Muhammadiyah Mengaku Jadi Korban Peretasan PDNS

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Muhammadiyah mengaku menjadi salah satu korban dari serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang mengakibatkan gangguan layanan hingga tersanderanya data kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di PDN.

Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ismail Fahmi menuturkan, Muhammadiyah sebagai organisasi besar turut menjadi korban atas permasalahan tersebut.

Muhammadiyah, kata Fahmi, mempunyai ribuan lembaga pendidikan, mulai tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi, dan juga memiliki ribuan dosen serta guru besar yang datanya tersimpan di PDN.

Pegiat media sosial pendiri Drone Emprit itu pun mengatakan bahwa Muhammadiyah prihatin dan sangat menyesali kebocoran data ini.

"Serangan yang terjadi di Pusat Data Nasional ini bukan sekadar insiden biasa, tetapi sudah mengakibatkan jatuhnya sistem digital atau sistem siber Indonesia," jelas Ismail dalam keterangan yang dibagikan PP Muhammadiyah, Jumat (28/6).

Lebih memprihatinkan bagi dia kala pemerintah sejauh ini belum memiliki back up atau cadangan data dari beberapa Kementerian/Lembaga yang tersandera, dan masih berupaya untuk melakukan pemulihan.

Ismail pun berpendapat bahwa ada kesalahan atau kekurangan pada perencanaan Pemerintah dalam membentuk PDN.

"Semua orang diminta datanya di PDN, tetapi pemerintah tidak memiliki backup data untuk itu, mengapa di perencanaannya tidak memikirkan sistem back up, dan manajemen resiko yang akan terjadi," kata Ismail bertanya-tanya.

Dengan insiden ini, kata Ismail, Muhammadiyah berharap Pemerintah mampu bertanggung jawab atas permasalahan ini, termasuk segara mengambil langkah-langkah pemulihan.

"Pemerintah dalam mengatasi masalah PDN ini harus berkomunikasi dengan jujur dan terbuka kepada masyarakat. Serta berharap Pemerintah dengan segera menyusun kembali sistem siber yang lebih komprehensif dengan melibatkan expert dari berbagai pihak yang transparan," tutup Ismail.

Pusat Data Nasional (PDN) lumpuh karena diserang peretas. Akibatnya, 210 instansi pemerintah terdampak dan layanan publik berbasis digital terganggu.

Peretasan terjadi sejak 20 Juni. Pusat data yang berlokasi di Surabaya itu diserang dengan modus ransomware.

Pemerintah belum bisa sepenuhnya memulihkan PDN. Peretas pun meminta tebusan hingga Rp131 miliar.

Anggota Komisi I Mayjen Purn TB Hasanuddin sebelumnya mengkritik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dinilai abai hingga PDN bisa diretas.

Politikus PDI Perjuangan tersebut menganggap peretasan PDN sebagai kebodohan nasional. Sebab, peretasan dan kebocoran data sering terjadi selama bertahun-tahun.(han)