Todung Mulya Lubis Ancam Pejabat Negara Tak Netral di Pemilu 2024

Todung mengendus ketidaknetralan aparat melalui kasus tersebut. Dia menyebut aturan netralitas ASN telah diatur dalam UU ASN dan UU Pilkada. Dua UU itu mengatur sanksi ringan, sedang, hingga berat kepada ASN yang tidak netral.

Nov 4, 2023 - 13:05
Todung Mulya Lubis Ancam Pejabat Negara Tak Netral di Pemilu 2024
Foto: Antara

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyatakan tak segan melaporkan pejabat negara maupun aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral dalam Pemilu 2024.

"Kami tidak akan segan-segan melaporkan pejabat negara dan ASN yang tidak netral dalam Pemilu kali ini," kata Todung dalam keterangannya, Jumat (3/11).

Pernyataan itu disampaikan Todung merespons pencopotan baliho Ganjar-Mahfud saat kunjungan Presiden Joko Widodo di Bali pada Selasa (31/10) lalu.

Selain itu, dia juga menyikapi video viral Wakil Menteri Desa, Paiman Raharjo yang memimpin rapat pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Todung mengendus ketidaknetralan aparat melalui kasus tersebut.

Dia menyebut aturan netralitas ASN telah diatur dalam UU ASN dan UU Pilkada. Dua UU itu mengatur sanksi ringan, sedang, hingga berat kepada ASN yang tidak netral.

Menurut dia, ASN harus mengajukan cuti jika ingin terlibat dalam pemenangan paslon capres-cawapres tertentu.

Todung juga meminta Presiden Jokowi agar memerintahkan seluruh aparatur pemerintah dari pusat hingga daerah untuk bersikap netral di Pilpres 2024.

"Saya kira sangat tidak etis seorang pejabat negara yang sedang tidak cuti menggunakan fasilitas negara kampanyekan kandidat tertentu. Harusnya ada sanksi tegas dari Bawaslu soal ini," kata dia.

Di sisi lain, kata Todung, ia juga menyoroti munculnya fenomena double talk oleh pejabat negara. Satu sisi, bicara netralitas tapi tidak dibarengi dengan praktik.

"Kejadian-kejadian ini sungguh mengkhawatirkan. Saya merasa kayak kembali ke masa Orde Baru. Hal-hal begini sudah tidak boleh lagi terjadi di era demokrasi," kata Todung.

Wamendes Paiman sudah angkat suara soal video yang dinarasikan sedang memimpin rapat pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di sebuah rumah.

Paiman menjelaskan kehadirannya dalam rapat tersebut sebagai Ketua Umum Relawan Sedulur Jokowi, bukan sebagai Wamendes.

Ia mengatakan rapat itu digelar secara internal di rumah wakil ketua umum Sedulur Jokowi pada Minggu (29/10) lalu.

Pertemuan itu merupakan rapat internal DPP Sedulur Jokowi yang rutin digelar tiga bulan sekali.

Rapat dan digelar pada hari minggu yang membahas perkembangan dinamika politik dan arah politik dukungan sedulur Jokowi pada capres-cawapres 2024," kata Paiman kepada CNNIndonesia.com, Selasa (31/10).(wan)