Persaingan Rekom Mas Iin-Subandi Kian Sengit, Usman Bisa Menjadi ‘Entry Point’

NUSADIALY.COM – SIDOARJO ; Eskalasi politik Pilkada Sidoarjo 2024, relatif melandai, termasuk dalam perebutan rekom calon bupati (Cabup) dari PKB. Meski demikian, peluang besar cabup yang diusung partai ini tetap mengerucut dua nama; yakni Achmad Amir Aslichin atau Subandi.

Dalam bursa calon kepala daerah (Cakada) PKB sendiri ada enam nama yang terdaftar sebagai Cabup,--bahkan mereka sudah menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan, pekan lalu. Mereka adalah Subandi, Ketua DPC PKB Sidoarjo, H. Usman M.Kes, Ketua DPRD Sidoarjo, dan Achmad Amir Aslichin. Tiga Cabup lainnya adalah Fandi Utomo, Sugiono Adi Salam dan Mohammad Sofi.

Informasinya, pasca UKK di kantor DPP PKB,--selain mempertimbangan kecapakan memimpin dan integritas, para cabup diberi tugas meningkatkan elektabilitas, sekaligus elektoral bagi masyarakat Sidoarjo. Bahkan ini menjadi poin paling krusial dalam  menentukan kelayakan dan kepatutan cabup yang direkom partai itu untuk berkontestasi pada pemilihan bupati dan wakil bupati Sidoarjo pada 27 Nopember mendatang.

Informasinya, saat ini tim DPP terus memantau di lapangan, sekaligus mengkaji perkembangan konstelasi politik di Sidoarjo. “Siapa yang berpeluang mendapatkan rekom DPP itu, masih tetap mengerucut dua nama, yakni Mas Iin dan Pak Bandi. Tentunya kami juga tidak menafikkan nama-nama lain yang juga dipertimbangkan,” kata fungsionaris PKB, pada Rabu (26/6) siang tadi.

Soal kapan rekom cabup dari DPP turun, dia mengatakan relatif kondisional. Bahkan kemungkinan  rekom diturunkan pada ‘injury time’. Seperti pada Pilkada 2019, PKB menurunkan rekom kepada Gus Muhdlor berpasangan dengan Subandi, pada hitungan jam sebelum pendaftaran cabup-cawabup di KPU ditutup. “Saat ini pilihannya Mas Iin atau Gus Muhdlor. Hasil kajian dan pertimbangan berbagai aspek, akhirnya DPP menurunkan  rekom kepada Gus Muhdlor,” ujarnya.

Menakar peta kekuatan dan elektabilitas, Mas Iin masih relatif memiliki kans lebih besar karena semakin derasnya aliran dukungan dari berbagai komponen masyarakat Sidoarjo. Ini tidak lepas pengaruh keluarga besarnya, dan beberapa tokoh masyarakat sebagai loyalitas Abah Saiful di Sidoarjo.    

Mengingat, Abah Saiful tidak hanya sebagai deklarator sekaligus beradil membesar PKB di Sidoarjo. Dia juga memberikan sumbang sih begitu nyata atas perkembangan roda organisasi Nahdlatul Ulama (NU) di Sidoarjo. Salah satu wujud nyata adalah keberadaan lahan berikut bangunan kantor PC NU di Jl.Airlangga Sidoarjo, yang dimanfaatkan pula sebagai kantor DPC PKB Sidoarjo, adalah hasil hibah dari keluarga Mas Iin.

Begitu pula saat mengenang alhmarhum H. Anwar yang merupakan kakek dari Mas Iin. Beliau mempunyai kedekatan dengan para tokoh Muhammadiyah Sidoarjo, karena pernah menghibahkan beberapa lahan untuk kepentingan pengembangan pendidikan ormas itu di Sidoarjo. 

Tidak kalah signifikannya, ketika wacana memasangkan Mas Iin dengan Abah Usman, sapaan ketua DPRD Sidoarjo, yang juga running Pilkada sebagai Cabup PKB. Pemasangan dua kader terbaik partai yang berkhidmat ke NU ini bisa menjadi sebuah signal terjalinnya kolaborasi kekuatan politik dua kubu, yakni keluarga besar Saiful Ilah dan Bumi Sholawat dipresentasikan dengan sosok KH Ali Mashyuri .

Karena ‘bandul’ kekuatan politik Bumi Sholawat yang berbasis tokoh dan kaun nahdliyin, kecil kemungkinan mendukung cabup yang selama ini dinilai berseberangan dengan Gus Muhdlor, saat menjabat Bupati Sidoarjo.

Sehingga keberadaan Abah Usman, yang dipasangkan dengan Mas Iin, sebagai Cabup dan Cawabup, atau dibalik dengan tagline; “Wolak-walik Podo Apik’e”  menjadi entry point guna   memuluskan kolaborasi kekuatan dua kubu tersebut.

Abah Usman, ketika dikonfirmasi mengaku dirinya maupun Mas Iin saling mendukung dalam Pilkada Sidoarjo. “Sejak wacana pemasangan digulirkan, memang mendapat respon luar biasa dari berbagai komponen masyarakat. Bahkan ada yang meminta agar pemasangan itu segera dideklarasikan,” ujarnya.

Nemun demikian, Abah Usman mengatakan bahwa soal pemasangan cabup dan cawabup itu merupakan kewenangan penuh dari DPP PKB. “Desakan dari masyarakat memang besar. Tapi kembali lagi, itu kewenangan partai. Saya sebagai kader patuh dan tegak lurus terhadap keputusan partai,” ujarnya.

Sementara itu, Baihaqi Siradj, direktur eksekutif ARCI mengatakan PKB harus cermat dan jeli betul dalam mengusung jagonya pada Pilkada 2024, jika tidak ingin dominasinya direbut partai lain. Melihat kemenangan PKB pada Pilkada dari masa ke masa, ada trend menurun. Misalnya pada 2005 kemenangannya 67 persen, lalu 2010 turun menjadi 60 persen, dan 2015 sebesar 57 persen, lalu 2019 turun lagi menjadi 37 persen. “Tren ini tentunya bisa menjadi warning bagi PKB. Karena jika tidak cermat mengusung jagonya yang benar-benar mempunyai elektabiltas dan elektoral tinggi, bisa jadi kemenangan Pilkada 2024, direbut partai lain,” ujarnya. (*/ful)