Humas DPRD Jabar Lalu Memberikan Penjelasan Mengenai Rencana Pengadaan Baju Dinas Rp 1,7
Pada 2022, DPRD Jawa Barat juga menganggarkan pembelian serupa untuk keperluan baju dinas anggota dewan. Hanya, nilainya lebih rendah dibanding rencana pengadaan baju dinas di tahun ini
NUSADAILY.COM – JAKARTA - dinas baru untuk 120 anggota dewan di tahun 2023. Rencana pengadaan tersebut akan memakan biaya dengan pagu anggaran hingga Rp 1.716.000.000 atau Rp 1,7 miliar.
Senin (27/2/2023), anggaran Rp 1,7 M itu diperuntukkan untuk membeli bahan berupa kain plus ongkos jahit untuk pembuatan baju dinas anggota DPRD. Anggaran pembelian bahan kain itu dilakukan melalui penunjukan langsung senilai Rp 756 juta, sementara anggaran ongkos jahit dilakukan melalui mekanisme swakelola senilai Rp 960 juta.
Pada 2022, DPRD Jawa Barat juga menganggarkan pembelian serupa untuk keperluan baju dinas anggota dewan. Hanya, nilainya lebih rendah dibanding rencana pengadaan baju dinas di tahun ini.
BACA JUGA : Peluang Khofifah Makin Terbuka Jadi Cawapres Anies Usai...
Pada 2022, Setwan DPRD Jabar hanya menganggarkan Rp 920 juta untuk keperluan pembelian bahan kain baju dinas dewan. Rinciannya yaitu untuk PSL Rp 200 juta, PSR 180 juta, PSH Rp 180 juta, PDH Rp 180 juta dan pakaian dinas lapangan (PDL) Rp 180 juta. Tidak ada anggaran untuk ongkos jahit pakaian dinas DPRD di dalamnya seperti tahun ini.
Humas DPRD Jabar lalu memberikan penjelasan mengenai rencana pengadaan baju dinas Rp 1,7 itu. Melalui keterangan tertulisnya, mereka menyatakan pengadaan baju dinas dilakukan sesuai Pasal 9 Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar No 189 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.dilansir dari detik.com
Humas DPRD Jabar juga melampirkan rincian pengadaan baju dinas sebagai fasilitasi per anggota dewan di tahun 2023. Untuk keperluan satu stel PSL misalnya, dibutuhkan anggaran senilai Rp 3,25 juta untuk membeli bahan kainnya dengan harga Rp 1,5 juta dan ongkos jahitnya Rp 1,75 juta.
Kemudian untuk PSR, satu setelnya membutuhkan biaya Rp 3,5 juta. Untuk pembelian bahan kainnya memerlukan anggaran Rp 1,5 juta, dan untuk ongkos jahitnya memerlukan biaya Rp 2 juta.
BACA JUGA : TransJakarta Tambah Armada Bus Pink Khusus Wanita Usai...
Selanjutnya untuk membuat PSL, dibutuhkan anggaran Rp 4,05 juta dengan rincian Rp 1,8 juta untuk pembelian bahan kain pakaiannya dan Rp 2,25 juta untuk keperluan ongkos jahitnya. Dan yang terakhir untuk keperluan PDH lengan panjang, dibutuhkan anggaran Rp 3,8 juta. Rinciannya untuk pembelian bahan kain Rp 1,8 juta dan ongkos jahit Rp 2 juta.
"Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 189 Tahun 2021 menegaskan salah satu tunjangan kesejahteraan bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat adalah pemberian pakaian dinas dan atributnya," tulis keterangan tersebut.(ris)
