palestina di Area C Tepi Barat dan langkah lain untuk mendukung ekonomi Palestina.
Sejauh ini setelah melakukan vote, kabinet Israel belum mengungkapkan rencana khusus yang lebih spesifik atas rancangan baru tersebut.
Januari lalu, PM Netanyahu mengumumkan serangkaian sanksi terhadap Otoritas Palestina pimpinan Presiden Mahmud Abbas.
PM Palestina Mohammed Shyayyeh mengatakan sanksi Israel ditujukan untuk "mendorong Otoritas Palestina ke tepi, secara finansial dan kelembagaan", dan bagian dari perang baru melawan rakyat Palestina.(han)
