PIK dan BSD Ditetapkan oleh Jokowi Sebagai PSN, Apa Urgensinya

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Presiden Jokowi menetapkan 14 Proyek Strategi Nasional (PSN) baru. Dalam daftar PSN terbaru itu terdapat Pantai Indah Kapuk (PIK) di Jakarta Utara dan Bumi Serpong Damai (BSD) di Tangerang Selatan, Banten.

Keputusan itu diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai Ratas bersama Jokowi di Istana Kepresidenan Senin (18/3).

Ia merinci PSN lainnya yang baru ditetapkan yakni Pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Pulau Galang; Proyek North Hub Development Project Lepas Pantai Kalimantan Timur; dan Pengembangan Kawasan Industri Neo Energy Parimo Industrial Estate Sulawesi Tengah.

Kemudian, Kawasan Industri Patimban Industrial Estate Subang; Pengembangan Kawasan Industri Giga Industrial Park, Sulawesi Tenggara; Pengembangan Kawasan Industri Kolaka Resource, Sulawesi Tenggara; dan Pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra, Sulawesi Tenggara.

Lalu, Pengembangan Kawasan Pesisir Surabaya Waterfront; Pengembangan Kawasan Neo Energy Morowali, Sulawesi Tengah; Pengembangan Kawasan Industri Toapaya Bintan, Riau. Pengembangan Jalan Tol di Section Harbour Road II Jakarta Utara. Serta Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung.

Adapun kawasan PIK, khususnya PIK 2, dikembangkan oleh Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara itu BSD City dikelola oleh PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) yang berada di bawah Sinar Mas Land. Saat ini, posisi kepala eksekutif Sinar Mas Land ditempati oleh Franky Oesman Widjaja.

Baik Aguan maupun Franky diketahui merupakan investor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Keduanya tergabung dalam Konsorsium Nusantara yang menggarap Hotel Nusantara di ibu kota baru tersebut.

Presiden Jokowi juga sempat mengucapkan terima kasih kepada Aguan dan Franky serta pengusaha lainnya yang tergabung dalam konsorsium tersebut saat groundbreaking Hotel Nusantara pada September 2023 lalu.

Lantas, apakah ditetapkannya PIK dan BSD sebagai PSN ada hubungannya dengan Aguan dan Franky yang menjadi investor di IKN?

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengatakan PIK dan BSD sebaiknya tidak ditetapkan sebagai PSN. Kedua proyek itu seharusnya diserahkan kepada pengembang swasta dan dibiarkan berkembang sesuai kebutuhan pasar.

Menurutnya, PIK dan BSD sudah bisa berkembang secara mandiri tanpa harus menjadi PSN. Karena itu, ia menduga ada maksud lain pemerintah menetapkan kedua proyek itu sebagai PSN.

"Bisa jadi ini sebagai bentuk timbal balik dukungan pengembang PIK dan BSD di IKN, kemudian pemerintah mendukung balik menjadikan PIK dan BSD sebagai PSN," katanya bersumber dari CNNIndonesia.com, Rabu (20/3).

Alih-alih PIK dan BSD, Nirwono mengatakan pemerintah sebaiknya fokus membenahi kawasan Jabodetabekpunjur dan mengembangkan kawasan metropolitan Bandung, Semarang,Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, Palembang, Banjarmasin, Makassar,serta Manado.

Segendang sepenarian dengan Nirwono, Ekonom Celios Nailul Huda mengatakan penetapan PIK dan BSD sebagai PSN hanya sebagai bentuk terima kasih pemerintah ke Aguan dan Franky karena telah berinvestasi di IKN.

Ia menilai BSD memang bisa dikembangkan menjadi pusat industri yang cukup bagus. Apalagi di sana sudah ada integrasi moda transportasi KRL.

"Tapi untuk jadi PSN saya kurang setuju karena BSD sudah cukup berkembang tanpa harus masuk PSN. Terlebih PIK yang masuk ke PSN guna mengembangkan apa?" imbuhnya.

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho juga mengaku bingung dengan ditetapkannya PIK dan BSD sebagai PSN.

Ia mengatakan kedua proyek itu selama ini sudah dikembangkan cukup baik di mana masyarakat sekitar sudah ikut merasakan manfaatnya.

Dengan ditetapkannya PIK dan BSD sebagai PSN, ia khawatir PSN nantinya hanya fokus pada kawasan yang sudah berkembang.

"Tapi karena sudah ditetapkan ya saya hanya bisa bertanya karena kalau dibatalkan pada akhirnya akan merusak citra PSN sendiri," imbuhnya.

Andry menekankan jangan sampai dengan ditetapkannya PIK dan BSD sebagai PSN justru membuat publik melihatnya sebagai tukar guling di mana pemerintah membalas dukungan yang diberikan Aguan dan Franky di IKN.

Ia pun menyayangkan jika benar motif pemerintah menetapkan PIK dan BSD sebagai PSN semata hanya untuk berterima kasih. Dalam menetapkan PSN, sambugnya, pemerintah harusnya memperimbangkan apakah sebuah proyek bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi kesenjangan infrastruktur antar wilayah sekitar sehingga perlu ditetapkan sebagai PSN.

Apalagi dengan ditetapkannya sebagai PSN, pengelola akan menerima kemudahan regulasi dan fasilitas lainnya dibanding produk lainnya yang tidak berstatus sebagai PSN.

"Kita tidak ingin publik melihat ini adalah bagian dari tukar guling dan melihat PSN diberikan kepada swasta hanya untuk mengejar peningkatan profit dari swasta tersebut saja tanpa mengindahkan pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya.(han)