Kongres AS Setujui Anggaran Pertahanan Rp13 Ribu Triliun  

NUSADAILY.COM – WASHINGTON -Kongres Amerika Serikat (AS) menyetujui anggaran pertahanan sebesar USD886 miliar (setara Rp13.743 triliun) untuk 2024. Mereka juga memperluas sistem pengawasan elektronik luar negeri yang kontroversial yang banyak digunakan oleh badan intelijen AS.

Dilansir dari medcom.id, RUU pengeluaran besar-besaran, yang disetujui di Dewan Perwakilan Rakyat setelah pemungutan suara di Senat sehari sebelumnya.

"Jumlah ini untuk meningkatkan postur pencegahan dan pertahanan AS di kawasan Indo-Pasifik, serta melawan meningkatnya pengaruh Tiongkok di kawasan tersebut," kata Kongres AS, dilansir dari Barrons, Jumat, 15 Desember 2023.

Dokumen tersebut juga memperluas program bantuan militer ke Ukraina, yang memungkinkan pencairan bertahap sebesar USD300 juta untuk Kyiv.

Jumlah tersebut jauh lebih kecil dari jumlah USD61 miliar yang diminta oleh presiden AS dan Ukraina dari Kongres pada akhir tahun ini, sebuah paket besar untuk mempersenjatai Ukraina yang masih diperdebatkan.

RUU ini juga memperpanjang undang-undang yang mengatur pengawasan elektronik di luar negeri terhadap individu asing selama beberapa bulan, yang telah banyak dikritik oleh kelompok privasi dan akan segera berakhir.

Program ini memungkinkan dinas keamanan AS untuk melakukan program pengawasan elektronik – termasuk melalui pengintaian email – terhadap warga negara non-AS di luar negeri, tanpa meminta perintah pengadilan.

Direktur FBI Christopher Wray minggu ini mendesak Kongres untuk memperbarui undang-undang tersebut, dengan alasan bahwa membiarkan undang-undang tersebut tidak berlaku sama dengan “pelucutan senjata sepihak.”

Anggaran baru ini juga memberikan kenaikan gaji sebesar lima persen kepada personel militer.

RUU tersebut tidak mencakup langkah-langkah tambahan yang diajukan oleh Partai Republik untuk membatasi akses aborsi bagi personel militer dan melarang Pentagon mengibarkan bendera kebanggaan LGBT+ di pangkalannya.

Dokumen setebal lebih dari 3.000 halaman itu kini akan diserahkan ke meja Presiden Joe Biden untuk persetujuan akhir.(*)