Beda Jalan Petinggi Golkar soal Munaslub Usai Airlangga Dipanggil Kejagung
NUSADAILY.COM – JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar, Akbar Tandjung, menegaskan komitmen dan arahan kepada seluruh jajaran pengurus dan kader Partai Golkar untuk memastikan kemenangan dan kejayaan partai dalam kontestasi politik mendatang.
Hal ini ia sampaikan melalui pernyataan resmi Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar dalam menghadapi Pemilu Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Dalam pernyataan tersebut, Akbar meminta seluruh kader untuk menjaga kekompakan dan soliditas partai, serta fokus pada persiapan dan pelaksanaan pemilu.
Dia pun memberikan beberapa langkah strategis untuk menyongsong kemenangan besar partai dalam pemilihan tersebut.
"Pertama, seluruh jajaran Pengurus dan Kader Partai Golkar dari tingkat DPP, DPD Provinsi, DPD Kabupaten/Kota, Tingkat Kecamatan sampai ke tingkat kelurahan dan desa harus menjaga kekompakan dan soliditas partai," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (2/8).
Maka dari itu, dia melanjutkan, wacana mengenai penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang dilontarkan beberapa aktivis partai agar dihentikan.
Kedua, partai ini menekankan pentingnya fokus pada persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024 dengan tujuan meningkatkan perolehan suara dan kursi di setiap daerah. Partai Golkar ingin mengulang kesuksesan yang pernah diraih pada Pemilu 2004.
"Untuk itu DPP Partai Golkar segera melakukan pertemuan dengan seluruh perangkat organisasi tingkat pusat dan daerah secara berjenjang, dengan secara aktif melibatkan organisasi yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar (Hastakarya)," lanjut Akbar.
Ketiga, dalam upaya memastikan kemenangan Partai Golkar, DPP Partai Golkar diharapkan untuk menyusun langkah-langkah strategis dan langkah aksi konkret.
"Karena itu DPP Partai Golkar perlu segera menyusun dan mensosialisasikan platform pembangunan nasional sebagai pedoman bagi para calon anggota legislatif dan kader dalam mensosialisasi dan kampanye Pemilu," paparnya.
Keempat, Dewan Kehormatan meminta DPP Partai Golkar untuk tetap konsisten dalam mendukung dan mengawal Pemerintahan Presiden Jokowi selama periode 2019-2024 dalam upaya menuntaskan pembangunan nasional, yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
Kelima, dalam mengenai keputusan Munas dan Rapimnas yang memberikan mandat kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk menentukan calon Presiden dan Wakil Presiden.
"Dewan Kehormatan sepenuhnya mendukung dan memberikan kepercayaan kepada Ketua Umum untuk mengambil sikap dan keputusan yang tepat, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi bangsa dan negara," imbuh dia.
Pernyataan resmi dari Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar ini menegaskan komitmen partai untuk meraih kemenangan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2024.
Pernyataan ini diharapkan akan menginspirasi kader dan pendukung Partai Golkar untuk bersama-sama menghadapi tantangan demokrasi dengan semangat yang kuat.
Idrus Marham Nilai Jusuf Kalla Plin Plan Tolak Munaslub Golkar
Terpisah, Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menilai sikap politikus senior Jusuf Kalla inkonsisten alias plin plan karena menolak musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Golkar untuk mengevaluasi kepemimpinan Airlangga Hartarto.
Ia membandingkan sikap JK yang mendorong munaslub Golkar saat Setya Novanto masih berstatus sebagai saksi di kasus dugaan korupsi e-KTP. Setya Novanto kala itu merupakan Ketua Umum Golkar sekaligus Ketua DPR RI.
"Dulu kan sudah ada hal yang sama, belum apa-apa sudah dorongan untuk Novanto mundur, untuk munaslub bukan hanya (sebagai) Ketua DPR. Dan dibuat oleh mereka," kata Idrus di kawasan Senayan, Rabu (2/8).
Politikus senior Golkar Lawrence Siburian yang hadir bersama Idrus juga menyatakan hal sama. Menurutnya, pada 2017, JK sudah mendorong munaslub Golkar meskipun Setya Novanto belum berstatus tersangka.
"Pak JK mengatakan (di) 2017, 'tentu suatu partai harus memiliki pemimpin yang baik. Saat ini Golkar berada pada posisi yang tidak menyenangkan'. Masih saksi ini Setya Novanto. Sudah didorong supaya munaslub," ujar Lawrence.
Selain itu, Lawrence turut menyindir sikap Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia. Ia mengatakan Doli saat itu juga mendorong agar munaslub Golkar segera digelar untuk mengganti Setya Novanto.
"Pada saat itu sebagai inisiator Generasi Muda Partai Golkar, 16 November 2017 kita punya jejak digitalnya. Dia (Doli) menyatakan demi menyelamatkan semuanya, segeralah ganti Setya Novanto dari Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar, munaslub," kata dia.
Lawrence pun menyayangkan sikap JK dan Doli yang hari ini justru menolak munaslub. Padahal, kata dia, kasus yang dihadapi Airlangga hari ini serupa dengan Setya Novanto.
Airlangga telah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi penerbitan izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya.
"Jadi supaya kita tahu, jangan giliran kepentingannya dia dorong orang munaslub, tapi giliran kita dorong orang mmunaslub karena masalah yang sama dia diam. Bahkan, dia membela. Maaf jadi yang begini-begini tolong kita luruskan kita punya jejak digital sebagai bukti," ucap dia.
Internal Golkar belakangan bergejolak. Kepemimpinan Airlangga digoyang melalui wacana munaslub yang digaungkan sejumlah tokoh senior partai.
Jusuf Kalla dengan tegas menolak munaslub untuk mengevaluasi kepemimpinan Airlangga. Ia berpendapat munaslub hanya akan menurunkan martabat partai. Selain itu, ia menekankan kader Golkar harus bersatu, mengingat Pemilu 2024 kian mendekat.
"Bersatu aja belum tentu menang, apalagi tidak bersatu," kata JK di kompleks parlemen, Senayan, Senin (31/7).
Selain itu, 38 DPD Golkar se-Indonesia juga bertemu dengan Airlangga di Bali, Minggu (30/7). Usai pertemuan, mereka sepakat menolak Munaslub.(han)
