Bupati Pastikan Keluarga Pra Sejahtera Terima Bantuan Pemerintah
Bupati Ahmad Muhdlor Ali merasa prihatin begitu menerima laporan masih ada keluarga pra sejahtera tidak mendapatkan kembali bantuan perlindungan sosial. Padahal biasanya, mereka rutin menerima bantuan dari pemerintah.
NUSADAILY.COM - SIDOARJO - Bupati Ahmad Muhdlor Ali merasa prihatin begitu menerima laporan masih ada keluarga pra sejahtera tidak mendapatkan kembali bantuan perlindungan sosial. Padahal biasanya, mereka rutin menerima bantuan dari pemerintah.
Atas kejadian ini, Gus Muhdlor, sapaan bupati Sidoarjo ini meminta kepada masyarakat dan pemerintah desa untuk melaporkan ke Dinas Sosial Pemkab Sidoarjo apabila mendapati ada keluarga yang membutuhkan bantuan. "Pemerintah desa harus tanggap. Kalau ada kejadian seperti itu, cepat laporkan ke dinsos," kata Gus Muhdlor, di sela sela acara p enyaluran bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2023 tahap 3 di lima desa Kecamatan Tanggulangin. Kelima desa itu yakni Desa Ngaban, Desa Kalitengah, Desa Kalisampurno, Desa Kedensari dan Desa Kludam Kecamatan Tanggulangin, Kamis, (15/6).
Menurut Gus Muhdlor bantuan dari pemerintah sangat diharapkan oleh keluarga pra sejahtera. Seperti bantuan Program Keluarga Harapan/PKH maupun Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT.
Total jumlah penerima bantuan sosial beras se Kecamatan Tanggulangin sebanyak 3.832 PKH.
Dalam kegiatannya ke Tanggulangin bupati muda itu mengecek masyarakat penerima bantuan. Ia menanyakan langsung warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan. Apakah bantuan yang diterimanya selama ini lancar apa tersendat atau ada kendala.
“Yang antara kedunya (PKH maupan BPNT) mboten mudun blas jenengan angkat tangan, itu kadang nama di KTP nya invalid, mungkin ejaan namanya tidak sesuai dengan penulisannya,”tanyanya kepada warga Desa Ngaban yang menerima bantuan pangan tersebut.
Gus Muhdlor mengatakan ada berbagai faktor penerima manfaat bantuan perlindungan sosial tidak lagi memperolehnya. Salah satunya mereka memperoleh dua program bantuan sekaligus dari pemerintah. Oleh karenanya masyarakat tidak perlu kuatir. Ia pastikan masyarakat dapat menerima bantuan kembali meski hanya dari satu program bantuan.
“Sekarang ada kebijakan bila tahun lalu masyarakat dapat menerima dua bantuan sekaligus, namun tahun ini dijadikan satu, entah itu dapat bantuan dari PKH atau BPNT,” ucapnya.
Namun ada juga masyarakat penerima manfaat yang belum menerima kembali bantuan tersebut. Untuk itu ia meminta Kaur Kesra desa dapat melakukan pendataan kembali. Siapa saja yang tidak lagi menerima bantuan tersebut. Dari data itu Pemkab Sidoarjo akan mengajukan kembali bantuan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Gus Muhdlor juga mewanti-wanti warga penerima bantuan agar menjaga undangan penerima bantuan pangan tersebut. Pasalnya terdapat barcode konfirmasi penerima pada undangan penerima bantuan yang dapat disalahgunakan orang lain. Oleh karenanya ia meminta warga penerima bantuan untuk tidak menyerahkan undangan ke orang lain. Serahkan kepada petugas penyaluran bantuan. Seperti ke tenaga SLRT yang tersebar di setiap desa.
“Alhamdulilllah di Sidoarjo tidak ada kasus seperti ini (penyalagunaan undangan penerima bantuan), jadi bapak ibu penting undangan ini di simpan yang benar, kasihkan kepada petugas penyalur bantuan,”pesan kepada penerima bantuan.
Gus Muhdlor juga meminta kepedulian masyarakat kepada sesamanya. Segera lapor bila mengetahui warga tidak mampu yang membutuhkan uluran tangan. Pemerintah desa akan turun langsung. Gus Muhdlor ingin pemerintah hadir bagi seluruh warga Sidoarjo. Terutama terhadap warga kurang mampu.
Gus Muhdlor juga meminta masyarakat juga melapor bila menjumpai masyarakat yang benar-benar kesulitan dalam hidupnya. Masyarakat yang sudah tidak lagi mampu berbuat apa-apa. Hidupnya sendiri tanpa sanak saudara. Pemkab Sidoarjo akan hadir bagi warga Sidoarjo yang seperti ini. Program permakanan gratis akan disalurkan. Makan pagi dan malam akan dijamin Pemkab Sidoarjo.
Bagi masyarakat tidak mampu diminta untuk tidak takut berobat hanya karena masalah biaya. Pemkab Sidoarjo akan menjamin kesehatan bagi masyarakat miskin. Cukup berbekal SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari desa, masyarakat dapat berobat ke RSUD Sidoarjo maupun RSUD Sidoarjo Barat.
“Sekarang jangan takut lagi pergi kerumah sakit karena alasan tidak punya biaya, pergi ke pak RT, bilang ke pak Kades minta surat keterangan tidak mampu, langsung bisa masuk ke RSUD Sidoarjo apa RSUD Krian,”ujarnya. (ful/bta)
