Food Estate Disebut Kejahatan Lingkungan oleh Sekjen PDIP Hasto, Begini Kata Jokowi

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto beranggapan food estate bagian dari kejahatan lingkungan lantaran tidak dikerjakan dengan baik menuai respons dari banyak pihak.

Mulanya, pandangan ini dilontarkan Hasto yang memberikan catatan terhadap program food estate. Hasto menyampaikan pernyataan tersebut di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023), saat menjawab soal dugaan aliran dana hasil kejahatan lingkungan mengalir ke partai politik seperti yang diungkapkan PPATK.

Hasto menilai kebijakan itu disalahgunakan. Sebab, menurutnya, kebijakan itu mengakibatkan hutan-hutan banyak ditebang habis sehingga dinilai suatu kejahatan lingkungan.

"PDIP ini mempunyai program Merawat Pertiwi. Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujarnya.

Beda Hasto Beda Puan

Ketua DPP PDIP Puan Maharani merespons soal pandangan Hasto tersebut. Dia menilai pernyataan itu terlalu jauh.

"Itu masih terlalu jauh ya," kata Puan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (17/8). Puan menjawab pertanyaan soal food estate dianggap sebagai kejahatan lingkungan.

Puan menekankan pentingnya untuk mengecek di lapangan sebelum menentukan apakah program itu dikerjakan dengan baik atau tidak. Dia mendorong perlunya dilakukan pengkajian terlebih dahulu.

"Kita lihat dulu bagaimana sebenarnya yang terjadi di lapangan. Untuk sampai ke situ kan kita perlu datang ke lapangan, dilihat dulu bagaimana dan sebagainya," ujarnya.

Hal itu kata Puan juga selaras dengan fungsi pengawasan yang dilakukannya sebagai Ketua DPR RI. Dia mengatakan lembaga yang dipimpinnya itu akan melihat dahulu kinerja kementerian terkait sebelum memberi keputusan.

"Kalau saya di DPR fungsi pengawasannya akan melihat dulu bagaimana kinerja kementerian terkait," kata Puan.

Kendati demikian, Puan berharap semua program Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa diselesaikan oleh para menterinya. Apalagi, menurutnya Jokowi juga mengharapkan hal yang sama.

"Jadi seperti yang diharapkan Pak Jokowi, semua kementerian itu kan menyelesaikan program-program prioritasnya di semua kementeriannya. Jadi saya berharap ya termasuk itu bisa diselesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan Presiden," papar dia.

Bantahan Gerindra

Juru bicara Pemenangan Pemilu Gerindra Budi Djiwandono menanggapi pernyataan Hasto soal program Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu. Dia menjelaskan food estate merupakan program untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.

"Pertama program food state ini adalah solusi untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia, ya program strategis nasional yang memang sudah dijalankan dan patut kita bersama-sama dukung ke depan untuk menjawab tantangan ketahanan pangan kita ke depan, mengingat situasi dunia geopolitik ekonomi internasional yang serba tidak menentu ya. Kita lihat gimana gejolak ini sangat mempengaruhi produktivitas lahan-lahan pertanian dalam negeri," kata Budi ketika diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/8).

"Kita perlu inisiatif-inisiatif, gagasan untuk mewujudkan tantangan. Salah satu solusinya adalah food estate atau lumbung pangan," lanjut Budi.

Budi menepis anggapan food estate termasuk kejahatan lingkungan. Dia menilai lahan-lahan yang digunakan dalam food estate sudah mendapat izin serta kajian dari KLHK.

"Tentang anggapan bahwa ini adalah kejahatan lingkungan saya kira itu tidak benar. Karena lahan-lahan yang telah disiapkan untuk mewujudkan food estate ini adalah lahan yang memang sudah ada kajiannya diberikan oleh Kementerian LHK, ya dalam hal yang Kalimantan Tengah, ini adalah izin namanya KHKP, Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan. Memang izin pertama dan kalau itu sudah keluar dari KLHK itu sudah ada kajian teknisnya," ujar Budi.

Budi lalu menjawab anggapan food estate memicu kerusakan lingkungan. Dia menilai ribuan hektare di Kalimantan Tengah yang habis merupakan hutan produksi yang terbengkalai.

"Dan untuk menjawab mungkin ada pihak-pihak yang menuduh bahwa ini terjadi kerusakan lingkungan yang luar biasa, lahan yang disiapkan di Kalimantan Tengah kurang lebih 6.000 sekian hektare itu dulunya adalah hutan produksi, HPH, yang sudah lama tidak beraktivitas terbengkalai," ucapnya.

Jawaban Jokowi

Terbaru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal kritik terhadap program food estate yang disampaikan Hasto Kristiyanto. Jokowi menyebutkan membangun food estate tidak semudah yang dibayangkan.

"Jadi kita itu membangun food estate lumbung pangan itu untuk dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati, semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan. Wheat, gandum, problem di semua negara. Yang makan gandum semua ini masalah sekarang ini, harga juga naik drastis. Dua beras, setelah India setop nggak ekspor lagi, semua yang makan beras semuanya sekarang ini sudah masalah, harga naik," kata Jokowi seusai Hari Konstitusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8). Jokowi menjawab wartawan tentang program food estate yang dikritik PDIP.

Jokowi menegaskan food estate atau lumbung pangan merupakan keharusan. Jika memang nantinya berlimpah, Jokowi menyebut hal itu tidak menjadi masalah juga karena bisa diekspor untuk negara yang membutuhkan.

"Sehingga yang namanya lumbung pangan, food estate, itu harus, untuk cadangan, baik cadangan strategis maupun, nanti kalau memang melimpah betul nggak apa-apa, untuk ekspor, karena negara lain membutuhkan. Kita dalam rangka ke sana," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan membangun food estate tidak semudah yang dibayangkan banyak orang. Jokowi mengatakan penanaman tanaman pangan biasanya baru menunjukkan hasil di upaya keenam atau ketujuh.

"Kalau, supaya tahu, membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang Bapak-Ibu bayangkan. Taneman pertama biasanya gagal, nanem kedua masih paling-paling bisa berhasil 25 persen. Ketiga, baru biasanya ketujuh, keenam, ketujuh, itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan," ujar Jokowi.

Jokowi membeberkan progres food estate di beberapa wilayah. Jokowi menyebutkan masalah yang timbul di lapangan tidak semudah yang dibayangkan.

"Kita bangun di Humbang Hasundutan, tiga kali itu baru bisa, agak lebih baik, belum baik, agak lebih baik. Yang di Pulang Pisau, ya, Kalimantan Tengah, itu juga belum berada pada kondisi yang normal baik. Masih mungkin separuhnya. Yang di Gunung Mas juga masih sama. Problem-problem di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki dan semuanya harus dievaluasi, harus dikoreksi, harus diulang dan sebagainya. Kalau kita nggak berani baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapan pun lupakan," kata Jokowi.(han)