Soal Pembangunan IKN, Begini Sikap Anies Cak Imin dan Timnas AMIN
Kritik itu dilontarkan oleh Anies, Imin, petinggi PKS dan PKB yang menjadi partai pengusung AMIN yang tergabung dalam Koalisi Perubahan.
NUSADAILY.COM – JAKARTA - Pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), melontarkan kritik terhadap proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang dicetuskan Presiden Joko Widodo.
Kritik itu dilontarkan oleh Anies, Imin, petinggi PKS dan PKB yang menjadi partai pengusung AMIN yang tergabung dalam Koalisi Perubahan.
Meski demikian, Cak Imin mengatakan belum ada sikap resmi apakah Koalisi Perubahan bakal melanjutkan proyek itu jika menang di Pilpres 2024 mendatang.
"Kita lagi diskusi terus. Saya termasuk ingin mempertahankan IKN supaya jalan terus, tapi di Koalisi Perubahan akan diskusi terus," kata Imin usai acara Indonesia Millenial and Gen-Z Summit, di Jakarta, Minggu (26/11).
Berikut rangkuman kritik kubu AMIN terhadap pembangunan IKN.
PKS Tolak IKN
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Shohibul Iman berjanji akan menolak upaya pemindahan Ibukota ke IKN jika partainya memenangi Pemilu 2024. Ia menyebut upaya memperjuangkan Jakarta sebagai Ibu kota adalah salah satu gagasan yang akan dibawa dalam Pemilu 2024.
"Salah satu ide gagasan ataupun kampanye kinerja PKS adalah PKS akan menyatakan jika PKS menang ibukota negara tetap Jakarta," kata Shohibul dalam Rapimnas Kick Off Kampanye Nasional PKS, di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu (26/11).
Senada dengan pengakuan Shohibul, Presiden PKS Ahmad Syaikhu berharap aspirasi ini bakal diakomodir oleh Anies jika memenangi Pilpres 2024. Ia pun menyebut keinginan PKS ini bakal turut dirundingkan bersama partai-partai lain yang tergabung di Koalisi Perubahan.
"Mudah-mudahan ini akan juga diakomodir oleh Pak Anies dan juga bisa dipahami juga oleh partai partai yang lain," kata Syaikhu.
"Saya kira itu akan kita cari titik temu untuk kita menjadi gagasan bersama," sambungnya.
Kendati demikian, Syaikhu menginginkan pembangunan IKN tetap berjalan. Ia berencana menjadikan kota baru itu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
PKB soal Istana di IKN
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai pembangunan IKN tak etis secara moral lantaran masih banyak masyarakat yang berada di garis kemiskinan.
Jazilul khawatir pembangunan IKN justru bakal melahirkan ketimpangan baru akibat pembangunan proyek yang berada di Kalimantan Timur itu.
"Kita ini masyarakat Indonesia secara besar ini kan hidupnya masih banyak yang miskin. Masa iya sih kita buat Istana begitu yang besar seperti itu, itu moral ya bukan soal UU. Etis enggak secara moral?" kata Jazilul di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/11).
Ia pun menyebut terdapat potensi UU IKN dapat direvisi oleh DPR RI meski sebelumnya telah disepakati untuk menjadi UU baru.
"Kan tentu IKN itu dibahas di UU kan, sikapnya sudah ada di DPR waktu itu, masing-masing partai. Kalau UU kan biasa, bisa direvisi, bisa diperbaiki," ujar politikus PKB itu.
Anies ikut sentil IKN
Anies menilai Indonesia membutuhkan pertumbuhan pembangunan yang merata dibandingkan pembangunan yang berfokus di satu titik.
Hal itu Anies sampaikan merespons permintaan PKS yang meminta agar Ibukota tetap di Jakarta alih-alih dipindahkan ke IKN.
"Bahwa yang dibutuhkan di indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi tapi di banyak lokasi," kata Anies di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu (26/11).
"Karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul," sambungnya.
Lagi Enak di DKI Disuruh Pindah ke Hutan
Cak Imin mengaku enggan berpindah ke Ibu Kota Nusantara dan memilih untuk tinggal di Jakarta lantaran IKN dinilai belum layak untuk ditinggali.
Dalam menjawab pertanyaan cepat moderator di acara Indonesia Millenial and Gen-Z Summit, di Jakarta, Minggu (26/11), Imin memilih untuk Jakarta dibanding pindah ke IKN.
Ditemui usai acara, Imin menyebut jawabannya itu tidak merepresentasikan posisi Koalisi Perubahan soal pembangunan IKN di masa depan.
"Itu kan pilihan aja, lagi enak di Jakarta, tiba-tiba disuruh ke hutan, entar dulu. Itu pilihan pribadi, referensi tinggal pribadi. Kalau sekarang kan enggak layak, belum layak di sana, per hari ini," kata Imin.(han)
