Pelepasan Paksa Atribut Parpol Langgar Aturan Hanya Gertak Sambal di Magetan
NUSADAILY.COM - MAGETAN - Atribut partai politik berupa bendera, stiker, dan spanduk masih terpasang di sejumlah fasilitas umum (fasum) milik Pemkab Magetan. Padahal, sebulan lalu, Satpol PP dan Damkar Magetan, Bawaslu Magetan, dan sejumlah Partai Politik (Parpol) sudah bertemu untuk memberitahukan pada parpol agar melepas atribut parpol yang ada di fasum milik Pemkab tersebut.
Bahkan Satuan Polisi Pamong Praja sempat berujar, bila tetap membandel akan dilakukan pelepasan paksa. Buktinya hingga hari ini atribut parpol yang melanggar masih saja tetap terpasang di RTH pertigaan jalan Pahlawan tepatnya depan pos Lalulintas Stadion Yosonegoro.
Selain itu, bendera parpol juga terpasang di bahu jalan. Bahkan, belakangan ada yang memasang stiker parpol di tiang lampu traffic light, tepatnya di pertigaan Carat atau pertigaan Jalan Samudera, Kelurahan Bulukerto Kecamatan Magetan.
Masyarakat menilai, Satpol PP setempat hanya gertak sambal saja. Tidak benar benar berani melepas paksa meski melanggar aturan.
Kepala Satpol PP dan Damkar Magetan Rudy Harsono saat dikonfirmasi media ini berdalih jika sekitar sebulan lalu pihaknya telah berkali-kali berkomunikasi pada tiap-tiap parpol untuk segera melepas atribut parpol yang banyak terpasang di jembatan, ruang terbuka hijau (RTH), median jalan hingga bahu jalan.
"Ada beberapa parpol yang telah memberesi sendiri. Sedangkan sebagian memang masih belum ya. Kami peringatkan terus, tidak cuma berupa surat, kami juga berkali-kali menelepon anggota parpol terkait agar melepas atributnya yang berada di fasum milik pemkab itu," kata Rudy Rabu (14/06/2023).
Sedangkan untuk stiker salah satu parpol, lanjutnya, yang ditempel di lampu traffic light akan segera kita cek. Sekaligus, akan segera memperingatkan seluruh parpol agar segera melepas atribut parpol yang terpasang di sejumlah fasum milik Pemkab Magetan.
"Jika tidak segera diberesi sendiri maka kami akan melepas paksa. Namun, melepas paksa ini juga terkendala personel. Jika tidak serentak dilakukan di seluruh wilayah maka akan timbul protes dari parpol terkait," dalihnya. (*/nto).
