Dari Negeri Kanguru, Denny Indrayana Mendemo Jokowi soal Cawe-cawe Pemilu
Aksi Denny ini bertepatan dengan kunjungan Jokowi ke Australia. Dia tiba di Negeri Kanguru itu pada Senin (3/7) malam.
NUSADAILY.COM – MELBOURNE - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana menggelar demonstrasi di Federation Square, Melbourne, Australia pada Selasa (4/7).
Dalam demonstrasi Denny meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak melakukan cawe-cawe pada Pemilu 2024 dan menghentikan dinasti politik serta bisnis keluarganya.
Demonstrasi itu ditayangkan oleh Denny secara langsung dalam siaran di akun Facebook-nya.
Hanya segelintir orang ikut dalam demo itu. Denny sendiri tampak mengenakan kaus hitam bergambar wajah aktivis HAM Munir dan jaket cokelat. Di belakang Denny terlihat tulisan Jokowi don't cawe-cawe stop dynasty.
Aksi Denny ini bertepatan dengan kunjungan Jokowi ke Australia. Dia tiba di Negeri Kanguru itu pada Senin (3/7) malam.
"Presiden Jokowi sedang di Sydney. Kita melakukan demonstrasi damai ini di tengah kota Melbourne untuk mengingatkan Jokowi don't cawe-cawe, stop dynasty. Jokowi jangan masuk menyebabkan Pilpres 2024 tidak jujur dan tidak adil. Setop juga dinasti politik dan bisnis anak-anaknya. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan bisa menghadirkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih sejahtera. Ini sedikit dari kita untuk mengkritik, untuk memberi masukan kepada Presiden Jokowi," ujar Denny.
Denny mengatakan cawe-cawe Jokowi berbahaya, bukan hanya untuk demokrasi tapi juga untuk Pilpres 2024. Selain itu, juga melanggar konstitusi, etika politik.
Menurut Denny, mestinya Jokowi melakukan cawe-cawe pada persoalan lain, misal, mendorong percepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Denny kemudian menyebut Jokowi melakukan cawe-cawe dalam pembuatan UU IKN, Perubahan UU Minerba, hingga membuat Perppu Cipta Kerja.
"Nah, ini Presiden juga harus bisa cawe-cawe dalam RUU Perampasan Aset yang sangat diperlukan untuk melengkapi sistem aturan legislasi kita untuk pemberantasan korupsi. Tapi Presiden tidak lakukan itu," jelas Denny.
Lebih lanjut, Denny menyebut Jokowi dapat melakukan cawe-cawe untuk menghentikan KSP Moeldoko yang dia sebut sedang mencopet Partai Demokrat. Sebab, kata dia, hal itu melanggar prinsip demokrasi, kebebasan berorganisasi, kebebasan berekspresi, berserikat.
Denny menilai Jokowi sangat punya otoritas untuk menghentikan manuver Moeldoko Partai Demokrat.
Kemudian, Denny menyoroti terkait dinasti Keluarga Solo yang dinilai dapat dihentikan Jokowi.
"Presiden bisa cawe-cawe menghentikan dinasti keluarga Solo. Menghentikan keikutsertaan anak-anaknya dalam berbisnis. Karena bisnis anak-anak Jokowi, Kaesang dan Gibran, sebenarnya sudah dilaporkan ke KPK oleh Badilah Badrun, di mana di situ ada dugaan tindak pidana korupsi. Modal yang disertakan ke dalam usaha anak-anak Jokowi tidak akan diberikan kalau dia bukan anak presiden," tutur dia.(han)
